oleh

Pekan Depan, Bupati Sumbar Tiba Di Kejati NTT

RadarNTT.com,Kupang-Bupati Sumba Barat, Jubilate Pieter Pandango, tersangka dalam kasus korupsi pengadaan 158 unit sepeda motor tahun 2011 senilai Rp 3, 2 milyar di Kabupaten Sumba Barat (Sumbar) segera tiba di Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kejati NTT). Pasalnya, berkas kasus dugaan korupsi tersebut telah di P-21 dan akan dilakukan tahap dua di Kejati NTT.

Kajati NTT, John W Purba kepada wartawan, Senin (27/4) mengatakan berkas kasus dugaan korupsi tersebut telah di P-21 sejak 8 April 2015 lalu. Untuk itu, pekan depan berkas bersama dengan tersangka akan dilakukan tahap dua di Kejati NTT oleh Kejari Waikabubak.

Dijelaskan Purba, sesuai jadwal yang telah disepakati antara Kejati NTT dan Kejari Waikabubak telah akan dilakukan tahap dua oleh Kejari Waikabubak di Kejati NTT. Ini dilakukan untuk mempercepat proses hukum dalam kasus itu. “Kemungkinan besar pakn depan berkas dan tersangka akan dilakukan tahap dua oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Waikabubak di Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT, ” kata Purba.

Disinggung soal kapan ditahannya tersangka, Purba mengatakan berkaitan dengan penahanan terhadap orang nomor satu di Kabupaten Sumba Barat (Sumbar) itu saat ini masih dilakukan koordinasi dengan berbagai pihak berkaitan dengan penahanan tersangka.Pasalnya Kejaksaan harus memikirkan segala konsekwensinya dalam penahanan terhadap tersangka. “Mengenai penahanan tersangka kami masih koordinasi dengan beberapa pihak lagi. Kami juga harus pikir lagi konsekwensi yang terjadi nantinya ketika tersangka ditahan, ” terang Purba.

Untuk diketahui, Bupati Sumba Barat, Jubilate Pieter Pandango ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan sepeda motor padaJ 2011 senilai Rp3,2 miliar.Bupati melakukan intervensi untuk memenangkan perusahaan tertentu saat tender proyek pengadaan sepeda motor. Buktinya Bupati mengirim disposisi ke PPK untuk memenangkan seorang rekanan bernama Fandy Tjiang. Adapun disposisi bupati sebanyak dua kali. Pertama mengenai penambahan pengadaan sepeda motor dari sebelumnya ditetapkan 25 unit menjadi 158 unit, kemudian disposisi kedua ialah menunjuk kontraktor pelaksana proyek ini.(*tim)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru