oleh

Diduga Plt. Kepsek SMP Negeri 13 Kota Kupang Nekad Lakukan Pungli

SMP Negeri 13 Yang Berada di Kecamatan Maulafa Kota Kupang

RADARNTT, Kupang — Wajah dunia pendidikan kembali tercoreng, kasak kusuk aroma busuk pengelolaan dana BOS dibeberapa sekolah belum usai, muncul informasi adanya pungli yang terjadi di Sekolah Menengah Pertama Negeri 13 Kota Kupang yang ternyata bukan rumor belaka.

Temuan media ini berawal takkala ada seorang wali murid yang tidak mau namanya disebutkan mengatakan kepada wartawan, kalau anaknya sampai detik ini belum menerima seragam batik padahal yang bersangkutan sudah membayar lunas dari akhir Bulan Juli lalu (Jumat, 26/10/2018).

Sontak dari pengakuan itu radarntt melakukan penelusuran, dan kembali mendapat pengakuan yang sama dari orang tua murid lainnya yang mengatakan, “Sebagai orang tua kami mengharapkan jikalau benar pungutan yang dilakukan SMP Negeri 13 tanpa sepengetahuan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan uang itu harus dikembalikan terutama atribut sebesar 60 ribu rupiah per siswa karena hal itu bisa dapat dibiayai dari dana BOS.”

Kemudian ia menyambung, “Pihak dinas harus memberi sanksi tegas kepada kepala sekolah apalagi yang bersangkutan baru menyandang Plt. Kepala Sekolah yang notabene tidak memiliki kewenangan strategis untuk mengambil keputusan seperti itu.”

Menurutnya, atribut sekolah tidak boleh dibebankan orang tua murid karena sesuai juknis penggunaan dana BOS hal itu dapat dibiayai dari dana BOS, sementara komponen seragam olah raga dan baju batik sekolah dapat dibebankan kepada kepada kami orang tua murid asal dengan harga yang rasional, namun itu semua harus sesuai juknis penerimaan siswa baru Tahun Ajaran 2018/2019 dan harus sepengetahuan dan persetujuan kepala dinas pendidikan.

Kwitansi Pungutan PPDB yang tidak diakui Plt. Kepsek SMP N 13 Kota Kupang Kupang

Sementara itu saat dikonfirmasi radarntt diruang kerja Plt. Kepala Sekolah (Kepsek) SMPN 13 Daprosa Dai Laga pada hari Jumat kemarin membantah keras adanya pungutan tersebut, “Pungutan sebesar 300 ribu pada saat menerima siswa baru (PPDB) disini tidak ada pak, disini tidak ada pungutan yah, ini betul pak.”

Kemudian plt. kepsek mengatakan, “Hal hal pokok sudah tercover oleh dana BOS, soal pengadaan baju olah raga itu komite punya urusan dan pihak sekolah tidak turun langsung tetapi diakuinya itu sepengetahuan sekolah melalui rapat lengkap. Kalau itu dibilang pungutan saya tegaskan itu tidak benar. Itu inisiatif komite dan orang tua murid termasuk soal pakaian seragam itu komite yang jawab, saya nilai nominalnya tahu tetapi yang berhak menjawab ketua komite sekolah.”

Lebih lanjut, ia meminta jangan mengganggu dulu ketua komite karena menurut Daprosa Dai Laga sedang ada di tempat duka.

Lalu kepsek itu menegaskan kepada wartawan, “Kalau datang untuk menanyakan hal yang sama sebaiknya tidak usah datang lagi. Karena sudah saya tegaskan disini tidak ada pungutan. Yang menandatangani kwitansi juga komite dalam rapat bersama orang tua murid, ada saksi lengkap saat itu dan orang tua siswa baru saat itu berjumlah 321 ikut bertandatangan.”

“Jawaban saya sampai disitu, untuk selanjutnya saya NO COMMENT !” tandas Plt. Kepala Sekolah SMP Negeri 13 Kota Kupang ini.

Hal berbeda justru diutarakan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Filmon Lulupoy saat dikonfirmasi wartawan via seluler kemarin (Jumat, 26/10/2018).

“Sesuai juknis tidak boleh lagi ada pungutan pada saat PPDB karena di pasal 12 tidak boleh ada pungutan apapun karena itu sudah dibiayai BOS dan dipasal 13 kita memberi ruang sedikit yaitu sekolah boleh memungut biaya diluar daripada dana BOS tetapi harus dimuat dalam RAPBS dan mengetahui dinas. Seperti baju kostum olah raga tidak dibiayai oleh BOS, contoh kalau mereka minta uang untuk beli baju kaos itu bisa karena tidak dianggarkan dalam BOS tetapi harus ada persetujuan dinas supaya kita lihat harganya karena ada harga disetiap sekolah berbeda beda ada yang mahal ada yang murah pokoknya macam macam,” terang kadis.

Selanjutnya Filmon menjelaskan, “Kita belum mendapat laporan resmi tetapi kita sudah buat surat untuk kepala kepala sekolah itu dipanggil oleh dinas untuk diminta klarifikasi tentang kebenaran dari berita yang ada dilapangan. Kalau beritanya memang benar maka kita akan minta pihak inspektorat untuk melakukan pemeriksaan tentang kebenaran itu, apakah benar mereka pungut dan kepala sekolah yang pungut itu akan kita lapor ke walikota. Dan mereka bisa kena sanksi jabatan atau dicopot, kesimpulannya tidak boleh ada pungutan lain.”

Menanggapi kejadian di SMP Negeri 13 Kadis Pendidikan menegaskan, “Mereka memang ada kesepakatan dengan komite tetapi harus juga menyampaikan ke dinas ke bidang atau manajer BOS. Kepala dinas tidak ada hubungan dengan manajer, kepala dinas hanya punya tugas mengetahui dana transfer yang masuk dari pusat ke provinsi lalu ke daerah. Jadi pungutan yang dilakukan SMPN 13 pimpinan Daprosa Dai Laga saya tidak tahu karena pada awal tahun ajaran kita sudah sosialisasi penegasan juknis bahwa tidak boleh ada pungutan apapun karena sudah dibiayai dana BOS.”

Namun saat itu kita informasikan sedikit kelonggaran jika ada kebutuhan sekolah yang tidak dibiayai bisa dimuat dalam RAPBS seperti kostum olah raga karena berlogo, tetapi dimuat harus dalam RAPBS. Jadi perlu disepakati satu angka yang tidak membebani karena disetiap sekolah pasti berbeda beda, ada yang 75 ribu, ada yang 90 ribu dan mungkin ada yang lebih, imbuh Filmon.

Beberapa Kalangan menilai pungutan yang terjadi di SMPN 13 diduga kuat tanpa koordinasi dan tanpa konsultasi kadis sehingga hal itu dikategorikan pungutan liar karena diluar prosedur yang normatif. Dan mengharapkan Satgas Saber Pungli Kota Kupang menelusuri hal itu.

Searching By Google (Plt. Kepsek SMPN 13 Kota Kupang)

Sekedar diketahui SMP Negeri 13 Kota Kupang ini memiliki total siswa secara keseluruhan sejumlah 903 orang. (TIM/RN)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru