oleh

Integrasi Pengguna JAMKESDA ke JKN – KIS Terhambat Keputusan Pemkot Kupang

 

Ket: Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kupang, dr. Fauzi Lukman Nurdiansyah, MM,

RADARNTT, Kupang — Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dalam penyelenggaraannya pada awal tahun 2014 lalu hingga saat ini telah banyak memberikan dampak positif dalam usaha memberikan layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terutama progam pemerintah di era Jokowi lewat Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Saat ditemui diruang kerjanya, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kupang, dr. Fauzi Lukman Nurdiansyah, MM, memberikan konfrimasi kepada media radarntt pada (Senin,16/09/2018).

“Belum semua masyarakat Nusa Tenggara Timur menjadi peserta JKN – KIS karena baru 75 % saja. BPJS Kesehatan kantor cabang Kupang sendiri meliputi beberapa daerah kerja yaitu Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Alor, Kabupaten Sabu Raijua dan Kabupaten Rote Ndao sedangkan kabupaten TTS dan Kabupaten TTU dan Belu masuk di Kantor Cabang Atambua,” Ujarnya.

Pencapaian KC Kupang saja yaitu 74%, karena ada yang sifatnya dibantu pemerintah lewat dana APBD dan APBN, Badan Usaha dan ada juga yang menjadi peserta mandiri atau yang bayar iuran sendiri, namun harapannya seluruh masyarakat NTT tercover JKN – KIS di tahun 2019. Memang selama ini kami sudah melakukan usaha – usaha dan pendekatan lewat Pemda masing – masing dilingkup wilayah kerja KC Kupang dan juga Pemerintah Provinsi supaya masyarakat mendaftar menjadi peserta JKN – KIS.

“Kota Kupang sendiri masih banyak yang belum terintegrasi dengan progam JKN – KIS ini karena masih ada masyarakat yang menggunakan JAMKESDA progam pemerintah kota kupang karena sudah ada amanat dari regulasi INPRES No.8 Tahun 2017, yang subtnasinya ialah mengharuskan seluruh masyarakat di Indonesia menjadi peserta JKN – KIS,” ungkapnya.

Kendala yang kami hadapi sendiri karena banyak yang musti terlibat terutama harus ada kesepakatan antara pemerintah kota kupang dengan BPJS Kesehatan KC Kupang dan terkait hal ini kami sudah melakukan pertemuan dengan instansi terkait pada minggu yang lalu dengan Dinas Kesehatan Kota Kupang, Dinas Sosial Kota Kupang, BAPEEDA Kota Kupang dan pihak terkait lainnya dan telah mendapatkan respon oleh Walikota Kupang cuman respon ini belum memberi keputusan, karena mulai tahun depan wajib seluruh masyarakat di Indonesia sudah harus menjadi peserta JKN –KIS sesuai Instruksi Bapa Presiden Jokowi.

“Harapan kami tentunya hal ini tidak sekedar pemerintah Kota Kupang mematuhi aturan pusat saja namun lebih daripada itu, ini sesungguhnya ingin lebih memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat sebab ada 3.000 lebih pengguna layanan JAMKESDA di kota Kupang yang musti teintegrasi layanan JKN – KIS,” ujar Fauzi. (YO/SET/RN)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru