oleh

GMNI Cabang Kupang Menduga Menristekdikti Konspirasi Dengan Undana Soal BLU

 

Ket: Aktivis GMNI Cabang Kupang Saat Mendemo Kebijakan Pihak Rektorat Undana

RADARNTT, Kupang — Geger persoalan rangkap jabatan Rektor Undana yang diduga melanggar aturan UU. No 25 Tahun 2009 dan sejumlah kebijakan penerapan pola BLU Undana dikecam oleh aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Cabang Kupang dalam aksi didepan gerbang Undana. (Rabu, 08/08/2018).

Disela – sela demonstrasi radarntt berhasil mewawancarai secara singkat Korlap Aksi GMNI Cabang Kupang, Isto Haukilo. Kepada media ini ia mengungkapkan, “Pada dasarnya kami secara tegas menolak sistem BLU (Badan Layanan Umum) diberlakukan saat ini karena kami GMNI Cabang Kupang melalui hasil kajian menilai bahwa Undana belum siap dan belum layak untuk menerapkan sistem BLU ini. Kami meminta Undana seharusnya membenahi dulu infrastruktur dalam kampus dan juga sistem birokrasi kampus yang menjadi sorotan selama ini termasuk transparansi kepada publik.”

Ditempat yang sama wartawan meminta keterangan Ketua Umum GMNI Cabang Kupang, Yoseph Sukario terkait pandangan sikap GMNI cabang Kupang mengenai sejumlah gejolak yang terjadi di Undana.
“Terkait masalah melanggar UU. No.25 Thn 2009, mengenai pelayanan publik dalam persoalan rangkap jabatan Rektor Undana yang mengakibatkan kerugian Negara sebesar 6 Miliar lebih sesungguhnya kami mengatakan ini adalah sebuah konspirasi yang musti ditindaklanjuti secara Hukum supaya jangan merugikan Negara dan meminta KPK secara cermat dan responsive terhadap laporan tersebut,” katanya.

Lebih Lanjut Ketum GMNI Cabang Kupang tersebut menyororoti masalah BLU Undana, “Prosedurnya kan jelas bahwa pihak Undana menyampaikan usulan kepada kementerian dan secara aturan Kementrian tidak serta menelan secara bulat – bulat usulan tersebut dan musti dikaji soal kelayakan dari Undana ini. Selama ini tidak dilakukan oleh Kemenristekdikti maka patut kita duga adanya Konspirasi. Kementrian sendiri melakukan pengalihan status namun tidak melakukan kajian sesuai prosedur yang real atau nyata pada keadaan.”

Lalu ia menyambung, “Adanya inkonsistensi dari Rektor Undana dengan mengeluarkan kebijakan bertamengkan BLU dengan melakukan pungutan liar secara besar – besaran yang legal. Harapan kita Menteri terkait harus mesti mengkaji kembali baik itu Kemenristekdikti dan Kementerian Keuangan soal BLU Undana ini.” (Yo/RN)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru