oleh

Kepala Sekolah SD Liliba Mengaku ‘Mensiasati’ Penggunaan Dana BOS

 

RADARNTT, Kupang — Polemik pengelolaan DANA BOS di SD Liliba semakin meruncing, hal tersebut ditunjukkan dalam rapat terakhir hari selasa kemarin, yang dihiasi amuk sepihak dari Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar dan merangkap Manajer BOS Kota Kupang Robby Ndun dengan membanting mikrofon di depan para guru setelah mendapat usulan kritis dari seorang guru SD Inpres Liliba (24/072018).

Menurut sumber informasi yang terpercaya dikatakan, ketegangan rapat kemarin sudah terasa sejak kedatangan dua pejabat teras Dinas Pendidikan Kota Kupang Robby Ndun dan Jhon Fora.

Dikatakan sumber itu, kedua orang tersebut dianggap berafiliasi dengan kebijakan Kepala Sekolah SD Liliba Rosina Menoh yang bersikukuh untuk merubah RKAS, padahal kepala sekolah ini sedang menjadi trending topik sebagian besar para guru sekolah itu karena keberaniannya menyusun RKAS siluman secara sembunyi sembunyi.

Dari catatan media ini, rapat para guru kemarin tampak seperti arena persidangan dalam sebuah gedung pengadilan yang diwarnai pula sebuah ketegangan.

Abiyati Isu salah seorang guru senior SD tersebut melontarkan pernyataan keras di hadapan Robby Ndun,” Terkait himbauan Pak Jhon Fora sebagai sekretaris Manajer Dana BOS yang meminta untuk merevisi RKAS ditolak hampir semua guru, karena sudah bermasalah dalam implementasi penggunaannya, siapa yang terlibat urus saja kami tidak mau terlibat kami datang ke sini untuk mengajar, sistem begini begini takut karena ini sudah masalah, masak sudah masalah baru kita duduk begini, kami takut bapa, direvisi untuk apalagi toh pemakaian anggaran sudah berjalan, jadi kalau materi lain kami siap ikut rapat tetapi kalau untuk mengubah RKAS kami tidak mau ikut campur!”

Kemudian kembali ia menegaskan, ”Jujur kami tidak mau diintimidasi siapapun.”

Pernyataan Abiyati itu ditanggapi Robby Ndun dengan mengatakan, “Kalau bapa/mama tidak setuju merevisi RKAS maka kita kembali mengacu pada RKAS yang lama, namun mari kita lihat untung rugi RKAS yang lama itu apa, terus kalau merevisi RKAS itu dampak hukumnya apa dan masalahnya apa, saya tidak mau mendengar bahasa koran tetapi saya ingin dengar dari bapa/mama disini.”

Hal lain juga diungkap seorang guru yang bernama Robertha Kolonahak, yang dalam forum rapat itu dengan lantang mengatakan, “Kalau dilihat dari aturan manajemen, RKAS ini sudah berjalan dan sekarang sudah ada kesalahan dan sekarang kalau kita mau buat untuk penyusunan RKAS yang baru saya menolak dan di dalam rapat ini saya minta kepala sekolah untuk klarifikasi dan bila tidak ada solusi kita ke ranah hukum saja, KBM sangat terganggu karena kami digiring kesana kemari.”

Setelah itu Robby Ndun menimpali, “Tim manajemen BOS kota mempertanyakan kenapa BOS di SD Liliba dipertanyakan terus, demi keberimbangan mari kita dengar klarifikasi kepala sekolah dulu agar kami tidak dituding memihak salah satu pihak,”

Hal senada juga diungkapkan Rinjani Kapiluka Bendahara BOS di SD Liliba, yang dalam rapat itu mengusulkan dalam forum untuk memberi kesempatan bagi Rosina Menoh sebagai penanggung jawab sekaligus Kepala Sekolah agar menyampaikan klarifikasi atas sejumlah tuduhan.

“Jadi saya harap teman teman guru bisa mendengar langsung pernyataan kepala sekolah bukan hanya pernyataan dari kami saja, setelah ada klarifikasi baru saya akan menyampaikan sanggahan ” tegasnya.

Selesai mendengar usulan dari Bendahara BOS itu, Robby Ndun menggiring forum untuk membahas RKAS yang sudah disepakati di Bulan November 2017 tetapi juga membahas revisi RKAS yang belum disepakati. “Jujur saja kalau kami memilih beberapa orang saja itu kewenangan kami, tetapi saya mau demokratis supaya semua dengar, terkait RKAS bisa direvisi selama 4 kali dalam setahun, ini dana hibah dan prinsinya sesuai kebutuhan sekolah, RKAS ditandatangani atau tidak itu adalah kesepakatan” katanya.

Kembali situasi memanas saat Abiyati guru senior SD tersebut menggarisbawahi pernyataan Robby Ndun yang mengarahkan revisi RKAS. “Bapa kan dulu bilang kita sepakati item item dulu, tetapi tiba tiba sekarang kami disuruh revisi, yang direvisi apa, kami tidak tahu! karena item ada tetapi nominal sengaja dikosongkan, yang tahu itu ya kepala sekolah!”

Dalam petikan klarifikasi Rosina Menoh sebagai Kepala Sekolah SD disebutkan antara lain;
RKAS yang disusun November 2017 adalah RKAS 2018, disusun saat itu karena persyaratan pencairan dana BOS Triwulan IV 2017, kalau belum ada RKAS 2018 jadi bisa menggunakan RKAS 2017. Item yang belum ada di RKAS 2018 itu terutama di extra kurikuler adalah pelatihan IT, uang transport panitia UPS dan UAS, kempo selain itu biaya yang belum dimasukkan adalah penulisan rapor. Jadi kalau berpedoman dengan RKAS 2017 item itu belum dianggarkan, namun ternyata poin diatas itu perlu dimasukkan dalam RKAS revisi 2018. Saya juga mengatakan dalam rapat menyinggung pengadaan buku penghubung dari kelas satu sampai lima dan butuh beberapa ratus pak buku, namun itu anggaran belum diusulkan. Memang pada waktu itu RKAS saya rubah tahun lalu tanpa kita duduk bersama namun dalam rapat berkala sudah saya sampaikan, mungkin itu yang membuat teman teman guru bertanya tanya.

Menyangkut uang transport KKG yang dipotong dari 50 ribu menjadi 30 ribu, dengan alasan karena KKG itu berlangsung di sekolah dan itu tidak bisa disebut uang transport dan yang bisa disebut transport itu kalau keluar.

Jadi kita bunyikan biaya konsumsi dan standar biaya konsumsi di kota adalah 30 ribu, dan ketika saya mendengar penjelasan dari Pak Jhon Fora yang benar adalah 30 ribu.

Sedangkan untuk calistung dari 100 ribu menjadi 75 ribu memang saya tidak memberitahukan kepada bapak ibu guru, karena kelas 1, 2 dan 3 melaksakan KBM sesudah keluar disambung kelas siang, saya pikir ada bapak ibu guru yang membimbing siswa tetapi itu menurut saya merupakan tugas pokok yang melekat pada mereka.

Tugas pokok guru adalah melatih, membimbing dan mengajar dan anggaran itu yang saya kurangi tetapi saya tambahkan dalam pos lain. Waktu teman teman guru emosi (12 Juni 2018) sebenarnya saya ingin menjelaskan, tetapi teman teman sudah keburu pulang. Demikian penjelasan saya tentang mengapa ada perubahan RKAS, jadi perubahan RKAS yang kedua kita tidak duduk bersama seperti penyusunan RKAS pertama.

Jadi menurut saya yang menjadi masalah adalah karena bapak/ibu tidak setuju perubahan uang transport transport.

Terkait pembayaran buku 2017 karena dana BOS triwulan 4 diawal Desember, jadi kami sulit membuat laporan pertanggungjawaban tetapi karena bendahara lama kerjanya baik, maka sekretaris Manajer Dana BOS memberi kesempatan menyelesaikan hingga Januari.

Karena saat itu mendekati libur sekitar tanggal 21 Desember 2017, bendahara lama (Aprilia Bartomi) titip uang kepada saya sebesar 27 juta yaitu untuk PT. Grafindo 10 juta dan untuk Mas Media 17, 3 juta. Pada waktu saya titip Pak Veky yang mengurus Mas Media yang bersangkutan ada kedukaan sedang Pak Riko ada di Pulau Semau, kedua orang itu bilang nanti saja uang dan nanti dikasih kuitansi.

Tetapi sekitar bulan April semua urusan itu sudah saya selesaikan dan ini kuitansinya. Untuk pengadaan buku kita tidak mendapat fee kalau panjar 10 juta kecuali kalau kita bayar lunas.

Menyangkut pembelanjaan pembelanjaan dalam kepanitiaan termasuk pembelanjaan ATK ditangani oleh kepala sekolah.
Karena banyaknya berita membuat saya drop, sampai sakit maag saya kambuh sehingga saat pengawas Pembina ibu Salomi Dethan meminta saya datang ke sekolah untuk diperiksa saya ijin sakit. Saya diberitakan seolah olah saya korupsi dan korupsi, saya tidak tahu korupsi berapa banyak, saya mau menyerahkan uang sisa pemakaian dana BOS sebesar 25.349.100,- juta rupiah didepan Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar. Sekali lagi semua pengeluaran ada kuitansinya dan saya pegang.
Menyangkut nota belanja yang sebesar 7 juta yang ada di bendahara BOS itu, termasuk pembelanjaan buku penghubung, papan LJK dan pengsil, khusus papan LJK hanya beberapa ratus ribu dan saya tidak hafal, tetapi juga saya siasati untuk bayar pajak karena itu belanjanya sudah diatas 1 juta, kita tidak ada uang kas untuk bayar pajak, dan pajak timbul karena belanja itu. Maka saya tambahkan papan LJK, karena saya tang guru katanya papan LJK masih ada dan itu saya lakukan untuk mensiasati pajak.

Menyangkut pinjaman uang senilai 20 juta, begini ceritanya saya hanya main gila dengan Pak Tef Bana yang kebetulan pernah mengantar cucunya yang akan mendaftar di SD Liliba, jadi tidak benar saya punya hutang dan apalagi sampai meminta bendahara BOS sebagai jaminan.

Saya belanja pakaian seragam untuk guru itu tidak ada di RKAS, jadi yang bapak ibu guru harus tahu.
Sementara itu dalam forum rapat itu bendahara BOS Rinjani Kapiluka sempat mempertanyakan tugas pokok kepala sekolah apa dan bendahara BOS apa, karena kenyataannya kepala sekolah berbelanja sedangkan dirinya sebagai seorang bendahara hanya membelanjakan gaji guru honor, transportasi guru, biaya beban listrik, air, belanja snack atau makan bila ada tamu serta menerima nota dari kepala sekolah bila diminta untuk melaporkan.

Kemudian Rinjani mengatakan, “Yang saya tahu RKAS itu sejak awal disusun hanya item item saja tanpa diisi nominalnya, jadi sekarang kita mulai darimana bila harus direvisi?”

Lebih lanjut disebutkan bahwa kepala sekolah menerbitkan memo untuk pencairan uang transport untuk guru sudah sesuai RKAS, padahal menurut pengakuan bendahara BOS selama ini dirinya tidak mengetahui isi dan wujud RKAS itu. “Jadi saya bayar keperluan guru guru sesuai memo kepala sekolah,” ujarnya.

Bendahara ini juga menegaskan, ”Uang yang katanya untuk pembayaran buku sebesar 155 juta itu sebenarnya kepala sekolah berkali kali meminta saya untuk menyerahkannya, saya jadi tidak enak, katanya kepala sekolah mau kasih dipenerbit dan itupun katanya uangnya juga masih kurang.”

Terkait permintaan Rosina Menoh kepada bendahara untuk meminjam uang ke rentenir itu dibenarkan oleh Rinjani, ia mengaku waktu itu kepsek bilang bahwa dana kas sekolah kosong jadi dia mau pinjam 20 juta dengan rincian 10 juta untuk keperluan sekolah dan 10 juta untuk keperluan Rosina Menoh.

Dalam rapat itu Robby meminta bendahara BOS untuk menyimpan dokumen di sekolah dalam bentuk apapun dan tidak boleh dibawa pulang ke rumah. Ia sempat mengingatkan kepada bendahara, “Pengawas yang melakukan supervisi atau pemeriksaan itu bukan tupoksi mereka karena itu wewenang tim manajemen BOS Kota, jadi kapan hari saya telepon tidak boleh ada pemeriksaan, pengawas sekolah itu tugasnya melakukan supervisi akademik dan supervisi administrasi.”

“Saya heran siapa yang memberi data keluar apakah dari orang dalam, saya tim manajemen sendiri tidak tahu dan seolah olah sudah ada temuan?” ujarnya.

Sementara itu ditempat yang berbeda Maria M.A Mone seorang Pengawas Pembina di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang menanggapi kontroversi permintaan perubahan RKAS oleh kepala sekolah.

“Sekarang pertanyaan saya apakah RKAS itu direvisi dulu baru dibelanjakan atau belanja dulu baru revisi, itu menurut manajemen keuangan kan salah,” tegasnya. (TIM REDAKSI)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru