oleh

Tanpa Alasan, Kades Sedeoen Enggan Tandatangan Surat Tanah Milik Warga

Kepala Desa Sedeoen Marthinus Kay

RADARNTT, Ba’a – Bukankah salah satu fungsi Kepala Desa, yakni menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.

Jika perangkat desa melakukan hal yang diluar tugas dan fungsinya, maka tidak heran kalau kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah desa menjadi momok yang membuat masyarakat nekat untuk melakukan apasaja termasuk mengadu dan mengkritik soal kinerja dan pelayanan publik.

Welem Balu, seorang warga Rt 01/RW 01 Desa Sedeoen kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rote Ndao Nusa Tenggara Timur (NTT) merasa kecewa terhadap tindakan Kepala Desa (Kades) Sedeoen Marthinus Kay  yang enggan menandatangani dokumen pendukung proses sertifikat tanah miliknya.

“Saya kecewa sama kepala desa yang tidak mau tanda tangan dokumen saya untuk urusan sertifikat tanah didesa ini.” Tutur Welem Balu, saat ditemui wartawan dikediamannya minggu (29/07/2018).

Menurut welem Balu, dirinya sudah lima kali menghubungi Kades Sedeoen untuk tanda tangan dokumen yang berkaitan dengan proses pengajuan sertifikat tanah ke Badan Pertanahan kabupaten (BPN) Rote Ndao namun yang bersangkutan tidak bersedia tanda tangan dokumen tersebut dan kemudian secara lisan dirinya telah menyampaikan hal tersebut kepada Camat Rote Barat Petson Hangge.

“Saya sudah sampaikan secara lisan ke camat Rote Barat Pak Petson  Hangge soal tindakan Kades Sedeoen, dan kata camat, dirinya (camat-red)  sudah menghubungi Kades. Tapi aneh Kades  menjelaskan kalau dirinya bersedia tanda tangan dokumen itu, asalkan dapat jatah dari tanah yang akan diproses sertifikatnya dan camat menyuruh saya lapor ke polisi jika dikemudian hari Kades Sedeoen bersih keras tidak mau tanda tangan.” ujar Balu.

Welem Balu juga mengaku kalau secara lisan dirinya sudah menyampaikan persoalan ini kepada Polsek Rote Barat dan  apabila dikemudian hari kepala  desa tetap menghalangi dan tidak mau menanda tangani proses pengajuan dokumen sertifikat dari BPN Rote Ndao tersebut maka akan menempuh jalur hukum.

“Secara lisan saya sudah sampaikan ke polsek Rote Barat dan pihak Polisi meminta saya bersabar untuk masih di lakukan mediasi, dan memang awalnya kami sedang perkara soal tanah ini tapi saya sudah menang tingkat kasasi di Mahkamah Agung.” ungkapnya.

Kepala Desa Sedeoen Marthinus Kay ketika dikonfirmasi wartawan via telepon senin (30/07/2018)pukul 08:52 wita menolak memberikan penjelasan dengan alasan kalau dirinya sedang sibuk.

“Maaf kawan saya masih sibuk jadi belum bisa menjelaskan,” ujarnya dari balik telepon selular dan langsung memutuskan sambungan telfon.(Cth/RN)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru