oleh

Pengurus PLTMH Unit Satu di Desa Were III Mogok Evaluasi

 

Ket: PLTMH di Desa Were III Kecamatan Golewa Selatan Kabupaten Ngada

RADARNTT, Bajawa — Sebanyak 125 Kepala Keluarga pengguna PLTMH unit satu mempertanyakan alasan mogok evaluasi bersama sejak tahun 2013 hingga 2017 dan minta kejelasan mengenai penggunaan iuran PLTMH Unit Satu. Desa Were III, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada, Flores, NTT (Selasa, 11/09/2018).

Proyek pengembangan potensi dan pengendalian usaha pertambangan, ABT dan energi di-14 kab/ kota se-Nusa Tenggara Timur TA 2002. Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NTT, membangun PLTMH unit satu dibangun sejak tahun 2002 dan 2013 hingga 2017 mogok evaluasi bersama anggota.

Sejak pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga MikroHidro (PLTMH) dari tahun 2002 hingga 2012 ketua PLTMH unit satu berinisial DS bersama bendahara berinisial DN selalu mengadakan evaluasi bersama dengan masyarakat pengguna PLTMH unit satu yang berjumlah 125 Kepala Keluarga.

Namun, sejak tahun 2013 hingga kini 2018 tidak ada evaluasi bersama pengguna PLTMH tanpa ada alasan yang jelas dari pengurus PLTMH.

Beberapa tokoh masyarakat Desa Were III selaku pengguna PLTMH unit satu Kornelis Koa, Hermanus Deru mengatakan, Kami sudah pendekatan dengan ketua dan Pengurus PLTMH supaya menggunakan dana PLTMH unit satu untuk pembangunan persiapan Kantor Kepala Desa Were VI dan Were V yang berlokasi di Kecamatan Golewa Selatan karena disana masih banyak kekurangan dana untuk menyelesaikan proses pekerjaan itu.“

Menurut keterangan masyarakat sekitar, setiap tahun evaluasi bersama iuran dana PLTMH memberikan konstribusi kepada Pemda Ngada melalui Pemerintah desa, Dinas Pendapatan dan P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air). Dengan dana kontribusi sebesar 600.000 (enam ratus ribu).

Tanggapan DS Sebagai Ketua PLTMH kepada tokoh masyarakat tersebut mengatakan, uang sudah habis dan sisa Rp 30.000.000 (tiga puluh juta) dalam kas sehingga tidak bisa untuk dipinjamkan kepada siapa saja.

Namun untuk permintaan evaluasi bersama ketua PLTMH belum mendapat tanggapan pengurus.
Sementara di lokasi berbeda, tanggapan DN Selaku bendahara PLTMH unit satu kepeda tokoh masyarakat mengatakan bahwa sisa tabungan iuran PLTMH di buku BRI cabang Mataloko berjumlah Rp. 200.000.000. ( dua ratus juta ) dan sudah dipinjamkan ke orang lain dengan total Rp. 106.000.000 (seratus enam juta), atas nama yang berinisial FL, AS, OL, dan LL.

Ironisnya, mereka yang meminjam uang dana PLTMH ini diluar anggota alias bukan anggota Pengguna PLTMH unit satu tanpa ada persetujuan anggota PLTMH.

Sehingga sampai saat ini belum juga ada informasi yang jelas dari pengurus PLTMH unit satu mengenai informasi pengembalian uang kas PLTMH. Jadi, menurut keterangan beberapa tokoh masyarakat kepada media, pengeluaran uang untuk dipinjamkan kepada mereka yang bukan anggota merupakan keputusan internal pengurus.

Benediktus Bee bersama Kornelis Koa sebagai tokoh masyarakat telah melakukan rekapan jumlah pembayaran iuran PLTMH mulai dari tahun 2002 sampai 2017, per kepala keluarga diminta membayar 30.000 (tiga puluh ribu) perbulan.

Iuran tersebut sedianya digunakan hanya untuk pemeliharaan alat PLTMH dengan bayar jasa pengurus operator PLTMH unit satu berjumlah 2 orang. Akhirnya Tahun 2018 masyarakat Pengguna PLTMH juga mogok tidak membayarkan iuran 30.000 perbulan dengan alasan tidak ada rapat evaluasi sejak 2013. (FX/SET/RN)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru