oleh

Wali Kota Risma Siap Mundur dari Jabatannya

RadarNTT.com,-Jika nantinya kembali maju dalam pemilihan kepala daerah setempat yang rencananya diselenggarakan Desember 2015, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengaku siap mundur dari statusnya sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Karena aturannya memang seperti itu.

“Saya mengerti aturannya kok dari dulu dan memang harus diikuti,” ujar Risma kepada wartawan di Surabaya, Jumat (13/3).

Tidak hanya Risma, setiap kepala daerah yang sekarang berstatus PNS maupun TNI dan Polri, diwajibkan menanggalkan keanggotaannya. Peraturan tersebut tertuang dalam revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Pasal 7 huruf (t), yakni “Mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak mendaftarkan diri sebagai calon”.

Sebelum mencalonkan diri sebagai wali kota Surabaya yang diusung PDI Perjuangan bersama Bambang DH, jabatan struktural terakhir Risma adalah Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Surabaya (Bappeko). Ia akhirnya mundur dari jabatannya karena mendaftar sebagai calon wali kota.

Meski mundur sebagai Kepala Bappeko, Risma tetap tercatat sebagai PNS di Badan Kepagawaian Daerah (BKD) Surabaya nonaktif. Disinggung kepastian maju pilkada untuk periode kedua, Rismaharini belum mau menyatakan kepastiannya karena menunggu sikap dan reaksi warga Surabaya apakah menghendakinya lagi atau tidak.

“Nanti melihat warga seperti apa, mau maju lagi atau tidak. Tapi sekali lagi, kalau tentang aturan mundur itu saya sudah tahu lama,” tuturnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Soekarwo menegaskan peraturan tersebut sudah jelas artinya dan tidak perlu ditafsirkan berbeda-beda karena sudah sesuai perundang-undangan.

“Posisinya sudah bukan abu-abu lagi dan aturannya memang mengharuskan seperti itu,” kata Pakde Karwo, sapaan akrabnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan bahwa calon kepala daerah maupun wakilnya yang berasal dari kalangan PNS diwajibkan mundur dari kepegawaiannya.

“Sesuai peraturan yang baru memang demikian. PNS yang maju Pilkada harus mundur, bukan nonaktif,” ujarnya di Surabaya beberapa waktu lalu.(**)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru