oleh

Kawal Musrenbang,Penyandang Disabilitas datangi DPRD Kota kupang

-News-93 views

RadarNTT.com-Kupang,-Untuk mengawal hasil musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) daerah dari tingkat kelurahan hingga tingkat pemerintahan Kota Kupang,Puluhan penyandang disabilitas mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Kota Kupang agar diperhatikan dan diberi anggaran untuk pengembangan karakter dan pendidikan.

Para penyandang disabilitas tersebut difasilitasi oleh beberapa forum dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) seperti, Perhimpunan Mandiri Kusta (Permata) Nusa Tenggara Timur (NTT), Bengkel APPek, Asosiasi Penyandang Disabilitas dan Handicap Internasional.

Ketua Asosiasi Penyandang Disabilitas, Omri Neno Senin 16 Maret 2015 kepada wartawan disela-sela acara diskusi bersama penyandang disabiltas, LSM, forum dan Komisi II DPRD Kota Kupang.mengatakan, kehadiran penyandang disabilitas di DPRD Kota Kupang untuk memperjuang hak para penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak yang sama seperti non disabilitas,terutama untuk kesejahteraan, kesehatan dan pendidikan bagi penyandang disabilitas.

“Mereka juga warga kota Kupang yang memiliki hak yang sama dengan orang normal lainnya,” katanya.

Ia menyebutkan bahwa semua yang dalam diskusi itu merupakan perwakilan dari lima Forum pemerhati penyandang disabilitas yang terbentuk di 20 kelurahan dan enam kecamatan di Kota Kupang.

“Tujuan kita untuk diskusi ini untuk menyampaikan kepada dewan, bahwa penyandang disabilitas harus diberi anggaran, karena kami tahu juga ada anggarannya,” tutur Omri.

Omri juga menyampaikan bahwa kedatangan mereka di dewan tersebut merupakan tindaklanjut dari pramusrenbang di tiga kelurahan di Kota Kupang, yakni kelurahan
Oebobo, kelurahan Nunbaundela, dan Kelurahan Nunbaun Sabu.

Sementara itu, ketua Komisi II DPRD Kota Kupang, Melki Balle mengatakan bahwa DPRD hanya menjalankan fungsi pengawasan anggaran, sedangkan yang berhak mengeksekusi anggaran adalah pemerintah Kota Kupang. “Anggaran untuk penyandang disabilitas ada, cuma yang berhak mengeksekusi adalah pemkot,” ujarnya.

Hal yang sama disampaikan sekretaris Komisi II, Daniel Hurek bahwa anggaran untuk penyandang disabilitas sudah ada untuk tahun anggaran 2016 tapi yang mengeksekusi anggaran adalah pihak eksekutif. “Anggaran ada untuk 2016 tapi nanti kami kembalikan ke SKPD terkait untuk mengeksekusi,” tegas Hurek (*elya)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru