oleh

DPRD Nilai Bupati Mabar Kangkangi Keputusan Paripurna

 

Ket: Baliho Proyek PT. Segara Komodo Lestari Di Pulau Rinca

RADARNTT, Labuan Bajo — Anggota Fraksi Gabungan Keadilan DPRD Harun Armin Bahali, menilai Bupati Manggarai Barat Aguatinus Ch Dulla mengangkangi hasil rapat paripurna bersama DPRD dan Pemkab Mabar yang digelar Jumat, (10/08/2018) lalu.

“Saya menyesali sikap Bupati Mabar yang kini merubah sikapnya pro terhadap pembangunan sarana wisata alam di kawasan TNK,” ungkap Harun dengan nada kesal kepada wartawan di Mabar. Selasa, (21/08/2018).

Dikatakan Harun, pada saat paripurna pekan lalu, Bupati secara tegas mengatakan menolak pembangunan itu jika semua fraksi ikut menolak.

“Saya ini melengkapi regulasi administrasi ijin, semua ini diperintah pusat. Kalau paripurna ini menolak maka kita cabut ijinnya,” kata Harun mengutip pernyataan Bupati dalam paripurna, Jumat (10/08/2018) lalu.

Harun pun kaget ketika mengetahui sikap Bupati yang pro dengan pembangunan sarana wisata alam di Pulau Rinca saat dialog dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang diwakili oleh Direktur Jenderal Konservasi dan Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) KLHK, Wiratno dan tim terpadu dengan sejumlah masyarakat Manggarai Barat (Mabar) serta PT. Segera Lestari Komodo (SLK) di Hotel La Prima, Labuan Bajo, Mabar, Selasa (21/8/2018).

“Sungguh saya menyesal dengan sikap Bupati. Bupati seperti menggiring publik agar tidak lagi mempercayai lembaga DPRD. Padahal DPRD merupakan mitra terpercaya pemerintah,” tutur Harun.

Harun hanya berharap kepada masyarakat agar secara bersama mengawal penolakan ini hingga ke Presiden.

“Jangan sampai di kementerian saja, kita kawal hingga Presiden tahu,” kata Harun.

Komodo kata Harun merupakan binatang milik dunia, jadi wajib dijaga keberadaannya. Bagi siapapun yang ingin menghuni bersama binatang langka tersebut sama dengan membunuhnya secara perlahan.

“Komodo milik dunia, jadi harus kita jaga. Bagi siapapun yang berpikir komodo adalah milik orang pulau komodo, Pulau Rinca atau Manggarai Barat maka itu logika sesat. Komodo adalah warisan dunia yang wajib dijaga,” kata Harun.

Kalau PT itu masih memaksa untuk membangun lalu apa yang dijual lagi? Komodo akan punah. “Jadi saya konsisten tolak,” tutur Harun. (MH/SET/RN)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru