oleh

Menyalahgunakan Program JKN,Pintu Penjara Terbuka Lebar

RadarNTT.com,Kupang-Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Kupang jangan menyalahgunakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),hal ini disampaikan oleh wakil walikota Kupang dr.Hermanus Man saat acara sosialisasi dan pelatihan pencegahan korupsi pada Bidang Kesehatan.

Terkait pengelolaan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui program kapasitas pengelola,Herman meminta, Dinkes Kota Kupang Nusa Tenggara Timur(NTT)agar jangan pernah menyalahgunakan kewenangan dalam pengelolaan dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).  Rabu (1/7).

Menurut Herman, dengan kewenangan yang dimiliki untuk mengelola dana tersebut, bukan tidak mungkin dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti menggunakan dana tersebut berdasarkan keinginan pribadi, dan untuk hal-hal diluar JKN maka secara otomatis penjara terbuka lebar untuk mereka yang menyalahgunakan kewenangan itu.

Dikatakannya, berbicara tentang uang, sangat sensitife sekali dengan pola pikir manusia, apalagi jika uang tersebut dalam jumlah yang sangat banyak dan yang paling penting berhadapan dengan uang adalah keterbukaan dan harus kuat menahan godaan.

Pada tempat yang sama,Paulina dalam laporan panita mengatakan dalam rangka pencegahan korupsi yang integrasi di bidang penataan dan system pada mekanisme pembiayaan dalam system Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terhadap Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) atau yang dikenal dengan dana kapitasi .

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menemukan kajian dan menemukan sejumlah kelemahan yang terdapat dalam beberapa aspek yakni aspek regulasi dimana aturan pembagian jasa medis dan biaya operasional berpotensi menimbulkan moral hazard dan ketidakwajaran.

Dalam aspek pembiayaan, KPK menemukan adanya potensi fraud atas diperbolehkannya perpindahan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari puskesmas ke FKTP swasta dan fakta yang ditemukan oknum petugas puskesmas mendirikan FKTP swasta pasien yang datang tidak dilayani dengan baik serta dengan berbagai alasan, Aspek tata laksana sumber daya, dimana lemahnya pemahaman dan kompetensi petugas kesehatan di puskesmas dalam menjalankan regulasi.

Aspek pengawasan dimana tidak adanya anggaran pengawasan dana kapitasi di daerah dan hal ini juga diperburuk dengan tidak adanya alat pengawasan dan pengendalian dana kapitasi oleh BPJS kesehatan.

Dijelaskannya, kegiatan ini juga bertujuan meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan pengelola dana kapitasi dalam pengelolaan dana kapitasi yang lebih efektif dan efisien, meminimalisir potensi terjadinya fraud pada ruang lingkup tersebut serta mendorong percepatan upaya penataan system pengelolaan dana kapitasi.(R1)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru