oleh

Pemerhati Pendidikan Dan Ombusdman NTT Bicara Soal Pungutan Sekolah di Kota Kupang

Prof. Dr. Simon Sabon Ola, M Hum.

RADARNTT, Kupang — Polemik dugaan penyalahgunaan wewenang oleh pihak sekolah dalam melakukan pungutan terhadap siswa khususnya di SMPN 13 Kota Kupang yang pada saat ini sedang mengemuka. Beberapa pihak mensinyalir melanggar aturan Permendikkbud no 14/2018. Pungutan yang dimaksud ialah seragam sekolah baik olahraga maupun corak batik sedangkan atribut sekolah (logo, papan nama dan lain lain) semestinya wajib dibiayai memakai dana BOS.

Pemerhati pendidikan Universitas Nusa Cendana, Prof. Dr. Simon Sabon Ola, M.Hum, menjelaskan terkait polemik tentang pungutan di SMPN 13 Kota Kupang pada radarntt (Sabtu, 03/11/2018).

“Peraturan Juknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang merupakan aturan yang berada dibawah dan perlu dikoreksi karena Permendikbud no 14/2018 berada diatas dan sudah melarang adanya pungutan karena ada sudah dana BOS di sekolah,” terangnya.

Lebih lanjut Profesor Simon Sabon Ola menjelaskan, “Terkait pasal 13 dalam juknis yang kontradiktif dengan Peraturan Menteri no 14 / 2018, dimana pada aturan itu sudah dilarang keras, jadi tidak boleh ada apalagi membuat modus baru, karena bermacam modus ini menjadi kebiasaan yang saya amati setiap sekolah dan mereka akan mengatakan pungutan itu merupakan uang yang dikumpulkan oleh orang tua atas inisiatif sendiri.”

“Saya selalu bilang bahwa kalau ada orang mengumpulkan uang, berkonsultasi atau berdiskusi bersama dengan orang – orang yang sedang memegang kekuasaan, itu artinya dia dipaksa secara halus,” tukasnya.

“Jadi kalau ada orang tua yang mengumpulkan uang itu merasa dirugikan maka mereka harus melapor dan bisa dipidana dan ini kurang control dari atasan dalam hal ini Pak Walikota. Harapannya sekolah dikontrol oleh dinas dan dinas dikontrol oleh walikota karena mekanisme inilah yang mesti ditempuh,” kata Mantan Pembantu Rektor III Universitas Nusa Cendana ini.

Sementara itu Kepala Ombudmasman Perwakilan NTT Darius Beda Daton, SH melalui Asisten Pemeriksaan Laporan Ombusdman Perwakilan NTT, Philipus Max Jemadu, SH., MH, menanggapi polemik yang sedang terjadi kepada media ini (Jumat, 02/11/2018).

Saat ini kacamata yang bisa dipakai untuk menjelaskan masalah ini, jika kita merujuk pada regulasi Permendikbud No. 45/2014 tentang pengadaan pakaian seragam sekolah itu diusahakan sendiri oleh orang tua atau wali peserta didik dan ada ketentuannya juga mengatakan pengadaan seragam sekolah tidak boleh dikaitkan dengan penerimaan peserta didik baru atau kenaikan kelas, seragam yang dimaksudkan ialah, seragam nasional, seragam khas sekolah dan pramuka.

“Ini kemudian dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah No 17/2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan dimana ada ketentuan yang menyatakan, bahwa pendidik dan tenaga kependidikan baik perseorangan dan kolektif dilarang menjual bahan ajar termasuk seragam maupun bahan seragam dan hal ini juga berlaku pada komite sekolah,” ungkapnya.

Selanjutnya Philipus Jemadu menegaskan, “Sementara ini kami sedang mencermati juga regulasi ini dan adanya kategori seragam khas sekolah itu karena tidak dijual bebas maka untuk itu kami menanyakan kepada pihak terkait dalam hal baju khas yang diadakan oleh pihak sekolah, apakah melalui sebuah forum atau tidak? karena lewat forum inilah yang akan mempertemukan terkait masalah ini.”

Pada waktu yang bersamaan Leila Noury, SH., selaku Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan, Ombusdman Perwakilan NTT, saat dimintai keterangan radarntt via seluler menjelaskan secara lugas dan gamblang.

“Terkait pasal 25 dalam Permendikkbud No. 14/2018 itukan dilarang adanya pungutan atau sumbangan PPDB artinya prosesnya mulai dari pendaftaran dan seleksi tidak boleh ada pungutan. Pungutan itu dilarang atau tidak diperbolehkan, kalau sumbangan diperbolehkan kepada orangtua siswa yang mau memberikan sumbangan secara sukarela,” katanya.

Kemudian ia menyambung, “Dalam pengalaman kami beberapa tahun terakhir selama ini kita menekankan proses PPDB di setiap sekolah, pungutan tidak diperbolehkan. Karena mendaftar itu gratis dan tidak boleh ada pungutan. Terkait ketimpangan pada pasal 13 aturan Juknis PPDB Tahun 2018, kami ombudsman tidak bisa serta merta mangatakan ini salah ataupun benar namun kami mengatakan patut diduga adanya mala administrasi dan ini perlu proses pemeriksaan dalam pembuktiaannya.” (TIM/RN)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru