oleh

ABPD Kabupaten Kupang Diperkirakan ‘Tekor’ (Defisit) 214 Milyar

 

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kupang

RADARNTT, Oelamasi—Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2018 diperkirakan mengalami defisit sekitar Rp 214 milyar lebih.

Semula APBD Kabupaten Kupang yang dibahas bersama dewan hanya mengalami defisit 105 milyar. Namun, pasca pergantian Sekda Kabupaten Kupang dari Hendrik Paut ke Maclon Joni Nomseo anggaran APBD justru ditemukan membengkak dan mengalami defisit 2 x lipat yang didalamnya terindikasi penyalahgunaan serta tidak sesuai peruntukan pos anggaran.

Sebagai contoh biaya kontrak rumah dinas dan belanja rumah tangga bagi sekda Kabupaten Kupang yang pada saat itu dijabat Hendrik Paut, padahal dalam nomenklatur dana itu sebenarnya diperuntukan pemeliharaan rumah dinas sekitar 2,9 milyar dan DPR telah dikibuli, padahal secara regulasi seorang sekda tidak diijinkan tinggal di rumah dinas kecuali sekda provinsi. Hal diatas disampaikan wakil ketua I DPRD Kabupaten Kupang Yohanes Mase atau yang akrab dipanggil Anis Mase, saat ditemui Radar NTT di ruang kerjanya (Selasa, 17/07/2018).

Menurut Yohanes Mase penggunaan dana APBD Kabupaten Kupang semena mena saja, yang begitu gampang dipinjam-pinjamkan kepada orang lain tanpa melalui pembahasan resmi bersama dewan. Kemudian Ia menambahkan, “Saya juga dengar rumor peminjaman dana operasional sebesar 2 Milyar terjadi di Bagian Umum Setda Kabupaten Kupang saat ini.”

Dari penelusuran media, informasi itu justru muncul dari sumber internal pegawai setda yang meminta namanya tidak disebutkan, dan secara terang-terangan menceritakan kronologi secara detail, bahwa ada dana sekitar 2 Milyar dipinjam oleh Plt Kabag Umum Maria Babanong kala itu dari Bendahara Bagian Umum yang bernama Natan Paut, dengan alasan untuk keperluan biaya perjalanan Bupati Kupang Ayub Titu Eki menghadiri wisuda anaknya di Inggris.

Sumber itu juga menyebutkan ada informasi lain bahwa Maria Babanong mengaku didepan Bupati bahwa telah menyerahkan sebagian uang itu kepada salah satu paslon peserta pilkada Kabupaten Kupang yakni Hendrik Paut, namun kabarnya hingga kini uang tersebut belum dikembalikan. “kuitansi yang ditandatangani plt kabag umum saat itu masih ada dan sekarang disimpan Natan Paut,” kata sumber itu.

Sebelum pelaksanaan pilkada Kabupaten Kupang lalu, tim media sempat mengkonfirmasi kepada Hendrik Paut via seluler menyangkut rumor bahwa pihaknya mendapat kucuran dana dari Maria Babanong untuk kebutuhan pencalonannya.

Namun saat itu hal tersebut dibantah dengan tegas Hendrik Paut, “bukti saya pinjam tidak ada, dan saya tidak merasa pinjam, lalu saya pinjam untuk apa?”

Sementara itu salah satu orang kepercayaan mantan sekda tersebut yang identitasnya tidak mau disebutkan menyatakan, “Saya sudah bertemu bapa tua (Hendrik Paut – Red), tetapi bapa tua bilang kalau dalam pemeriksaan terkait hal itu tidak ditemukan, maka hal itu kita angkat, pokoknya abis pemeriksaan kita cek, ada atau sonde.”

Disinggung hal itu Wakil Ketua DPRD Anis Mase tidak menampik dan justru mengatakan, “saya sudah mendengar itu, kalau dipinjamkan mana buktinya dan aparat penegak hukum harus masuk.”

Kemudian ia menandaskan, “Tidak ada aturan yang mengamanatkan dana APBD bisa dipinjam oleh pejabat atau orang tertentu, lalu pakai aturan mana sehingga dana APBD boleh dipinjamkan kepada orang per orang apalagi untuk kepentingan pribadi, karena dari sisi regulasi hal itu sudah bertentangan dengan aturan.”

“Sekali lagi aparat hukum harus masuk, karena ini uang rakyat, memang itu bagian umum untuk dana operasional tapi harus dipertanggungjawabkan, bagi saya tidak ada alasan dan itu harus diusut tuntas, apalagi kalau itu dana tidak bisa dipertanggungjawabkan ya diperiksa,” kata Anis dengan nada geram.

“Saya mendapat amanat dari undang undang untuk melakukan pengawasan,” imbuhnya.
Politisi PDIP itu nampak kecewa karena dirinya sebagai salah satu pimpinan dewan dan bersama anggota dewan lainnya tidak pernah dilibatkan pemerintah dalam melakukan rasionalisasi anggaran selama ini.

Lebih lanjut ia menegaskan, “Sementara penetapan anggaran APBD harus melibatkan dewan yang dibahas bersama dalam persidangan.” Sebagai wakil ketua I DPRD Kabupaten Kupang dirinya meminta aparat penegak hukum harus mengusut dan memeriksa atas penyalahgunaan anggaran yang terjadi disetiap OPD dalam lingkungan pemerintah Kabupaten Kupang, karena uang yang digunakan oleh pemerintah adalah uang rakyat, dan tidak boleh dipinjamkan kepada orang tertentu.

Menurutnya masalah defisit anggaran yang terjadi selama ini tidak terlepas peranan pemerintah yang semena mena menggunakan anggaran tanpa diketahui oleh dewan. Sebelum memasuki sidang perubahan tahun 2018 badan pemeriksa keuangan (BPK) sedang melakukan audit dan memeriksa keuangan dilingkungan pemerintah Kabupaten Kupang. Usai melakukan audit, dewan melakukan perhitungan yang akan dibahas dalam sidang perubahan nanti.

“Dengan mengalami defisit anggaran yang cukup besar, diharapkan pemerintah lebih waspada dalam menggunakan anggaran APBD nanti,” pungkas Anis. (TIM/RN)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru