oleh

Silpa DAK Afirmasi dan Reguler 2017 Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang Bisa Menjadi Bom Waktu?

Pembangunan Pagar Puskesmas Oekabiti di Kabupaten Kupang Yang Sementara di Bangun

RADARNTT, Oelamasi — Dalam Tahun Anggaran 2017 dan 2018 tak dipungkiri peningkatan pembangunan puskesmas di wilayah Kabupaten Kupang cukup signifikan. Anggaran pembangunan puskesmas yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) tahun anggaran 2017 dan bersumber dari DAK reguler meninggalkan banyak jejak karena ada yang berhasil dan ada pula yang meninggalkan persoalan.

Menanggapi hal diatas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang dokter Robert A.J Amaheka kepada radarntt mengungkapkan, untuk pembangunan puskesmas tahun anggaran 2018 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi berjalan dengan baik dan berhasil seperti pembangunan puskesmas di Tarus, pembangunan puskemas di Oesao, Oekabiti, Sonraen, Sulamu dan Takari berjalan baik dan pembayaran sudah mencapai 40 persen, sesuai progress kerja.

“Antara kelalaian dan keberhasilan Pembangunan Puskesmas di Kabupaten Kupang “

Kadis Kesehatan Kabupaten Kupang dr. Robert A.J Amaheka

Selain itu, dalam tahun anggaran 2018 ada pembangunan puskesmas Batakte, Oenuntono, Uitao Fetumonas, Soliu dan Lelogama berjalan lancar tanpa masalah. Pembayaran kepada kontraktor, sudah dilaksanakan 40 persen, sesuai dengan progress kerja (Selasa, 23/10/2018).

Lain halnya dengan pembangunan puskesmas pada tahun anggaran 2017 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi dan DAK reguler yang meninggalkan kesan pahit dan banyak masalah.

Karena, akibat keterlambatan pengerjaan kontraktor maka dinas kesehatan mengalami keterlambatan dan kekurangan anggaran mencapai Rp 9 Milyar lebih. Namun itu tidak bermasalah bagi kontraktor tetapi karena terjadi kelalaian pembayaran oleh tim anggaran pemerintah daerah (TPAD) yang diketuai oleh Pejabat Sekda Kabupaten Kupang Joni Maclon Nomseo atas petunjuk Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Kupang Maria Babanong.

Sehingga, per 31 Desember 2017 progres pekerjaan sudah mencapai 50 persen tetapi hanya dibayarkan 30 persen sehingga terjadi Silpa yang disengaja sekitar Rp 5.137.666.147 dengan rincian Silpa dari DAK Afirmasi sekitar Rp 3.586.935.920. Silpa dari DAK reguler sekitar Rp 1.550.730.227.

Seharusnya sesuai dengan aturan, tidak boleh terjadi Silpa DAK di tahun 2017, Silpa ini otomatis bisa dibayarkan sepanjang target outputnya tidak terjadi. Namun, TPAD dibawah kendali Pejabat Sekda Joni Maclon Nomseo mengatakan bahwa segalanya tidak mungkin, hanya lewat jawaban telaah staf oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang. Dan diduga kuat silpa DAK milik dinas kesehatan tahun 2017 sudah raib.

Kadis Robert A.J Amaheka menguraikan, Silpa DAK pembangunan Puskesmas Camplong, Puskesmas Akle, Fatukanutu dan lain lain di tahun anggaran 2017 sebesar Rp 5.137.66.147 tidak boleh dialihkan ke ketempat lain, kecuali untuk infrastruktur puskesmas.

Silpa itu terjadi karena progress kerja sudah mencapai 50 persen tetapi, hanya dibayarkan 30 persen. Karena hingga per 31 Desember 2017 pengajuan pembayaran sesuai dengan proses, dan SP2D di kembalikan oleh Keuangan atas petunjuk Kepala bagian Administrasi Pembangunan setelah koordinasi dengan Sekda Hendrik Paut dan Plt. Sekda Joni Maclon Nomseo yang kala itu menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kupang. Sehingga saat ini Silpa DAK Afrmasi dan DAK Reguler sudah kabur dan tidak tahu kemana.

Sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang Robert A.J Amaheka ingin mengangkat persoalan ini, apakah harus dilaporkan kepada Pengadilan umum ataukah ke pengadilan Tata Usaha Negara sebagai upaya dalam mencari keadilan karena ada terjadi kriminalisasi anggaran, yang dilakukan oleh Tim TPAD Kabupaten Kupang. Beberapa kalangan menilai pengalihan silpa DAK Kesehatan secara diam diam bisa menjadi bom waktu pada hari hari mendatang. (Adv/RN)

Plt. Sekda Kabupaten Kupang Joni Maclon Nomseo

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru