oleh

Kajati NTT :Proyek BLBU Senilai Rp 600 M, Akan Ada Tersangka Baru

RadarNTT.com,Kupang-Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kejati NTT) hingga saat ini terus berupaya merampung penyidikan perkara dugaan korupsi proyek Bantuan Langsung Bibit Unggul (BLBU) jenis palawija, berupa padi, jagung, dan kacang kedelai oleh Kementerian Pertanian RI TA. 2011, senilai Rp 600 miliar.

Dalam kasus itu, penyidik Kejati NTT, terus memeriksa sejumlah saksi tambahan yang merupakan pimpinan dan staf Dinas Pertanian kabupaten penerima manfaat, termasuk pejabat dan staf Kementerian Pertanian RI.

Kajati NTT, John W Purba, SH, MH melalui Kasi Penkum dan Humas Kejati NTT, Ridwan Angsar, SH kepada wartawan, Selasa (11/8), mengatakan, usai pemeriksaan saksi, tim penyidik bakal mengekspos hasil penyidikan. Jika nantinya ditetapkan lengkap (P-21), tentu akan ditingkatkan ke tahap Penuntutan dengan pelimpahan ke Pengadilan Tipikor Kupang.

Menurut Ridwan, saat ini penyidik baru menetapkan dua tersangka, yaitu Manager Pemasaran PT. Pertani, I Made Juana dan Manager PT. Sang Hyang Sri (SHS), I Made Swanendra. Dan tidak menutup kemungkinan berpotensi penambahan jumlah tersangka.” Akan ada penambahan tersangka baru,” katanya.

Dalam tahap penyelidikan, lanjut Ridwan, diketahui ada 910 kelompok penerima bantuan proyek ini, dan tersebar di 100 lebih kecamatan di 20 kabupaten/kota, selain Kabupaten Sabu Raijua. Dan untuk mengembangkan penyidikan, penyidik juga telah melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti sesuai izin Pengadilan Tipikor Kupang. Termasuk pemeriksaan puluhan saksi dari Kementerian Pertanian RI.

Untuk diketahui, dalam penanganan kasus ini, tim penyidik Kejati NTT telah memeriksa puluhan orang saksi, baik dari Kementerian Pertanian RI, Dinas Pertanian NTT, pejabat pembuat komitmen (PPK), Unit Pelaksana Kerja (UPK), BPIP Naibonat dan Noelbaki, kontraktor pelaksana, PT. Pertani (Persero) dan PT. Sang Hyang Sri (SHS).

Ikut diperiksa juga sejumlah kelompok tani yang menjadi sasaran penerima manfaat proyek tersebut. Tim penyidik menemukan sebagian besar bibit palawija yang diadakan tidak bersertifikasi. Dan, sesuai hasil pemeriksaan laboratorium di BPIB Noelbaki, diketahui daya cambah atau daya tumbuh bibit dibawah standar dan tidak sesuai kontrak. Selain itu, penyidik juga menemukan adanya kelompok tani penerima yang fiktif. (R1)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru