oleh

Lukas Enembe dan Usman Wanimbo Didemo di Jakarta

RADARNTT, Jakarta – Sejumlah warga masyarakat asal Papua di Jakarta yang tergabung dalam Komunitas Masyarakat Peduli Korupsi (Kampak), Selasa (2/5/2018), menyambangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu, Kementerian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) RI.

Kemudian massa juga menyambangi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, bilangan Medan Merdeka, Jakarta. Mereka melakukan aksi demo terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe dan Bupati Tolikara Usman Genongga Wanimbo.

Gubernur Enembe dan Bupati Wanimbo didemo karena selain persoalan penggunaan dana otonomi khusus tak sesuai peruntukan, kedua pejabat itu juga dinilai memiliki intensitas perjalanan dinas sangat tinggi ke luar negeri tanpa ijin Menteri Dalam Negeri dan dinilai menghambur-hamburan anggaran daerah.

Dalam demo tersebut, mereka membentangkan spanduk bertuliskan, ‘Kemana Mengalir Dana Kab. Tolikara TA. 2012. Sebanyak 29 kali Usman Genongga Wanimbo Melakukan Penerbangan Internasional’. Ada juga spanduk bertulis, ‘Kemana Mengalirnya Dana Otsus Selama Ini? 52 kali Lukas Enembe Melakukan Penerbangan Internasional. Buat Apa Lukas Enembe ke Singapura?’ Juga ‘Ayo KPK ke Tolikara’.

“Kami minta pihak Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Politik Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia serta Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia bekerja sama membongkar persoalan ini agar masyarakat dan daerah tidak dirugikan,” kata Johni Wonda, koordinator aksi massa kepada wartawan di depan kantor Menko Polhukam, Medan Merdeka Barat, Jakarta.

Plesir ke Luar Negeri

Massa pendemo juga menyoroti intensitas perjalanan dinas Lukas Enembe dan Bupati Usman Wanimbo ke luar yang terbilang sangat tinggi. Merujuk data pihak Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, ujar Wonda, perjalanan dinas keluar negeri Lukas Enembe terbilang tinggi.

Pada periode April 2010-Juli 2016, sebut Wonda, Lukas Enembe tercatat 52 kali melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa ijin Menteri Dalam Negeri. Lukas dikabarkan plesiran ke Singapura dan dituding bermain judi di Singapura.

“Main judi membawa uang siapa? Anggaran negara. Pakai anggaran negara untuk berfoya-foya, sementara masyarakatnya kelaparan, gizi buruk. Kepala daerah bepergian ke luar negeri tanpa tugas dari negara (ijin resmi), apalagi untuk foya-foya adalah pelanggaran Undang Undang atau perbuatan tidak etis,” ujar Wonda.

Beda dengan Lukas, Wanimbo juga melakukan perjalanan ke luar negeri dengan intensitas tinggi. Pada periode Juli 2014-Maret 2017, Wanimbo ke Singapura sebanyak 29 kali.

“Ngapain (ke Singapura)? Indikasi utama adalah bermain judi dan berfoya-foya memakai uang negara. Perbuatan kedua kepala daerah tersebut jelas- jelas melanggar Pasal 67 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Etika Pemerintahan Daerah. Kami minta Bapak Menteri Dalam Negeri mencabut SK pengangkatan Lukas dan Usman Wanimbo,” katanya.

Dalam keterangan lainnya, pendemo membeberkan bahwa sampai saat ini kantor Bupati Tolikara menyewa Hotel Nawi Arigi untuk kegiatan pemerintahan. Di bawah kepemimpinan Usman, pemerintahan Tolikara lumpuh total.

“Beberapa kantor desa tidak difungsikan, pejabat desa dan PNS tidak mendapatkan hak-haknya. Dana desa yang digelontorkan pemerintah pusat ke Tolikara, disalahgunakan oleh bupati. Dana desa digunakan untuk kampanye petahana. Dana desa digunakan bupati untuk membeli 542 unit sepeda motor dan dibagikan kepada masing-masing kepala kampung,” ujar Wonda.

Berdasarkan hasil investigasi Polda Papua, demikian Wonda, dugaan korupsi dana desa di Tolikara mengakibatkan total kerugian negara sebesar Rp. 184.7 miliar. Kurun waktu tahun 2013-2016, banyak proyek fiktif dan markup anggaran yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum Tolikara.

Di bawah kepemimpinan Bupati Wanimbo, setiap pembagian dana desa selalu terjadi konflik antar masyarakat. Selama memimpin Tolikara tahun 2012-2017, ia jarang berada di daerah dan lebih banyak menghabiskan waktu di luar kota.

“Selama ini masyarakat Tolikara tidak tahu harus mengadu ke siapa atas kenyataan pahit kepala daerah tersebut. Kemendagri harus segera bertindak memproses Bupati Tolikara ke meja hijau,” lanjutnya. (Yolf/RN)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru