oleh

Ketergantungan Pada Daerah Lain,Strategi Pembangunan Wilayah

-Daerah, News-105 views

RadarNTT.com,Kupang-Pentingnya kebutuhan kerjasama daerah semakin dirasakan oleh pemerintah daerah yang didorong oleh tumbuhnya kesadaran pemerintah daerah bahwa daerah tidak mungkin hidup, tumbuh, dan berkembang jika hanya berpijak pada kemampuan sendiri, akan tetapi bergantung pada daerah lain. Konsekuensi logis dari saling ketergantungan inilah yang menempatkan kerja sama daerah sebagai salah satu strategi pembangunan wilayah,hal ini disampaikan oleh Wakil Gubernur NTT Drs Benny Alexander Litelnony SH. Msi saat membuka Rapat Gabungan Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama (FKD_MPU) Tahun 2015 Provinsi NTT, kamis, (30/7)

Dirinya menjelaskan soal refleksi filosofis dan refleksi tematik,yang mana,lanjutnya dunia yang dipijaki sampai detik ini merupakan satu kesatuan sistem. Sistem- sistem buatan manusia dan alam memiliki sifat yang realtif. Pemilahan atau pembatasan yang terjadi saat ini hanya untuk kepentingan administratif dan bersifat abstrak adanya.

Menurut Benny, Prinsip Utama peradaban manusia sesungguhnya adalah interaksi diantara sesama individu maupun komunal untuk saling mengisi berbagai kesenjangan persebaran sumber daya yang ada. Terhadap Fenomena ini Jika ditinjau dari perspektif ekonomis, maka sesuatu akan memiliki nilai lebih/baru jika memasuki ruang interaksi yang lebih luas, untuk itu pendekatan kolaborasi yang dilandasi oleh cara berpikir terbuka atau sistem terbuka perlu dilakukan untuk mencapai win-win solution diantara pihak-pihak terkait.

Disinggung soal refleksi tematik, Benny mengatakan bahwa Rapat Gabungan memiliki makna yang sangat strategis perannya, yakni sebgai media untuk dapat bersinergi memadukan pemikiran guna melahirkan ide konkrit berkenaan dengan perumusan kebijakan umum program pembangunan antar provinsi anggota (FKD_MPD) untuk dilaksanakan tahun 2016 meliputi.

Beberapa penekanan sebagai langkah yang harus diaplikasikan pada masa yang akan datang,yakni pemberdayaan UKM dalam rangka menyongsong pelaksanaan MEA,
Pengembangan industri pariwisata melalui penguatan peran Indonesia Tourist Information Center (ITIC),pembentukan pusat logistik pangan daerah dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional,serta koordinasi dan fasilitasi penanganan masalah sosial yang berdampak nasional.

“Rapat Gabungan diharapkan dapat mengeliminasi berbagai barrier dalam upaya meningkatkan kualiatas Sumber Daya Manusia dalam menyongsong pelaksanaan MEA pada ahkir tahun. Selain itu juga dapat menciptakan “enabling enviroment” bagi pengembangan industri pariwisata,”sambungnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Johanna E. Lisapaly, SH, M,Si dalam sambutannya mengatakan bahwa berdasarkan Keputusan bersama Gubernur Anggota FKD-MPU Nomor 59/SK/MPU/2013 tentang Jadwal Rapat Kerja Gubernur Anggota FKD- MPU Tahun 2014-2018, Provinsi NTT ditetapkan sebagai tuan rumah penyelenggaraan Rapat Gabungan FKD-MPU Tahun 2015.

Johanna menambahkan, bahwa rapat gabungan FKD MPU merupakan salah satu bagian dari mekanisme perencanaan program kerja yang diselenggarakan secara bergiliran di provinsi anggota MPU, melalui kegiatan ini dilakukan pembahasan serta memadukan berbagai agenda kerja maupun isu-isu strategis dalam mengembangkan forum kerjasama kedepannya.
Menurut Johanna tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memantapkan dan memadukan usulan program pembangunan antar provinsi anggota (FKD-MPU) Tahun 2016 dan menyusun rencana pelaksanaan Rapat Kerja Gubernur Anggota FKD-MPU Tahun 2015 di Provinsi Bali.(*R1)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru