oleh

Dinkes Kabupaten Kupang Gandeng TP4D Terkait Lelang Proyek DAK 2018

RADARNTT, Oelamasi—Akhirnya polemik pelelangan barang dan jasa yang bersumber dari anggaran DAK Tahun Anggaran 2018 berangsur angsur menemui titik terang.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang dr. Robert AJ Amaheka saat ditemui wartawan di ruang kerjanya kemarin (senin 21/05/2018) mengatakan dirinya telah membangun kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang sebagai Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah atau yang lebih dikenal dengan nama TP4D menyangkut persiapan pelelangan barang dan jasa pada dinas kesehatan.

Dijelaskannya kerjasama ini sebagai bahan acuan dasar dalam kegiatan meningkatkan sinergi dan koordinasi antara Dinas Kesehatan dan Kejari Kupang dalam melakukan pengawalan dan pengamanan yang menggunakan upaya pencegahan/preventif serta persuasif terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan diwilayah hukum kabupaten kupang.

Lebih lanjut Robert mengatakan, bahwa tujuan kerjasama untuk meningkatkan sinergi dan koordinasi antara pemerintahan kabupaten kupang dan kejari kupang dalam melakukan pengawalan dan pengamanan yang menggunakan upaya upaya pencegahan/preventif serta persuasif tehadap jalannya pemerintahan di wilayah hukum Kabupaten Kupang.

Untuk diketahui dalam perjanjian kerjasama antara Dinkes dan Kejari Kabupaten Kupang ada enam poin penting yang perlu diperhatikan, pertama; penerangan dan penyuluhan hukum,
kedua; pertukaran data dan informasi, ketiga; memberi bantuan hukum dan pertimbangan hukum, keempat; pemulihan asset terkait tindakan pidana dan atau asset lainnya, kelima; peningkatan kapasitas SDM dan yang keenam; tindakan hukum lainnya yang diperlukan untuk kepentingan barang dan jasa yang bersumber dari anggaran DAU dan DAK serta pelaksanaan kegiatannya pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang.

Robert Amaheka menekankan bahwa kerjasama ini untuk mencegah tindakan pidana korupsi dalam lingkungan dinas kesehatan.

“Semua pekerjaan didinas saya bisa dilaksanakan asal disesuaikan dengan aturan, apabila tidak cukup waktu pelelangan perencanaan fisik maupun konnstruksi per 21 Juli maka akan dibatalkan oleh kadis kesehatan sebagai penanggungjawab mutlak,” katanya.

Ia juga mengharapkan dukungan penuh dari Bupati, Sekda, TPAD, DPRD, BPKP dan BPK supaya proses pelelangan proyek DAK Tahun Anggaran 2018 bisa berjalan sesuai dengan aturan. (Set/RN)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru