oleh

Konferensi Komunitas Peduli Migrasi Dihadiri Sejumlah Stakeholder

Konferensi Peduli Pekerja Migran di Kupang Baru Baru Ini

RADARNTT, Kupang — Sejumlah komunitas peduli migrasi menggelar konferensi bersama lembaga pemerintah, ormas cipayung dan perguruan tinggi yang ada di lingkup wilayah Nusa Tenggara Timur pada (Selasa, 09/10/2018).

Dalam sambutan, mewakili Gubernur NTT, Mikael Fernandes sebagai asisten I mengatakan kepada peserta konferensi,

Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu provinsi penyumbang Pekerja Migran Indonesia terbanyak dan memiliki masalah Human Trafficking di Indonesia yang masih sangat rumit penanganannya.

Situasi seperti ini merupakan tantangan serius yang harus dihadapi dan harus dicarikan jalan keluarnya. Langkah-langkah yang mesti dilakukan antara lain : Melakukan sosialisasi melalui media cetak, elektronik, dan online, mempermudah birokrasi penempatan PMI dengan cara pembentukan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) , ketiga memperkuat control pintu keluar dengan mengoptimalkan peran dan fungi Satuan Tugas/Gugus Tugas Anti Perdagangan Orang.

Lebih lanjut Asisten I Gubernur menekankan, perlu adanya pembangunan serta revitalisasi Balai Latihan Kerja terutama di kabupaten yang sudah memiliki Balai Latihan Kerja kemudian membangun BLK Luar Negri di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam dan Melaksanakan pelatihan vokasi langsung di desa serta melaksanakan program pemagangan kerja sama dengan perusahan/lembaga pelatihan kerja.

“Pada kesempatan yang sangat baik ini saya mengajak kita sekalian untuk bahu membahu dan bergandengan tangan, memerangi masalah perdagangan manusia di Nusa Tenggara Timur,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur IRGSC, Elcid Li saat diwawancarai oleh media radarntt disela – sela kegiatan Konferensi.

“Kita yang datang disini pasti melihat adanya realitas kasus perdagangan orang dan biasanya regulasi selalu terlambat ada fenomena kasus maka ada regulasi, nah regulasi saat ini tidak cukup untuk menyelesaikan sejumlah persoalan.

Dalam Human Trafficking  kita juga bicarakan soal pelaku yang menegakan hukum terutama orang yang seharusnya dilakukan penyelidikan dan penindakan serta lainya namun pada kenyataannya berbeda. Kemudian kita mengajak semua pihak untuk merumuskan sesuatu dan kita berharap didalam konferensi ini ada rekomendasi, “ ungkapnya.

Undang – undang kita masih cacat karena kita tahu bahwa produk kebijakan yang dihasilkan oleh legislatif juga merupakan bagian dari pelaku pasar sehingga kemudian kita mencoba untuk bagaimana kita bisa keluar dan bisa menghadirkan suatu Negara yang melindungi warganya.

“Kita di daerah mesti juga berpikir karena dipusat kita tidak bisa mampu merumuskan sesuatu, karena orang hanya mau bicara politik dan hoax saja. Para legislator jika hanya sebatas membicarakan namun tidak segera menetapkan aturan – aturan maka sesungguhnya anda bergerak pada wilayah abu – abu apalagi para penegak hukum yang juga bermain lalu korup serta pelaku pasar juga memang benar anda boleh mencari hidup namun anda juga musti melindungi orang lain atau dalam hal ini pekerja, ” tegas Elchid.(YO/SET/RN)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru