oleh

Sudah Yang Ketiga Kali (AMAPEK) Temui BAWASLU NTT

 

Ket: Amapek Sudah Tiga Kali Datangi Bawaslu NTT

RADARNTT, KUPANG — Puluhan massa peserta aksi dari Aliansi Masyarakat Alor Peduli Keadilan (AMAPEK), kembali mendatangi kantor Bawaslu NTT yang ketiga kali guna melakukan audiens dengan Ketua Bawaslu dan Komisior Bawaslu untuk menuntut keadilan demi masyarakat Kabupaten Alor (Senin/03/9/2018).

Koordinator Umum AMAPEK Toni Boling menjelaskan, “Pada tanggal 26 Juli 2018 telah di non-job dan dimutasikan Saudari yang berinisial EA dengan jabatan sebagai Kepala seksi SDM pada Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Alor yang dilantik sejak tahun 2016 dengan alasannya suaminya menjadi salah satu tim sukses dari paket Intan (Dr. Immanuel Blegur dan Taufik Nampira) pada pilkada Kabupaten Alor.”

AMAPEK berdalil tindakan yang dilakukan bupati petahana telah melanggar undang-undang nomor 10 tahun 2016 pasal 17 ayat 2 tentang gubernur atau wakil gubernur, walikota atau wakil walikota, bupati dan wakil bupati dilarang menggantikan pengantian pejabat selama 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri dalam negeri.

Selanjutnya, AMAPEK menuntut dan mendesak agar dalam waktu 1×24 jam, Bawaslu NTT menyikapi laporan untuk segera diperiksa. Kemudian Banwaslu harus memeriksa laporan ini secara adil dan berimbang kepada  para pelapor, para saksi korban yang kami hadirkan dan saksi-saksi ahli yang kami sudah siapkan jauh-jauh hari, harus dimintai keterangan untuk menguji apakah bupati petahana melanggar pasal 17 ayat 2 atau tidak.

Sementara itu Ketua Bawaslu NTT Thomas M. Djawa, SH mengatakan, seperti apa yang kita sudah sepakati pada Hari Jumat 31Agustus 2018 tepat pada hari ini kita kembali melakukan audiens lagi dengan saya dan teman-teman Komisioner Bawaslu NTT.

“Berdasarkan laporan dari AMAPEK atas pelanggaran yang dilakukan petahana (Drs. Amon Djobo), kami akan bertanggung jawab dalam melakukan proses penanganan pelanggaran dengan jujur dan tidak ada terjadi bahasa titipan-titipan, kami kerja profesional, akuntabel dan menjaga nama lembaga serta integritas kami pertaruhkan, ungkapnya.

Lebih Lanjut Thomas menyampaikan,  proses mulai berjalan terhitung hari ini teman2 AMAPEK melakukan registrasi untuk laporan pelanggarannya. Dalam waktu lima hari kami mengadakan pertemuan dengan mengundang para ahli dan melibatkan Bawaslu Alor, kami berharap teman teman AMAPEK mendukung dan mengkawal kami dalam menyelesaikan pelanggaran ini.

Perlu diketahui bahwa penanganan pelanggaran untuk pemilihan gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, walikota atau wakil wali kota akan berbeda dengan penanganan pelanggaran pemilihan umum. Kalau penanganan pelanggaran pemilihan gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, walikota atau wakil wali kota tidak ada sidang, sidang itu hanya ada hanya terjadi dalam sengketa proses pemilihan, yang objek sengketanya dengan putusan hakim, sedangkan apa yang disampaikan oleh teman-teman AMAPEK adalah mekanisme penanganan pelanggaran yang nantinya produk yang dikeluarkan adalah rekomendasi bukan putusan, ujar Thomas. (RO/SET/RN)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru