oleh

Indonesia Dalam Sistem Kapitalis Dunia

Umat manusia mempunyai sejarah yang panjang selama ribuan tahun. Dari sejarah manusia yang panjang tersebut didapati ciri-ciri pokok dan pola-pola umum untuk memahami dan melihat perkembangan peradaban manusia dan motif-motif yang menyebabkan kemajuan peradaban manusia.

Setiap tahap dan pola masyarakat yang ada di bumi ini, termasuk masyarakat Indonesia harus dilihat dari perkembangan cara-cara umat manusia memenuhi kebutuhan hidupnya. Bagaimana manusia menghidupi dirinya akan menentukan posisi dan kepentingannya dalam masyarakat karena itu dapat ditentukan bahwa kepemilikan dari alat produksi merupakan akar, sebab, asal-muasal dari motif-motif penindasan atau pembebasan umat manusia.

Sejarah umat manusia berkembang melalui tahap-tahap perkembangan sejarah masyarakatnya.

Kapitalisme merupakan suatu tahap masyarakat produksi komoditi yang maju dan melimpah.  Dimana pemegang modal menentukan prinsip-prinsip kehidupan masyarakat secara keseluruhan.  Kekayaan sumber daya alam, teknologi dan sumber daya manusia yang ada dibumi sebetulnya cukup menghidupi seluruh umat manusia.

Tapi dibawah hubungan masyarakat kapitalisme semua syarat-syarat kehidupan yang adil dan sejahtera bagi umat manusia di bumi dirampas untuk kenikmatan sekelompok golongan yang minoritas.  Sejarah ekspansi kapitalisme di Indonesia masuk berbarengan dengan kolonialisme dan imprialisme.

Perkembangan ini menyebabkan tidak tuntasnya proses penaklukan feodalisme kedalam sistem masyarakat yang lebih maju.  Sisa-sisa kultur feodalisme tetap bertahan dan hidup untuk dimanfaatkan oleh kepentingan kelas dominan dari masyarakat yang lebih maju.

Dalam proses penetrasi, akumulasi dan penyerapan masyarakat Indonesia kedalam kapitalisme dunia, secara ekstrim dilalui melalui pemaksaan-pemaksaan dan persekongkokolan dengan para penguasa elit Indonesia di lingkungan militer dan birokrasi.

Proses integrasi masyarakat, Insonesia yang kaya sumber tenaga kerja dan sumber-sumber alam kedalam sistem kapitalisme dunia diawali dengan tumbangnya pemerintahan koalisi konstitusional dibawah pemimpin presiden Sukarno.

Tumbangnya suatu koalisi pimpinan Sukarno merupakan suatu syarat-syarat politik yang tidak terhindarkan dari strategi imprialisme untuk memusnakan kekuatan-kekuatan politik masyarakat Indonesia yang menolak corak masyarakat kapitalis sebagai dasar dalam hubungan sosial-masyarakat.

Dengan tumbangnya koalisi pemerintah pimpinan Sukarno, dipasangkanlah rantai kapitalisme keleher masyarakat Indonesia.  Babak eksploitasi kapitalisme tersebut dilakukan dengan memanipulasi dan mengebiri alat-alat politik demokrasi yang ada seperti parlemen, pemilu, dan 5 paket Undang Undang politik.

Tapi pada substansinya ABRI-lah yang mengontrol semua ruang politik masyarakat dengan menciptakan suatu negara yang berwatak militeris-kapitalis. Militeris dalam mekanisme kontrol dan mempertahankan kekuasaan politik.  Kapitalis dalam arti kepentingan-kepentingan yang dibelanya.

Dengan syarat-syarat ekonomi-politik tersebut dimulailah suatu akumulasi modal dengan cara-cara primitif atas masyarakat Indonesia. Kaum buruh dan kekayaan alam dieksploitasi sehabis-habisnya dengan brutal untuk mengembangbiakan indu-indu imprialis Jepang, Amerika, Korsel, Inggris, Taiwan, Hong-Kong, Jerman dan lain-lain.

Konspirasi-konspirasi antara imprialis seperti APEC, NAFTA, AFTA, European Union (EU) diciptakan untuk semakin merangsang penghisapan dan mengoptimalkan perbudakan sebuah masyarakat di suatu bangsa untuk kepentingan perusahaan multi nasional.

Masyarakat Indonesia di bawah rejim kapitalis kaum buruh khususnya, terserap kedalam arus bah globalisasi kapital.  Semua kongsi-kongsi perdagangan antar bangsa tersebut pada prinsipnya adalah salah satu jalan sistem kapitalisme untuk membagi-bagikan pasar, buruh murah dan sumber daya alam, agar terhindar dari krisis dan tetap mempertahankan hegemoni ekonomi-politik mereka.

Kompromi-kompromi diantara pemegang kapital multi nasional dalam berbagai kongsi perdagangan regional adalah salah satu cara agar rivalitas akumulasi modal tidak meledak menjadi perang fisik terbuka dengan menggunakan operasi perang seperti PD I dan PD II.

Desakan-desakan imprialisme tidak kuasa ditahan oleh bangsa-bangsa Dunia Ketiga dimanapun.  Kebijakan perdangangan pemerintah dimanapun termasuk Idonesia. Lalu disesuaikan dengan berbagai paket deregulasi ekonomi sebagaimana tampak dengan dikeluarkannya peraturan yang membolehkan modal asing melakukan investasi 100 persen pada tahun 1994.

Paket-paket deregulasi dan perundangan merupakan mega-proyek dari Bank Dunia untuk mengintegrasikan dunia dalam hegemoni neo-liberalisme.

Asal Usul Kapitalis  di Indonesia

Dalam sejarahnya, masyarakat Indonesia, pernah hidup dalam sistem feodal yang unik.  Kami menyebutnya masyarakat penyakap.  Masyarakat ini berkembang sebelum kapitalisme dicangkokkan oleh kolonilisme ke negeri ini.  Karena belum dikenal pula industri modern, kapital finans, bank-bank, organisasi/administrasi modern, jaringan-jaringan tranportasi, komunikasi modern dan sebagainya.  Ciri-ciri masyarakat Nusantara saat itu.

Perekonomian penyakap, yang berbasis pada produksi pertanian, diorganisir dengan alat-alat produksi sederhana, sehingga hasilnya terbatas untuk keperluan sendiri, sedikit untuk dipertukarkan, dan sebagian untuk upeti penguasa pusat (raja) melalui administratornya (lurah, wedana dan bupati).

Yang memperoleh tunjangan berupa tanah tak lebih dari 3 hektare.  Selain upeti, rakyat juga dikenakan penghisapan tambahan berupa kerja bagi negara-kerajaan dan bagi administratornya.  Tanah adalah milik Dewa Tuhan, dan raja adalah utusan Dewa Tuhan yang berhak atas penguasaan dan pemilikan tanah tersebut, dan dibagi-bagi berupa petak-petak kepada sikep-sikep, dan digilir pada kerik-kerik (calon sikep-sikep).

Bujang-bujang dan numpamg-numpang ( istilahnya beragam dibeberapa tempat).  Karenanya, pengarap tak dapat mengarap tanah secara luas.  Teknologi rendah dengan tanpa mobilisasi pekerja besar-besaran di tanah garapan, merupakan penyebab rendahnya hasil produksi.

Hingga kini, sisanya masih ada untuk mengarap tanah 0,5 hektare saja diperlukan tenaga tambahan selain dirinya atau keluarganya.  Sistim giliran ini tidaklah bermakna ada keadilan dalam pemilkan tanah.  Prakteknya tanah dibagi secara diskriminatrif: banyak  yang hanya digilir pada keluarga dan kerabat dekat;  pemuda dan kaum perempuan mendapat giliran yang lambat atau yang tidak subur serta irigasinya buruk.  [Sistim giliran inilah basis bagi terbentuknya  budaya menjilat ke atas nginjak ke bawah].

Tekanan jumlah penduduk dibarengi dengan pemetakan-pemetakan tanah kecil menyulitkan adanya pemilikan tanah secara luas bagi oleh penggarap maupun segelintir bangsawan.  Jika pun ada mobilisasi tenaga kerja besar-basaran, tujuannya hanya kerja paksa untuk proyek mercusuar negara-kerajaan, layaknya di Mesir.  Dengan begitu, kata bangsawan di sini bukanlah dalam pengertian bangsawan Eropa, Tiongkok, atau para pemilik hacienda (koloni perkebunan feodal) seperti di Amerika Latin atau Filipina.

Teknologi rendah, hubungan sosial yang menindas pemilikan petak-petak sawah sempit, dan ketiadaan bangsawan yang memiliki tanah luas dan tekanan penduduk menyebabkan sulitnya para bangsawan bertransformasi menjadi borjuis di landasan teknologi maju.

Karenanya gagal merangsang berkembangnya industri. Pembukaan bandar-bandar dan pertukaran luar negeri adalah basis bagi pertumbuhannya cikal bakal borjuis dengan syah bandar dan saudagar, calo-calo, serta tengkulak-tengkulaknya.  Namun melalui pajak pelabuhan disentralisir ketat oleh negara/kerajaan kemudahan itu malah diarahkan bagi pertumbuhan teknologi demi kerajaan demi proyek-proyek mercusuar dan peperangan.  Kepentingan kekuasaan itu yang kemudian menumpas cikal bakal masyarakat borjuis pantai yang pioner.

Penindasan ekonomi dan penindasan politik ini telah membuat kaum tani memberontak melawan kekuasaan raja dan para bangsawan.  Baik di masa kerajaan Mataram I (abad VIII-IX), dan jauh sebelumnya, yakni masa kerajaan Kediri (awal abad XI-XIII) pembrontakan kaum tani dimanipulir Ken Arok serta pembrontakan-pembrontakan kaum tani lainnya.

Kemunculan gerakan-gerakan perlawanan pada setiap jaman harus dipandang sebagai lompatan kualitatif dari tenaga-tenaga produktif yang terus berkembang maju (progressive) berhadapan dengan hubungan-hubungan sosial yang dimapankan (conservative).

Merkantilisme, Kolonialisme/imprialisme dan Pencangkokkan Kapitalisme

Embrio kapitalisme mulai bersentuhan dengan masyarakat di Nusantara di awal abad ke-15,melalui merkantilisme Eropa.  Perkembangan ekonomi perkapalan di Eropa Selatan, memberi bagi basis embrio Kolonialisme/imprialisme dan kapitalisme, terlebih seusaimenjatuhkan monarki absolut. Tapi pertumbuhan ini dimulai dalam bentuk paling primitif dan sederhan.  Daerah operasinya terbatas di daerah pesisir dan kota besar, seperti Malaka dan Banten.  Bentuk komoditinya bertumpuh pada komoditi pertanian dan perkebunan, seperti tanaman  keras atau rempah-rempah, komoditi ini adalah kebutuhan pokok utama untuk industri farmasi di Eropa.

Tahun 1469 adalah tahun kedatangan ekspedisi mencari daerah baru yang dipimpin Vasco da Gama ( portugis).  Tujuannya mencari rempah-rempah yang akan dijual kembali di Eropa.  Kemudian menyusul penjelajah Spanyol masuk ke Nusantara di tahun 1512.  Penjelajah Belandah baru datang  ke Nusantara tahun 1596.  Dengan mendaratnya Cornelis de Houtman di Banten.

Selanjutnya didirikanlah kongsi dagang  VOC ( Verenidge  Oost indische Compagnei), tahun  1602.  Dalam waktu singkat kapital dagang Belanda menguasai Nusantara.  Banten dikuasai, sehingga Belanda dapat mengontrol pintu barat, dan Makassar dikuasai agar mereka bisa mengontror wilayah timurnya.

Di Jawa kekuasaan raja-raja feodal dapat mereka runtuhkan, dan menjadikan mereka antek kolonilisnya, dan keharusan membayar contingent pajak natura.  Kekuasaan Belanda ini terinterupsi 4 tahun dengan berkuasanya kolonialisme Inggris sampai tahun 1813.

Kolonialisme Inggris  masa Raffles, adalah tonggak penting hilangnya konsep pemilikan tanah oleh kerajaan.  Sebab  dalam konsep Inggris, tanah bukan milik tuhan yang diwakilkan pada raja, tapi milik negara.  Karena pemilik dan penggarap tanah harus membayar landrente (pajak tanah), pajak ini mengharuskan sistem monetasi dalam masyarakat yang masih terkebelakang sistem monetasinya.  Sehingga memberikan kesempatan tumbuhnya renten dan ijon.  Pengganti Raffles, Daendles.  Gubernur Kolonial Belanda, meneruskan kebijaksanaan itu.

Wilayah Nusantara jatuh lagi ke tangan Belanda.  Politik mereka dijalankan dengan tetap mempertahankan Kapitalisme Kolonial yang primitif; bahkan tahun 1830-1870 pemerintah Belanda menyelengarakan tanam paksa (Culturstelsel).  Hal ini dikarenakan kebangkrutan kas mereka.  Yang selama ini  dihabiskan untuk menumpas perlawanan-perlawanan rakyat di Nusantara dan perang pemisahan Belgia.  Ciri-ciri tanam paksa ini berupa:

  1. Kaum tani diwajibkan menanam tanaman yang laku dipasaran Eropa yaitu tebu, kopi, teh, nila, kapas, rosela dan tembakau; kaum tani wajib menyerahkan hasilnya kepada pemerintah Kolonial dengan harga yang telah ditentukan oleh pemerintah Belanda.
  2. Perubahan (baca: penghancuran) sistem pengairan sawah dan palawija;
  3. Mobilisasi kuda, kerbau, dan sapi untuk pembajakan dan pengangkutan;
  4. Optimalisasi pelabuhan termasuk pelabuhan alam;
  5. Pendirian pabrik-pabrik di lingkungan pedesaan, pabrik gula dan karung goni
  6. Kerja paksa atau rodi atau convee labour untuk pemerintah;
  7. Pembebanan berbagai macam pajak.

Hindia Belanda, Ajang Kolonialisme/Imperialisme

Pada pertengahan abad 19 terjadi perubahan di negeri Belanda, yaitu menguatnya kaum kapital dagang swasta seusai mentransformasi monarki absolut menjadi monarki parlementer dalam sistem kapitalisme terjadi pula perubahan di Nusantara/Hindia Belanda.

Akumulasi kapital yang dimiliki kapitalis dagang ini memberi basis perluasan ekspansi modalnya di Hindia Belanda, menuntut peran kekuasaan modalnya lebih besar daripada negara. Logika modal seperti itu wajar, agar bisa mulus bertransformasi menjadi kapitalis industri-swasta, mengerosi monopoli negara lebih cepat.

Namun, monopoli negara ini tidak berarti state qua state, negara demi negara, atau negara menciptakan klas, karena logika modal, menyatakan bahwa negara adalah alat kaum modal cepat atau lambat, kaum kapital akan mengerosi campur tangan negara, terutama untuk monopoli produksi, perdagangan dan keuangan.

Perubahan syarat-syarat kapitalisme ini pun menuntut perubahan dalam metode penghisapan dan sistem politiknya: dari politik dagang kolonial yang monopolistik ke politik kapital dagang-industri yang bersifat persaingan bebas, sebagai akibat tuntutan swastanisasi oleh klas borjuis yang baru berkembang.

Metode penghisapan baru yang lebih modern ini, menuntut tersedianya tenaga produktif yang lebih modern, tanah jarahan yang lebih luas (yaitu Sumatera), perubahan dan pembangunan sistem irigasi yang lebih modern, tenaga kerja yang lebih banyak, terampil, dan lebih bisa menyesuaikan diri dengan hubungan produksi pengupahan; bahkan perubahan dalam suprastruktur seperti; hukum poenale sanctie, birokrasi, bahasa, pendidikan, bacaan dan terbitan. Disinilah awal kelahiran kaum buruh di Hindia Belanda yang berkesadaran baru pula. Ciri-cirinya:

  1. Munculnya kaum buruh upahan dengan sistem kerja industri kapitalis di tanah jajahan;
  2. Bertebarannya pabrik-pabrik, terutama pabrik gula, karung goni, tekstil, kelapa sawit dan tembakau yang dimiliki kapitalis swasta Belanda dan bangsa Eropa lainnya-dan belakangan minyak serta barang galian;
  3. Perubahan dan pembangunan sistem pengairan baru;
  4. Mobilisasi tenaga kerja dalam selubung transmigrasi;
  5. Dikikisnya basis produksi feodal (penyakapan);
  6. Lahirnya lembaga-lembaga pendidikan modern;
  7. Lahirnya sistem juridis baru yang belum sepenuhnya mengemban ideologi liberal;
  8. Alat propagandanya manipulasi humanisme kaum sosial, demokrasi kanan, politik etis.

Di masa kapitalisme kaum buruh upahan dengan produksi yang dihasilkannya pengolahan tanah, perubahan sistem irigasi, penggunaan kerbau, sapi dan kuda sebagai alat bajak dan alat angkut tambahan, mesin, pabrik, kapal laut, roda, kereta api, bangunan pabrik, jembatan dan lain lain, yang bermuara menjadi barang dagangan plus kesadaran dan tindakan politiknya, kesadaran membaca, berorganisasi, kursus, rapat, demonstrasi, pertemuan umum, persatuan, forum, debat, polemik, perpecahan, pengrahasiaan, dan akhirnya pemberontakan revolusi adalah tenaga-tenaga produktif yang terus melimpah.

Itulah wajah cara produksi kapitalis yang bersifat menghisap/menindas di Hindia Belanda dan sedang mengalami perlawanan.

Kemudian setelah sukses mengikis monopoli negara atau memperlancar swastanisasi, ekspor kapital-kapilisme berkembang lebih jauh ke tahap imperialisme. Artinya kapitalisme dalam momen tertentu telah menghilangkan kontradiksi di negeri asalnya, namun kontradiksi klas kemudian jadi meluas ke tanah jajahan dan kompleks. Itulah tanda dari konsekuensi hubungan sosial produksi kapitalis yang memiliki potensi mendapatkan perlawanan dari rakyat tanah jajahan dan rakyat yang sadar di negeri asalnya.

Tanda-tanda berkembangnya kapitalisme ke imperialisme di tanah jajahan yaitu:

  1. Pemusatan produksi dan modal berkembang pesat, hingga menciptakan monopoli-monopoli yang berperan menentukan dalam kehidupan ekonomi.
  2. Paduan kapital bank dan industri. Dia atas kapital finans ini dikembangkan oligarki finans;
  3. Ekspor kapital memperoleh arti penting yang luar biasa berbeda dengan ekspor barang dagangan (komoditi);
  4. Pembentukan serikat-serikat kapitalis monopoli internasional yang membagi dunia di kalangan mereka sendiri;
  5. Pembagian wilayah atas seluruh dunia diantara negara-negara kapitalis dalam tahap tertentu sudah diselesaikan.

Di atas syarat-syarat tersebut, justru gerakan rakyat menunjukkan elannya dalam praktek revolusi sejak abad 19 hingga saat ini; artinya, terbukti bagaimana gerakan rakyat, sebagai lompatan kualitatif dari tenaga-tenaga produktif, terjadi pada tahap imperialisme.

Perkembangan kapitalisme persaingan bebas ke kapitalisme monopoli akhirnya menunjukan bahwa borjuasi selain berhadapan dengan kaum buruh dalam negeri, juga berhadapan dengan seluruh rakyat di tanah-tanah jajahannya. Ia pun menunjukkan tentang perjuangan yang dipimpin kaum buruh pada masa imperialisme. (bersambung)

 

(Kompilasi Berbagai Sumber : TIM REDAKSI)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru