oleh

Bupati Ngada Marianus Sae Dikurung 8 Tahun

 

Ket: Bupati Ngada Marianus Sae Saat Di Gedung KPK.

RADARNTT, Surabaya — Menyandang status sebagai Bupati Ngada selama 8 Tahun harus dibayar mahal Marianus Sae dengan menjalani kurungan penjara selama 8 tahun pula.

Nasib sial yang dialaminya terjadi pada periode kedua masa pemerintahannya dan padahal saat itu ia sedang digadang gadang sebagai Calon Gubernur NTT yang dianggap punya popularitas yang cukup, namun mimpi itu kandas karena akhirnya harus menjadi penghuni rutan selama lama berbulan bulan dalam tahanan KPK dan pada hari Jumat kemarin resmi menjadi terpidana.

Vonis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi di Surabaya telah resmi dijatuhkan kepada Bupati Ngada non aktif ini setelah sekian lama publik menanti (Jumat, 14/09/2018).

Dalam persidangan, majelis hakim menganggap bupati kontroversial ini terbukti melanggar pasal 12 huruf a dan b tentang tindak pidana korupsi, selain dikurung 8 tahun Marianus juga dikenakan denda 300 juta subsider 4 bulan berikut 4 tahun hak politiknya dicabut.

Vincentius Maku selaku kuasa hukum dalam keterangan persnya mengatakan, kecewa atas vonis terhadap kliennya. Hal tersebut dilatarbelakangi tidak dipertimbangkannya pasal 11 huruf a tentang tindak pidana korupsi, yang mana Marianus Sae hanya menerima suap dan sebenarnya bisa menerima vonis 4 tahun penjara.

Bagi kami vonis itu tidak adil, karena majelis hakim terlihat mengutip apa yang dihadirkan jaksa, dan tidak melihat fakta persidangan, ungkap Vincentius.

Dalam persidangan sebelumnya Marianus dituntut Jaksa Penuntut Umum KPK selama 10 Tahun penjara dijerat dengan pasal huruf a dan pasal 12 huruf BUndang Undang Republik Indonesia no 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU RI nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Alasan JPU KPK saat itu uang yang diterima terpidana Marianus Sae dari Albertus Iwan Susilo alias Baba Iwan dan Wihelmus Petrus Bate alias Wimpie Bate (Kepala Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ngada) tidak dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi sampai dengan batas waktu 30 hari kerja sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UU no 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan hukum diatas sangatlah jelas tindakan Marianus Sae menerima suap merupakan tindakan yang tidak memiliki dasar hukum yang sah menurut peraturan perundangan yang berlaku. (TIM/RN)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru