oleh

Kota Kupang Jadi Pilot Prijeck Pencegahan Korupsi

-Daerah, News-129 views

RadarNTT.com,Kupang-Kota Kupang menjadi salah satu dari tujuh kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang dipilih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi pilot project dalam upaya pencegahan korupsi di sektor pendidikan dan kesehatan.upaya pemberantasan korupsi tidak hanya cukup dengan upaya penindakan tapi perlu juga pencegahan,hal ini disampaikan oleh Fungsional Utama Direktorat Litbang KPK Bey Arifianto Widodo,saat acara pembukaan Workshop Terkait Pencegahan Korupsi di aula kantor Walikota Kupang,22/04.

Menurut Widodo,mengenai pilihan pada sektor pendidikan dan kesehatan yang kini jadi perhatian KPK disebabkan karena selain kedua bidang tersebut sangat strategis, dana yang terlibat di dua sektor ini sangat besar.

Misalnya saja,jelasnya, untuk sektor pendidikan yang menyerap 20 persen dari APBN ditambah lagi 20 persen dari APBD. Di tingkat pusat KPK bersama kementerian terkait sudah menandatangani MoU terkait pencegahan korupsi. Misalnya di sektor pendidikan MoU dilakukan dengan enam kementerian dan lembaga tinggi negara antara lain Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, BPKP, Kementerian Agama dan Kementerian Keuangan. Sementara di bidang kesehatan MoU ditandatangani KPK bersama Kementerian Kesehatan.

Workshop yang digelar KPK untuk tenaga di bidang pendidikan dan kesehatan Kota Kupang selama dua hari tersebut sebenarnya merupakan bagian dari rangkaian kegiatan yang sudah dimulai sebulan sebelumnya. Satu bulan yang lalu tim dari KPK sudah turun ke Kota Kupang dan melakukan focus group discussion untuk menggali masalah apa yang dihadapi oleh para pekerja di bidang pendidikan dan kesehatan dalam pengelolaan anggaran. Mereka juga telah merancang rencana aksi dari jajaran Pemkot Kupang dalam upaya pemberantasan korupsi yang dituangkan dalam draft dan akan disepakati bersama pada hari kedua workshop. Tidak hanya itu, ke depan KPK akan terus bekerja sama dengan Pemkot Kupang untuk memonitoring implementasi dari rencana aksi tersebut. KPK juga minta bantuan dari Inspektorat Kota Kupang untuk terus melakukan pengawasan.

Sementara Walikota Kupang, Jonas Salean, S.H, M.Si, berterima kasih kepada KPK yang telah memilih Kota Kupang menjadi salah satu pilot project. Diakuinya upaya pencegahan korupsi dari KPK ini sejalan dengan misi Kota Kupang yakni meningkatkan mutu pelayanan public dan penegakan supremasi hukum. Menurutnya selama ini Kota Kupang sudah memiliki rencana aksi tersendiri terkait pemberantasan korupsi. Salah satunya adalah mewajibkan para pejabat pengelola keuangan negara di atas Rp 500 juta untuk melaporkan harta kekayaannya (LHKPN). Sayangnya dari 200 pejabat yang wajib LHKPN baru 15 pejabat yang melapor. Karena itu walikota menegaskan akan membentuk tim khusus untuk menyikapi hal tersebut.

Rencana aksi lain yang sudah dilakukan oleh Pemkot Kupang adalah memberlakukan system pelayanan satu atap atau one stop service guna menyediakan pelayanan yang cepat dan tepat untuk menghindari praktek korupsi dan suap. Namun diakuinya masih juga ada laporan pungli yang dilakukan oleh oknum tertentu di pelayanan satu atap. Pada kesempatan yang sama Walikota juga mengingatkan oknum pegawai untuk menghentikan praktek nakal tersebut.

Salah satu upaya lain untuk pencegahan korupsi di Kota Kupang adalah setiap kali pelantikan para pejabat diwajibkan menandatangani pakta integritas untuk ikut serta secara aktif dalam pencegahan KKN. Walikota juga telah mengeluarkan surat perintah ke semua lurah untuk tidak lagi memberlakukan pungutan bagi semua pelayanan masyarakat di tingkat kelurahan.

Pemerintah Kota Kupang juga telah menyediakan unit pengaduan kasih bekerja sama dengan Uni Eropa. Setiap bulan akan dimonitor oleh Uni Eropa berapa banyak laporan masuk dan berapa banyak yang sudah ditindaklanjuti. Pemkot juga sudah bekerja sama dengan salah satu harian umum yakni Pos Kupang lewat kolom masyarakat bertanya, Walikota menjawab setiap Senin dan Minggu.

Selain itu tersedia juga layanan call center yang bisa dihubungi oleh masyarakat setiap saat untuk melaporkan penyimpangan atau masalah terkait pelayanan masyarakat di Kota Kupang. Layanan ini hanya bisa diakses oleh Walikota dan Wakil Walikota Kupang saja. Mengenai workshop yang digelar KPK bagi tenaga pendidikan dan kesehatan di Kota Kupang, Walikota berharap bisa menambah wawasan dan membawa perubahan pola pikir demi menciptakan good and clean governance. (*tim)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru