oleh

Fenomena Korupsi, Premanisme dan Kumpul Kebo di Era Pemerintahan Marianus Sae.

RADARNTT, Jakarta – Pasca diborgolnya Marianus Sae oleh KPK bulan lalu (minggu 11/2/2018) ibarat gunung es mencair terkait masalah masalah yang dibungkus rapi oleh para pendukung dan simpatisan yang fanatik, seolah olah Bupati Ngada itu kebal hukum.

Terlihat di permukaan pemerintahannya sangat spektakuler, namun mulai paradoks setelah terkuak fakta suap menyuap yang dituduhkan KPK kepadanya.

Permintaan Ketua BARA JP Ngada Maksimus Makmur kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui media ini, agar lebih mendalam mengusut dugaan kasus korupsi di Kabupaten Ngada sejak 2011 bukan hanya skandal suap 4,1 miliar terkait proyek 2018. 

Untuk diketahui pada tahun itu Marianus Sae baru saja mengawali masa pemerintahan dengan salah satu program unggulannya PERAK, program berupa bantuan ternak kepada masyarakat berupa babi, sapi dan kambing yang menelan dana puluhan miliar rupiah. Dalam telusur catatan berbagai mass media memang banyak persoalan yang mendera dalam program mercusuar ini.

Seperti yang pernah dilansir media lokal FokusNTT Tahun 2012 yang menjadikan headline ‘ Perakku Sayang Kambingku Malang’. Dalam pemberitaan tersebut digambarkan fakta dilapangan bahwa kambing kambing program perak banyak penyakitan seperti mata buta, mencret dan akhirnya mati, begitu pula dengan sapi dan babi. Namun toh temuan media dan suara masyarakat tidak ditanggapi secara serius pemerintah kala itu.

Ditengah hiruk pikuk kritik program PERAK yang digagas oleh pemerintahan Marianus Sae,  publik Ngada dikejutkan dengan terbakarnya Kantor Dinas Pertanian Dan Peternakan secara tiba tiba hingga akhirnya kantor tersebut ludes dengan sejumlah dokumen penting yang raib tanpa bekas.

Belum lagi di parkirnya uang pemda secara diam diam oleh oknum ASN pada Tahun 2015 di Koperasi Pintu Air sampai sekarang belum terungkap, belum lagi bobolnya brankas di kantor daerah hingga menguapnya uang senilai 500 juta rupiah menjadi teka teki bagi semua kalangan.

Selain itu ketua BARA JP Ngada mempertanyakan keseriusan  aparat penegak hukum untuk mengusut kasus hilangnya kas daerah yang berjumlah puluhan miliar. “Mengapa hanya Yohanes Fua Radja dan Aleksandra Siwemole saja yang menjadi korban dalam kasus ini,”? tanya Maksimus.

Ia juga mengatakan bahwa pembangunan gedung DPRD Ngada yang baru juga beraroma korupsi. “Pak wartawan itu misteri cek 5 miliar pasca meninggalnya Bendahara Umum Daerah Silverster Kembo bagaimana,”timpalnya.

Isu mega korupsi di Kabupaten Ngada banyak menyisakan pertanyaan bagi sebagian kalangan, termasuk Wakil Ketua DPRD Ngada Dorothea Done. Dari pantauan radarntt Dorothea pernah melaporkan Marianus Sae ke KPK terkait dugaan disunatnya aliran dana desa pada tahun 2016 disela sela seminar Pengawasan Harta Kekayaan Pejabat Publik yang di hadiri pimpinan KPK Alex Marwata.

Bukan hanya itu sebagian publik juga menilai bahwa pemerintah Marianus Sae anti kritik dan cenderung bertangan besi terhadap masyarakat yang mengoreksi kebijakannya.

Penyerbuan massa pro Marianus terhadap gedung siaran  Radio Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2012 yang kala itu sedang on air di acara talkshow yang juga dihadiri anggota DPRD Ngada berbuah hujan batu diatas atap RPD, yang kabarnya massa bupati tersinggung karena dikatakan bupati amoral.

Selain itu kekerasan demi kekerasan terjadi pada pekerja pers salah satu wartawan media elektronik yang sempat di intimidasi secara berlebihan. Demikian pula seorang tokoh masyarakat yang bernama Yonas Mitha yang didatangi kubu Marianus Sae di kediamannya di Kelurahan Mataloko mengalami tindakan tidak terpuji yang berujung kekerasan fisik menambah deretan panjang catatan hitam premanisme di era pemerintahan tahanan KPK tersebut.

Belum lagi pemindahan pasar inpres Bajawa dengan upaya paksa oleh Pasukan Polisi Pamong Praja diiringi perlawanan tokoh muda Fritz Dose menyisakan banyak pertanyaan bagaimana sebenarnya model pemerintahan Marianus Sae yang jauh dari kesan humanis.

Dan yang paling fenomenal aksi superhero yang dipertontonkan Marianus Sae menyuruh segerombolan Pol PP untuk menduduki landasan bandara Turelelo hingga pesawat gagal mendarat dan kembali ke bandara Eltari Kupang pada Tahun 2013, dengan alasan sepele hanya gara gara tidak mendapat tiket.

Isu yang sempat menjadi viral di media sosial beberapa waktu yang lalu bahwa ada oknum pejabat ASN yang dibiarkan menjalani aksi kumpul kebonya dengan pasangan idamannya.

Dari pantauan dilapangan memang hal itu menjadi trend bagi oknum ASN di Kabupaten Ngada tanpa diberi sanksi tegas baik oleh Badan Kepegawaian Daerah, Sekretaris Daerah dan Bupati. Dan lebih mengherankan mereka mereka yang dipandang cacat moral justru terus dipromosikan.

Felix Siga warga NTT yang berdomisili di DKI Jakarta merasa prihatin dan malu terhadap kualitas moral Aparatur Negara yang berbuat demikian. “Mestinya oknum ASN seperti itu ditindak tegas kalau perlu pecat,” katanya.

Dirinya berharap Plt Bupati, Sekda dan BKD selektif dalam mempromosikan ASN dalam jabatan tertentu. “Masak orang yang tidak bisa menjadi panutan dan memiliki perilaku yang kotor bisa memiliki jabatan,”tanyanya. “Bukan masalah urusan privasi atau bukan, namun konsekuensi menjadi aparatur sipil negara memiliki standar norma yang baku dan bukan semaunya,” kata Felix menutup pembicaraannya (13/3/2018).

Namun belum hilang dari Ingatan publik tudingan sejumlah kalangan terkait adanya skandal Bupati Ngada Hamili  pembantu terus mengemuka di media sosial seolah menjadi alat pembenar bagi oknum ASN yang melakukan praktik kumpul kebo.(Tim R/N)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru