oleh

Ketika Kesombongan Intelektual dan Kepentingan Politik Menguasai Pejabat

Fakta berbicara, baik di televisi, koran, media online maupun media lainnya; tidak hanya sedikit orang yang padanya rakyat menaruh kepercayaan, amanah dan jabatan, malah salah digunakan. Status sosial seperti sarana menuju popularitas seraya asyik mempertontonkan ego, kesombongan intelektual dan jabatan.

Katakan saja; DPR RI, pejabat propinsi, tidak ketinggalan juga pejabat daerah, terkadang hanyut berucap di luar pemahaman akal sehat publik yang membaca atau mendengarnya. Jika disimak komentar mereka, banyak celah lompatan logika yang keluar dari mulut orang-orang terpandang ini. Entahlah, sadar atau tidak dengan ucapan dibalik status sosialnya?

Masalah Kesadaran

Ada sebuah pernyataan yang berbunyi, “Bukanlah kesadaran manusia yang menentukan ke-ada-annya, tetapi sebaliknya, ke-ada-an sosialnyalah yang menentukan kesadarannya.” Ini mengindikasikan, status kepejabatan seseorang sudah harus membuatnya sadar pada apa yang hendak diucapkannya.

Artinya, karena anda pejabat, maka membuat anda lebih sadar dalam mengeluarkan kata-kata tentang sesuatu yang berhubungan dengan dunia kerja anda. Kesadaran akan status sosial, datang mendahului keputusan dan tindakan.

Dalam konteks kenyataan di lapangan, justru yang terjadi, sadar akan dunia kerjanya saja tidak menjadi jaminan untuk seseorang sadar akan gagasan dan komentarnya. Maka, menjamurlah komentar-komentar kontroversial yang pada hakekatnya (hanya) akan menunjukkan kedangkalan kualitas sumber daya manusia orang yang bersangkutan.

Filsuf kelahiran Jerman Barat, Karl Marx (1818-1883) meyakini, sebagian besar apa yang dipikirkan manusia secara sadar adalah kesadaran “palsu.” Mengapa? Sebab dorongan utama perilaku (dalam konteks ini, ucapan/ide) manusia yang sebenarnya tidaklah disadari, jika saja dorongan untuk beride atau berucap itu masih berkisar pada tataran status sosial.

Maka yang terjadi adalah, jabatan akan mengarahkan kesadarannya menuju titik tertentu dan menghalanginya dari kesadaran akan kenyataan di lapangan. Lalu pertanyaan muncul; pada titik mana para pejabat itu berada? Apakah kesadaran akan kebutuhan yang mendorongnya untuk beride ataukah jabatannya yang menuntunya berucap?

Bersandar pada Kekuasaan

Memang aneh bagi sebagian orang yang fanatik, jika kritik dilayangkan pada figure politik atau penguasa yang menjadi idola atau sandarannya. Sekelompok orang ini seperti tidak ingin figur sanjungannya dibombardir dengan kata-kata. 

Padahal, protes memang layak dilayangkan pada dia atau mereka yang gegabah dalam menelurkan ide dengan backing status sosialnya. Gagasan yang keluar dari pemujaan pada kekuatan (Kekuasaan), tidak akan pernah menyentuh akar persoalan masyarakat, melainkan berpeluang pada pelesetan teori umum.

Dewasa ini, sebagian roda pemerintahan demokratis (daerah) tertentu, telah diwarnai prinsip ‘penguasa’ bukan lagi ‘pemimpin’. Kekuasaan yang cendrung meleset menekan yang lemah bahkan jika perlu, untuk melanggengkan status quo menjadi amnesia sesaat pun tidak soal. Sifatnya ‘semau gue’. Jika ada yang tidak sejalan, akan ‘diasingkan.’

Kesalahan yang autentik terhadap pejabat hanya berasal dari sudut pandang menempatkan keadilan dalam kebenaran. Penggunaan kekuasaan atau jabatan dalam berkomentar dan atau mengambil keputusan terhadap sebuah persoalan, akan sering gegabah dan arogan, andai tidak ada kesadaran penuh yang melandasi bunyi bahasa atau alasan fundamental pada keputusannya.

Terlepas dari kepentingan politik yang sangat mendesak, penggunaan kekuatan atau kekuasaan dalam beride, berkomentar atau berkeputusan, tidak pernah mengarah pada perubahan sosial yang lebih baik kalau bukan bertujuan untuk kemajuan yang berkeadilan. Sebab gagasan yang keluar dari bayang-bayang penguasa tidak akan pernah bisa menghasilkan sesuatu yang benar-benar substansial.

Berpedoman pada Realita

Namun bukan berarti ide dari para pejabat menjadi tidak penting sama sekali. Perlu diingat, bahwa yang dipermasalahkan adalah kesadarannya, bukan ide-idenya. Ada banyak pejabat yang memang sadar absolute pad ide dan komentarnya. Itu dihargai dan tidak dipersoalkan. Hanya akan menjadi masalah kalau ide atau gagasan itu tidak didasarkan pada kesadaran akan jabatan dan akan kebutuhan masyarakatnya.

Kebutaan mata hati dan mata iman manusialah yang mencegahnya dari kesadaran akan kebutuhan-kebutuhan masyarakat kecil dan akan ide-ide yang berakar pada kebutuhan tersebut. Kesadaran palsu, akan ditransformasikan ke kesadaran yang sesungguhnya, hanya jika pejabat bersangkutan menyadari realitas yang terjadi di akar rumput, itulah kesadaran sejati menurut Marx. Bukan mendistorsinya pada kebutuhan status sosial, apalagi kepuasan ego.

Dengan menanggalkan label penguasa dan bertransformasi menjadi pemimpin yang berpijak pada realitas, ide dan komentarnya akan lebih berbobot dan sadar akan kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang riil, tepat dan bijaksana.

Mestinya, status merubah tutur dan tingkahlaku seseorang. Ahok, Ahmad Dhani, Habib Rizieq, Risma, Frans Lebu Raya, Stef Bria Seran, Bernando Seran; siapa-siapa yang asal koar?

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru