oleh

Beragam Komentar Masyarakat Terhadap Dugaan Skandal Dana BOS Di SD Inpres LILIBA

Ketua Umum KMK BSB FKIP Undana              Adelbertus Baran Tobiona

RADARNTT, Kupang — Gencarnya pemberitaan dugaan skandal di SD Inpres Liliba dari Bulan Juni lalu yang kemudian direspon penegak hukum mendapat apresiasi jempol berbagai kalangan.

Dukungan yang semakin meluas, dan berharap kasus ini diungkap secara tuntas oleh tipikor Polda NTT tak terelakkan.

Ahli hukum, pemerhati pendidikan, NGO/LSM, LBH, Aktivis Mahasiswa dan masyarakat beramai ramai memberi komentar positif atas upaya penegak hukum membongkar aib dunia pendidikan yang cukup menghebohkan di Kota Kupang.

Seperti komentar yang dikirimkan Ketua Umum KMK BSB FKIP Undana Adelbertus Baran Tobiona via whatsApp kepada wartawan radarntt. Petikan komentar Adelbertus berbunyi sebagai berikut, menurut Peraturan Mendiknas No 69 Tahun 2009, dana BOS merupakan program pemerintah yang pada dasarnya adalah penyediaan pedoman biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Tujuan, sasaran dan larangan penggunaan dana ini sudah dijelaskan dan diketahui oleh kepala sekolah.

Untuk itu bila dana BOS tidak digunakan sesuai ketentuan yang berlaku maka aparat penegak hukum harus bertindak dengan cepat menangani persoalan ini. Kemudian di masa yang akan datang harus disertai pengawasan yang memadai sehingga ketika tidak sesuai segera ditindak.

Sekolah ini menjadi warning, tidak menutup kemungkinan terjadi di banyak sekolah lain. Ada tingkatan kesalahan dan berlakukan sanksi, tetapi hemat saya untuk tahapan awal bagi setiap sekolah yang terindikasi melakukan penyelewengan anggaran maka langsung dipecat sambil mengikuti proses selanjutnya.

Aparat penegak hukum harus bertindak tegas agar bisa memberikan pencerahan kepada yang lain. Masih banyak sekolah lain dipelosok yang membutuhkan dana ini, tulis aktivis FKIP Undana tersebut.

Hal senada senada juga diungkapkan Aktivis Dunia Pendidikan dari Komunitas Penggiat Literasi di NTT, Robert El Bau, S.Fil melalui saluran media sosial facebook. Penggiat literasi kepada media ini menekankan, Tindakan korupsi jelas melanggar hukum normatif maupun hukum sosial yang berlaku di masyarakat. Korupsi adalah tindakan mencuri dengan mengambil atau merampas hak orang lain secara licik. Apa jadinya bila tindakan korupsi atau mencuri ini terjadi di lembaga pendidikan? Misalnya kasus yang sedang mencuat sekarang yakni indikasi korupsi dana BOS di SDI Liliba.

Saya minta terus melibatkan keamanan dan hukum dalam mengaudit penyelenggaraan anggaran di lembaga pendidikan. Lebih dari itu saya berharap pelaku dalam hal ini para oknum guru yang terlibat kasus korupsi di lingkungan sekolah harus dihukum semaksimal mungkin, ungkapnya.

Sementara itu Yuliana Marlen Lende warga Kecamatan Oebobo Kota Kupang memberi tanggapan cukup pedas atas temuan skandal ini. Melalui media sosial facebook ia mengatakan, dana BOS adalah yang diperuntukkan bagi keberlangsungan sekolah terutama bagi para siswa.

Sebagai anggota masyarakat saya mengecam tindakan korupsi ini dan meminta serta mendukung pihak Polda NTT dalam mengungkap kasus ini hingga tuntas karena jika tidak, masalah ini menjadi sumber masalah bukan hanya di dalam dunia pendidikan namun merembet di bidang yang lainnya, jelasnya. (TIM REDAKSI)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru