oleh

KIP : Pemprov NTT Harus Membentuk Komisi Informasi

RadarNTT.com-Komisi Informasi Pusat(KIP) akan menyidangkan tiga register sengketa informasi publik di Provinsi Nusa Tengara Timur (NTT) pada hari Rabu mendatang (03/06). KIP kembali menggelar sidang penyelesaian sengketa informasi publik, dikarenakan sampai saat ini Komisi Informasi Provinsi NTT belum juga terbentuk.

Oleh sebab itu, sesuai ketentuan undang-undang, penyelesaian sengketa informasi menyangkut badan publik yang ada di Provinsi NTT, kewenangannya masih melekat pada Komisi Informasi Pusat.

Komisioner KIP Dyah Aryani kesal dan kecewa terhadap Pemerintah Provinsi NTT,pasalnya sampai saat ini belum juga membentuk Komisi Informasi Provinsi. Ia mengatakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sudah sangat jelas memerintahkan setiap provinsi untuk membentuk Komisi Informasi.

Dyah menjelaskan sesuai yang diperintahkan Pasal 60 UU KIP, KI Provinsi harus sudah terbentuk dua tahun sejak di undangkannya UU KIP. Artinya, KI Provinsi seharusnya sudah harus terbentuk paling lambat pada tahun 2010.

Ditegaskannya,bahwa tidak ada lagi alasan bagi setiap pemerintah daerah untuk tidak membentuk KI Provinsi, belum terbentuknya Komisi Informasi bisa menjadi indikator bahwa pemerintah daerah tidak memiliki keinginan untuk menjalankan UU KIP. “Pemerintah daerah jangan sampai abaikan apa yang diperintahkan oleh UU KIP, tidak ada alasan lagi, ini sudah tahun kelima UU KIP diimplemtasikan,” Ujarnya.

Dyah menambahkan dengan adanya keberadaan Komisi Informasi di daerah, masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap proses penyelengaraan pemerintahan agar lebih transparan dan akuntabel. Karena masyarakat bisa mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi apabila badan publik menolak untuk memberikan informasi.

“kalau pemerintah daerah punya niatan untuk menjalankan roda pemerintahan dengan transparan, tentu tak akan ragu membentuk Komisi Informasi,”sambungnya.

Tahun ini adalah kali ketiga KIP menggelar sidang sengketa informasi di NTT. Setelah sebelumnya, KIP menyidangkan empat kasus pada tahun 2014 dan di tahun 2013 KIP juga menyidangkan enam register sengketa Informasi Publik di Kupang.(*R1)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru