oleh

Hironimus Buyanaya Menilai Plt. Kepsek SMP Negeri 13 Cacat Kewenangan dan Cacat Prosedural

Hironimus Buyanaya Pakar Hukum Ilmu Pemerintahan Universitas Nusa Cendana Kupang

RADARNTT, Kupang — Kontroversi pungutan saat PPDB Tahun Ajaran 2018/2019 di SMP Negeri 13 Kota Kupang dengan total biaya 300 ribu rupiah dikomentari Pakar Hukum Ilmu Pemerintahan Universitas Nusa Cendana Hironimus Buyanaya, SH, MH.

Saat diwawancarai radarntt secara eksklusif kemarin (Senin, 29/10/2018) diruang kerjanya Hironimus mengatakan, Ketentuan ini sebenarnya kabur buat saya, kalau seharusnya tidak boleh dipungut ya tidak boleh dipungut artinya tidak boleh ada pungutan. Prinsipnya sudah ada dana BOS yang sudah menggantikan pungutan lain. Sedangkan adanya ketentuan lain dalam juknis, justru saya sekarang jadi ingin bertanya siapa yang membuat juknis dan dibuat dimana? Bisa jadi juknis ini tidak benar kalau prinsipnya adalah larangan pungutan seperti ketentuan pasal 12 ayat 1 itu berarti larangan mutlak. Kalau larangan mutlak berarti prinsipnya tidak boleh dipungut. Bagi saya juknis ini memberi peluang pungutan, dan ini tidak fair. Jika sudah ada larangan mutlak kenapa disini harus ada ketentuan pasal 13, ini tidak bisa begitu, kalau sudah ada dana BOS itu berarti sudah tidak boleh.”

Selanjutnya dikatakan, dalam pasal 13 justru memberi peluang untuk dipungut dan seperti ada ruang kebebasan disini, pertanyaan mendasar apakah ada aturan BOS memberi ruang kebebasan bagi sekolah untuk melakukan pungutan ini? Pasal 13 kita bisa membacanya sebagai prosedur, artinya untuk melakukan pemungutan setelah ada pembahasan (musyawarah), kalau sudah ada musyawarah ada buktinya tidak. Lalu musyawarah dilakukan oleh siapa? Apakah melibatkan semua stakeholder termasuk orang tua murid? Diberitahukan ke dinas tidak? Disetujui dinas tidak?

Menurutnya, dari sisi teori administrasi pemerintahan prosedur itu sudah salah dan pungutan itu tidak sah, karena tidak melakukan tahapan seperti yang tertuang yakni memberitahukan dan harus persetujuan dari kepala dinas. Itu mekanismenya, sehingga semua ikut bertanggungjawab dalam pemungutan itu, namun bagi saya pemungutan itu tidak boleh, apakah dana BOS itu masih kurang? Padahal BOS itu sudah dihitung kebutuhan per kepala untuk melengkapi yang kurang.

“Dalam pemahaman saya, juknis seperti ini memberi peluang untuk penyalahgunaan wewenang.
Tindakan dalam mengambil keputusan selain ditentukan oleh wewenang juga ditentukan oleh sebuah prosedur. Apalagi kewenangan kepala sekolah hanya plt, atau istilahnya hanya disebut sebagai pemegang mandat. Seorang pemegang mandat itu ia hanya bisa melaksanakan saja, tetapi tanggungjawabnya tidak pada pemberi mandat. Kalau pemegang mandat melakukan pungutan itu menjadi tidak sah, ia tidak punya kewenangan apapun. Itu namanya cacat kewenangan, seorang plt tidak bisa mengambil kewenangan strategis. Dia hanya bisa memfasilitasi urusan urusan sekolah yang tidak prinsip, kalau pengambilan keputusan itu prinsip apalagi mengambil uang dari masyarakat. Dana masyarakat adalah dana publik, makanya pemanfaatan harus ada persetujuan dari orang yang memiliki kewenangan, jadi ini sudah cacat kewenangan,” tandas dosen asal Pulau Lembata itu.

Kemudian ia menyambung, “Bagi saya pasal 13 dalam juknis memberi peluang penyalahgunaan wewenang, apalagi seorang kok plt ikut menandatangani kwitansi. Pada prinsipnya saya menganggap pungutan di SMP Negeri 13 Kota Kupang adalah pungutan liar dan itu bisa dianggap korupsi, dari aspek prosedur dan aspek kewenangan saja sudah salah karena tidak sah. Saya mengkritik pasal 13 ini, atribut sekolah kan sudah dianggarkan dana BOS kenapa dipungut lagi, ya karena diberi ruang dalam pasal ini. Kelonggaran pada pasal ini peluang terjadinya pungutan liar maksudnya mungkin memberi peluang tetapi dibatasi oleh prosedur. Sekali lagi bagi saya, prinsipnya kalau sudah dilarang ya jangan pungut lagi.”

“Juknis ini apakah merujuk ketentuan nasional tidak? Apakah juknis ini sesuai peraturan mendikbud coba cari tahu. Kalau tidak ada surat edaran dari mendikbud hal seperti yang tertuang dalam juknis ini (pasal 13) tidak boleh dilakukan . Karena sudah menjadi dalih disini bahwa orang tua murid sudah sepakat tetapi kalau bertentangan dengan hukum tetap tidak boleh. Otomatis kesepakatan itu gugur, contoh yang sudah dianggarkan di BOS tetap dipungut lagi ya itu bertabrakan dengan regulasi itu gugur secara hukum. Jadi tindakan pungutan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 13 Kota Kupang dari aspek keabsahan adalah tidak sah dan ini dikategorikan sebagai pungli,” pungkas Hironimus Buyanaya. (TIM/RN)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru