oleh

Terbitnya PKPU, Harapan Baru Bagi Lembaga Legislatif Kedepan

RADARNTT, Betun – Peraturan tentang pelarangan terhadap mantan narapidana korupsi, narkotika dan kekerasan seksual terhadap anak maju sebagai caleg 2019 telah disahkan oleh pihak KPU RI tertanggal 30 Juni 2018.

Larangan tersebut diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Keluarnya PKPU ini menjadi momok menakutkan bagi para penjahat kemanusiaan.

Terkait regulasi yang substansial ini, Wilfrid E. Son Lau, S.H., MH sangat mendukung dan sepakat dengan itu. “Aturan ini memberi kita harapan baru, bahwa lembaga legislatif ke depan, baik pusat, propinsi maupun kabupaten/kota akan bersih dari mafia politik. Orang-orang itu, oleh regulasi tidak layak untuk dicalonkan. Karena itu, parpol mestinya patuh pada normative ini, sudah harus mencoret calon legislatifnya yang pernah dipenjara karena tindakan kriminalitas, yaitu mencuri uang rakyat, memperkosa dan narkoba.” tegas Son Lau ketika dihubungi via hand phone, Senin (9/7/2018).

Sebagai anak muda yang melek hukum, ia berpendapat, apabila ada partai politik yang tetap mengakomodir kadernya yang telah cacat hukum ataupun mempersoalkan PKPU tersebut, adalah parpol yang yang tidak memiliki integritas dan kehendak pokitik luhur dan mulia. Ketentuan ini menurut Son, hendaknya menjadi energi positif bagi parpol untuk menata ulang sistem perekrutan caleg yang berkualitas dan bersih.

Lebih daripada itu, ia menyoroti Baltasar Manek (BM) yang masih juga diakomodir partai Golkar, sementara BM sendiri adalah seorang mantan napi (kasus korupsi).

Dalam PKPU 20 Form B-3 (Pakta Integritas) ada pernyataan larangan salah satunya terhadap mantan napi yang wajib diisi, ditandatangani oleh partai dan dibawa saat pendaftaran caleg, karena itu menurutnya, KPU dan Bawaslu sebagai lembaga yang menjaga dan menegakkan aturan pemilu dapat mengawal dan mengawas seluruh tahapan pencalonan anggota legislatif secara tegas sesuai undang-undang.

Aktivis muda Malaka, Gusty Atok juga ikut bersuara. Menyikapi realita ini, Gusty mengharapkan kaum muda untuk terus aktif menyuarakan kebenaran dan keadilan. “Sudah menjadi tanggung jawab moril untuk kaum muda bersuara, mengkritisi sikap partai Golkar yang masih tetap mencalonkan kadernya yang telah cacat hukum itu.

Point pencegahan perlu diaktifkan, ditinjau dan diawasi secara serius sehingga tidak semakin membuat masyarakat bosan, minim partisipasi dan menderita hanya karena kecewa dan hilangnya kepercayaan terhadap wakil rakyat yang pernah menodai kesucian demokrasi bangsa ini.” tandasnya.

Apabila BM dinyatakan lolos dalam Daftar Calon Tetap (DCT) pada Pileg 2019 nanti, maka bagi Gusty itu adalah sebuah perbuatan dengan sengaja melawan hukum. “Golkar sebagai partainya BM, mesti patuh pada ketentuan hukum tersebut dengan meninjau ulang kadernya yang telah cacat hukum tersebut.” tutup Atok. (BR/RN)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru