oleh

PPK MBR Kota Kupang Divonis 1,6 Tahun

RadarNTT.com,Kupang-Efraim Pongsiluran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terdakwa kasus dugaan korupsi pembangunan rumah cetak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur(NTT) divonis selama 1,6 tahun oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kupang, Selasa 9/6.

Dalam putusan majelis hakim, dikatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dengan melawan hukum untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dengan menggunakan jabatan yang ada padanya sehingga mengakibatkan kerugian negara.

Menurut majelis hakim, ada beberapa hal yang memberatkan perbuatan terdakwa dalam kasus itu yakni terdakwa menghambat pprogram pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi, terdakwa tidak memecat kontraktor, Irsad Hanafi yang mengerjakan proyek itu kemudian kabur dan tidak menyelesaikan pekerjaannya.

Hal-hal Yang meringankan terdakwa,kata mejelis hakim,terdakwa memiliki tanggungan keluarga, terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa telah menyelesaikan pembangunan rumah sebanyak 30 unit yang ditinggalkan oleh kontraktor dengan menggunakan biaya sendiri.

Selain divonis selama 1,6 tahun, terdakwa juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp 50 juta.

Majelis hakim menegaskan, jika terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara selama dua bulan.

Perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diatur dan dianam dalam pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.

Usai membacakan putusan terhadap terdakwa, Efraim Pongsiluran,langsung terima atas putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kupang.

“Saya terima putusan majelis hakim terhadap saya dalam perkara MBR di Kota Kupang, ” kata Efraim.

Sidang dengan agenda pembacaan putusan itu dipimpin majelis hakim, Ida Bagus Dwyantara, SH, M.Hum didampingi dua hakim anggotanya masing-masing, Jult Lumban Gaol dan Anshyori Saefudin. Terdakwa didampingi kuasa hukumnya, Duin Palunkun, SH dan Erens Kause, SH. Turut hadir JPU, Peter Mandala, SH.(*R1)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru