oleh

Kejari Kabupaten Kupang Sayangkan Konflik DAK Afirmasi 2018

RADARNTT, Oelamasi – Kekacauan tahapan proses pelelangan barang dan jasa di Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang melahirkan keprihatinan berbagai pihak, tak terkecuali pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang di Oelamasi. Hal tersebut disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Ali Sunhaji, SH. MH melalui Kasi Intelijen Langgeng Prabowo, SH yang didampingi Sekretaris Kejaksaan Jhon Frangky, SH kemarin diruang kerjanya (9/05/2018).

Kepada wartawan Langgeng menjelaskan bahwa dana sedemikian besar mestinya disikapi dengan bijak tanpa mengedepankan sikap ego instansi masing masing. NTT khususnya Kabupaten Kupang dapat atensi dari Presiden Jokowi secara luar biasa dalam hal pembangunan infrastruktur khususnya bidang kesehatan dan harus dimanfaatkan secara baik, tegasnya.

Pada kesempatan ini Langgeng menyinggung terkait permintaan pendampingan dan pengawalan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang dalam tahapan pelelangan proyek dana DAK Afirmasi 2018. Memang benar ada permohonan dan pendampingan dari Instansi Dinas Kesehatan, kemudian dilanjutkan pemaparan rencana kegiatan dan penyampaian kendala pelelangan, katanya.

Selain dikatakan,Terkait kendala yang ada kami hanya mendorong untuk berdiskusi mencari titik temu namun keputusan tetap pada instansi pemda, bila terjadi deadlock Bupati Ayub harus memberi keputusan.

Langgeng menguraikan, pokok persoalan yang terjadi adalah karena pihak dinas kesehatan ingin mengkombinasi pokja kabupaten dengan propinsi yang dilatarbelakangi agar kesalahan yang terjadi pada tahun 2017 tidak terulang.

“Saya ingin informasi yang berimbang bukan hanya dari dinas kesehatan tetapi juga dari ULP dan yang terkait.” harapnya.

Kasi Intelijen ini menerangkan pihak kejari memang tergabung dalam tim TP4D yaitu Tim Pembentukan Tim Pengawal Dan Pengaman Pemerintahan Pembangunan Daerah yang berkedudukan di kabupaten Kupang, yang mempunyai marwah atas pidato presiden yang prihatin terhadap rendahnya penyerapan anggaran karena kekuatiran instansi di pemerintah daerah.

Lebih lanjut disampaikan pembentukan TP4D sendiri berdasarkan keputusan Jaksa Agung RI No : KEP-152/A/JA/10/2015 tanggal 1 Oktober 2015 yang selanjutnya dikeluarkan Instruksi Jaksa Agung RI No: INS-001/A/JA/10/2015 tentang pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) Kejaksaan RI untuk ditindak lanjuti kejaksaan seluruh Indonesia.

Menyinggung kembali keributan antara ULP, Dinas Kesehatan dan Plt Sekda, Langgeng dengan nada kecewa mengatakan seharusnya hal itu tidak perlu terjadi, karena dana sebesar 113 Milyar ini tidak mungkin bisa disediakan oleh pemda sendiri untuk membangun bidang kesehatan.

Ia mengharapkan dalam hal ini Bupati harus mengambil langkah tegas untuk menyelesaikan persoalan dengan cara mengumpulkan pihak pihak yang berperan dalam proses persiapan eksekusi DAK Afirmasi ini. Ia menambahkan instansinya tidak bisa mengintervensi.

“Kami hanya bersifat memberi masukan dan tidak boleh turut campur soal teknis pada intinya agar sesuai jalur.” ujar Langgeng.

Pihaknya hanya bisa menunggu hasil keputusan pemda saja sebaiknya jangan berlarut larut karena anggaran tidak bisa diserap.

Lebih jauh Ia juga menerangkan, Dana DAK ini berbatas waktu, sebenarnya ini masalah sepele sekali lagi kami menyayangkan bila dana tidak terserap dan kembali ke pemerintah pusat, carilah jalan tengah kami menunggu hasil rapat yang mendapat keputusan yang tegas.

Menurut Jaksa Langgeng pada pemerintahan Jokowi bidang kesehatan juga mendapat prioritas utama selain bidang pendidikan. (Set/RN)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru