oleh

‘Kemelut’ Jelang Lelang Proyek DAK Afirmasi Dinkes Kabupaten Kupang

-Kupang, News-994 views

RADARNTT, Oelamasi—Proses pelaksanaan lelang proyek Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang yang dianggarkan melalui dana DAK Afirmasi 2018 semakin menemui jalan buntu.Hal itu diketahui pasca terbitnya surat perintah bernomor: BU. 440/918/V/2018 dari Pelaksana Tugas   Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kupang Maclon Joni Nomseo, S.IP kepada Kepala Dinas Kesehatan dr. Robert AJ Amaheka yang berisi empat poin : pertama, segera menyiapkan dokumen dokumen yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan fisik yang bersumber dari DAK dan DAU tahun anggaran 2018 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang untuk segera melakukan proses pelelangan barang dan jasa setda Kabupaten Kupang sesuai ketentuan yang berlaku.

kedua, Berita acara yang saudara ajukan tidak dapat ditandatangani dan dikembalikan kepada saudara, karena ini merupakan tugas pokok dan fungsi saudara sebagai Kepala Dinas dan Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan Kupang.,Ketiga, Diperintahkan kepada saudara agar melaksanakan perintah ini paling lambat tanggal 9 Mei 2018., Keempat, Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan saudara tidak melaksanakan perintah ini maka segala resiko dalam penyerapan anggaran menjadi tanggung jawab saudara.

Menanggapi bunyi surat diatas ,dengan santai Robert menjelaskan kepada wartawan diruang kerjanya bahwa surat Joni Nomseo tidak berkekuatan hukum karena harus ada disposisi dari bupati yang dituangkan dalam suatu berita acara (Rabu 9/05/2018).

Selanjutnya Kadis kesehatan ini menerangkan menjadi seorang sekda harus punya pengetahuan yang lengkap baik administrasi pemerintahan, administrasi pembangunan, administrasi keuangan dan ilmu sosial politik.

“Tindakan nyata lebih penting daripada surat menyurat”, kata Robert mengomentari surat perintah yang dikirim Joni Nomseo kepadanya.

Lebih jauh ia menjabarkan, “Kalau sampai kegiatan proses tahapan pelelangan gagal atau tidak berjalan sebaiknya pejabat pejabat terkait dalam tahapan pelelangan ini harus dievaluasi termasuk kadis kesehatan”, Lebih lanjut dikatakan mestinya segera membuat telaah kadis untuk menonjobkan dirinya.

Menurut pandangan beberapa pihak yang enggan disebutkan namanya mengatakan, bahwa kebiasaan membiarkan masalah berkembang bukan hal yang baru di Kabupaten Kupang meski akhirnya pejabat yang terkait kelabakan mencari pokok permasalahan.

Hal senada juga diakui Robert AJ Amaheka, menurutnya persoalan sekarang ini terjadi karena dua hal : pertama, kita tidak siap dan tidak disiplin dalam anggaran., kedua, kita melanggara kaidah dan bukannya jujur memperbaiki kesalahan namun justru berkelit untuk membenarkan diri dan mempersalahkan orang lain.

Dokter Robert memberi kesimpulan atas keruwetan proses tahapan lelang ini, “Terkait DAK 2017 saya akui salah, namun karena saya jujur maka kementerian dalam negeri yang terkait menila outcomenya dan memberi rekomendasi serta terbukti DAK 2018 bukan dikurangi namun justru mendapat penambahan tetapi akibat ketamakan dan ketakutan pihak tertentu mengakibatkan DAK 2018 sebesar 113 Milyar tidak dapat dieksekusi.

Sementara itu Plt Sekda Joni Nomseo ketika hendak ditemui media untuk dikonfirmasi kemarin diruangannya pukul 14.30 Wita sedang tidak berada ditempat. (TIM/2018)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru