oleh

Moratorium Pekerja Migran, Kadis Nakertrans NTT Sambut Baik

-Daerah, News-564 views
Ket: Bruno Kupok Kadis Nakertrans Provinsi NTT

RADARNTT, Kupang — Pernyataan Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat kepada awak media usai pelantikan beberapa waktu lalu (05/09/2018) mengenai moratorium Pekerja Migran Indonesia (PMI).

“Kita akan moratorium tenaga kerja, tidak boleh lagi ada pengiriman peti mati ke NTT,” tegas Viktor di sela acara ramah tamah.

Viktor B. Laiskodat juga menyampaikan bahwa Pemerintah akan menghentikan pengiriman tenaga kerja keluar negeri dalam jangka waktu tertentu, sambil menyiapkan sumber daya manusia melalui pengembangan pusat-pusat studi, kursus dan pelatihan bagi para calon tenaga kerja.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT, Bruno Kupok saat ditemui diruang kerjanya menyampaikan apresiasi dan dukung penuh pernyataan dan misi besar Gubernur yang baru dilantik belum lama ini (Kamis,13/09/2018).

“Saya sangat mendukung rencana moratorium yang digagas oleh  Gubernur NTT, Bapak Viktor B. Lasikodat. Aspek pengelola untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) harus dimulai dari proses perekrutan, pelatihan dan penempatan. Kalau kita simpulkan moratorium ini, merupakan sebagai bentuk perlindungan para tenaga kerja kita,” ujarnya.

Diakui Bruno, bahwa memang selama ini pemerintah sudah berupaya namun masih banyak juga yang berangkat ke luar negeri sebab hal ini merupakan hak setiap warga Negara yang diatur UU meskipun banyak yang tidak memiliki dokumen yang lengkap atau ilegal.

“Kami sangat menyambut baik ide ini karena secara data dan pengalaman pak Victor sangat tepat dan memiliki kapasitas yang sangat cukup dan paham untuk mengatasi persoalan Human Trafficking di Nusa Tenggara Timur,” tuturnya.

Penanggulangan Human Trafficking ini merupakan isu utama dengan didukung komitmen yang kuat secara nasional dan daerah supaya sistem dan polanya teratur mulai dari perekrutan dari lembaga – lembaga yang terkait didalamnya karena selama ini banyak masalah Human Trafficking disebabkan karena faktor SDM masyarakat dan banyaknya calo–calo perusahan rekrutmen tenaga kerja yang menggunakan kesempatan, dirinya diharapkan kedepannya sudah tidak ada lagi.

“Kami juga akan melakukan peningkatan usaha preventif dengan SATGAS di setiap daerah yang menjadi titik strategis untuk setiap tenaga kerja keluar daerah secara illegal lalu, pihaknya juga akan mengoptimalkan Balai Latihan Kerja (BLK) di setiap Kota/Kabupaten dan juga akan membuat terobosan melalui pendirian BLK diluar negeri supaya masyakat yang secara illegal dan legal di luar negeri dapat ditingkatkan lagi kapasitasnya,” pungkasnya.(Yo/RN)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru