oleh

Majelis Hakim  PTUN Jakarta Tolak Permohonan Keputusan Fiktif DPP Hanura Hasil Munaslub 2018

-Nasional, News-1.548 views

RADARNTT,  Denpasar – Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara/PTUN Jakarta dalam persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, telah menolak permohonan keputusan fiktif positif dari Daryatmo dan Sarifuddin Sudding, pada, Kamis (17/5) dengan membacakan putusan perkara permohonan No. 12/PTUN-JKT/2018, tentang keputusan fiktif positif terkait kepengurusan DPP.
Hal tersebut disampaikan Petrus Selestinus dan Thabrani Abby selaku kuasa hukum DPP. Partai Hanura kubu Oso-Herry Lontung Siregar, pada Jumat (18/5) di Jakarta.

Partai Hanura versi  kubu Daryatmo dan Sarifuddin Sudding yang dimohonkan ke Pengadilan PTUN Jakarta agar dinyatakan sebagai Kepengurusan yang sah dari DPP. Partai Hanura.

Menurut kuasa hukum bahwa dapun alasan Majelis Hakim PTUN Jakarta menolak permohonan fiktif positif yang diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan PTUN Jakarta pada 17 April 2018 oleh Daryatmo dan Sarifuddin Sudding oleh karena Permohonan Keputusan Fiktif Positif menurut Majelis Hakim PTUN Jakarta menyalahi aturan UU.

Disamping itu apa yang dituntut Daryatmo dan Sudding dalam Keputusan Fiktif Positif itu sedang digugat dalam Perkara Gugatan No. 24/G/PTUN/2018/JKT yang proses persidangannya sedang berlangsung. substansi permohonan keputusan fiktif Positif meminta pengesahan kepengurusan DPP. Partai Hanura hasil Munaslub tanggal 18 Januari 2018 mempersoalkan keabsahan Kepngurusan DPP. Partai Hanura hasil Restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi yang dikeluarkan  Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 17 Januari 2018.

Daryatmo dan Sudding dalam permohonannya mengajukan bukti surat dari P.1- P.36 dan 3 (tiga) orang saksi fakta dan saksi ahli 2 (dua) orang, sementara termohon (Kemhukham)

mengajukan 1 saksi ahli.

Permohonan yang  diajukan adalah meminta agar Majelis Hakim mengesahan pengurus DPP Partai Hanura hasil Munaslub tanggal 18 Januari 2018. Majelis Hakim mendasarkan penolakan permohonan Daryatmo dan Sudding pada Perma No.  8 Tahun 2018 yang mengatur tentang syarat formal untuk mengajukan permohonan keputusan fiktif positif.

Menurut Majelis Hakim PTUN Jakarta bahwa permohonan pengesahan tidak boleh memohon untuk membatalkan keputusan pejabat yang telah ada dan sedang digugat dalam perkara PTUN atau  menjadi obyek sengketa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon (Daryatmo dan Sudding) bukanlah permohonan fiktif positif,  dikarenakan ada sengketa kepengurusan yang sedang diperiksa juga di PTUN Jakarta yaitu dalam Perkara Gugatan TUN  No.24/G/2018/PTUN.JKT.

Akhirnya Majelis Hakim mengetok palu setelah membacakan amar putusannya yaitu : permohonan pemohon (Daryatmo dan Sudding) tidak dapat diterima dan menghukum pemohon (Daryatmo dan Sudding) membayar biaya perkara.

Putusan Majelis Hakim PTUN Jakarta sekaligus membuktikan bahwa Daryatmo dan Sudding tidak memiliki legal standing untuk mengatasnamakan DPP. Partai Hanura, menunjukan DPP. Partai Hanura hasil Munaslub Daryatmo dan sudding tidak diakui Majelis Hakim dan tidak diakui Menteri Hukum dan HAM.(Rio/RN)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru