oleh

Panwaslu Sumba Barat Gelar FGD Pengawasan Pemilu Partisipatif

RADARNTT, Waikabubak – Untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dalam melakukan pengawasan pemilu partisipatif, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) kabupaten Sumba Barat menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Pengawasan Pemilu Partisipatif pada Sabtu, 30/12/2017 di Aula Kantor Panwaslu Sumba Barat.

Kegiatan FGD dibuka oleh Ketua Panwaslu Papy B. Njurumana, S. Th. Dalam sambutan pembukaan, Papy Njurumana mengatakan panwaslu sangat membutuhkan masukan dari semua elemen masyarakat yang hadir dalam kegiatan ini sebagai pengawas pemilu partisipatif.

“Kegiatan ini melibatkan berbagai unsur yaitu Polres Sumba Barat, TNI, pimpinan partai politik, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan dan tokoh pemuda serta pemilih pemula”, kata Njurumana.

Tujuan kegiatan, katanya, untuk meningkatkan peran aktif elemen masyarakat dalam berpartisipasi mengawasi proses penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT tahun 2018 serta Pemilihan Umum tahun 2019 di tingkat kabupaten Sumba Barat, sehingga proses penyelenggaraan pemilu berjalan dengan baik, tertib dan aman.

Keberadaan partisipasi pengawasan masyarakat/stakeholder diluar penyelenggara sangat penting dalam mewujudkan pemilihan kepala daerah yang bersih, berkualitas, dan bermartabat untuk memperoleh pemimpin yang amanah dan bersih.

Menurut Papy Njurumana kegiatan ini sudah dilakukan beberapa kali mengenai pengawasan partisipatif dari masyarakat, “sehingga kami sangat membutuhkan masukan atau tanggapan dari masyarakat tentang pengawasan partisipatif, yang menjadi fondasi dalam melakukan pengawasan partisipatif sesuai hasil diskusi forum hari ini”, ungkapnya.

Dengan adanya dukungan pengawasan masyarakat/stakeholder, tentunya segala bentuk tindakan/perilaku yang dilakukan baik oleh pasangan Calon Kepala Daerah, Tim Sukses, relawan pendukung serta pihak-pihak berkepentingan yang terindikasi melanggar ketentuan dapat diminimalisir atau dicegah. Bahkan peran yang dilakukan oleh Penyelenggara pun bisa terpantau dan terawasi.

Dalam pemaparan materinya, Papy Njurumana mengatakan, tata cara pelaporan dan penanganan dugaan pelanggaran pemilu, mengisyaratkan batas waktu temuan dan laporan hasil pengawasan ditetapkan sebagai temuan pelanggaran pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya dugaan pelanggaran pemilu. Karena proses penyelenggaraan pemilu tetap berjalan, sehingga batas waktu hanya 7 hari.

“Laporan pelanggaran pemilu disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat hal seperti; nama dan alamat pelapor, pihak terlapor, waktu dan tempat kejadian perkara dan uraian kejadian peristiwa. Penelitian laporan harus memenuhi syarat formil dan syarat materil”, ujar Njurumana.

Papy Njurumana menjelaskan, syarat formil memenuhi unsur; pihak yang berhak melaporkan, waktu pelaporan tidak melebihi ketentuan batas waktu, keabsahan laporan dugaan pelanggaran yang meliputi kesesuaian tandatangan dalam formulir laporan serta dugaan pelanggaran dengan kartu identitas, tanggal dan waktu pelaporan.

Sedangkan syarat materil harus memenuhi unsur; identitas pelapor, nama dan alamat pelapor, peristiwa dan uraian kejadian, waktu dan tempat pristiwa terjadi, saksi-saksi yang mengetahui peristiwa, barang bukti yang mungkin diperoleh atau diketahui.

“Jika memunuhi kedua syarat itu, maka Panwaslu akan melanjutkan proses terhadap laporan dugaan pelanggaran pemilu, tapi apabila tidak memenuhi maka akan dihentikan”, ulas Njurumana. (AG/RN)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru