oleh

Pemerhati Pendidikan Dukung Tipikor Polda NTT Usut Kasus Dana BOS di SD Inpres Liliba

Direktur Institute Research of Governance and Social Change (IRGSC) Elcid Li

RADARNTT, Kupang — Bak bola salju yang menggelinding kencang, dan menjadi arus besar dukungan dari berbagai elemen masyarakat Kota Kupang sepertinya tidak terbendung lagi. Sejumlah dugaan modus penyelewengan yang mencuat terkait pengelolaan dana BOS  di Sekolah Dasar Inpres Liliba Kota Kupang yang selama ini digadang gadang menjadi salah satu SD berprestasi kini justru menjadi buah bibir sejumlah pemerhati pendidikan.  

Beredarnya informasi yang akurat terkait pemeriksaan salah satu saksi oleh Tipikor Polda NTT yang berlangsung secara marathon dari Senin lalu (30/07/2018) hingga hari ini, menyisakan  tanda tanya besar bagi publik terkait manajemen pengelolaan dana BOS di SD tersebut. Dan berikut petikan tanggapan pemerhati pendidikan yang berhasil diwawancarai tim redaksi radarntt melalui seluler berkaitan rumor penyelewengan dana pendidikan yang dianggarkan pemerintah atau yang kita kenal dengan istilah Dana BOS.

Menanggapi uraian diatas Dr. Yohanes Tuba Helan, SH, MH menekankan beberapa hal penting kepada radarntt via whatsapp, Kalau ada bukti uang mengalir ke pejabat Dinas Pendidikan Kota Kupang maka yang memberi dan menerima dianggap terlibat, itu harus diproses hukum. Karena secara aturan itu tidak diperbolehkan, soal belanja dana BOS harus sesuai aturan dan tidak boleh sesuka hati pejabat (Kamis, 02/08/2018).

Kemudian ia menambahkan, Seseorang melakukan jual-beli jabatan memang dilarang namun faktanya memang ada dan itu termasuk gratifikasi yang dilarang undang undang dan sanksinya sangat jelas yakni penjara. Warga Kota Kupang harus mendukung langkah Polda NTT untuk memproses kasus ini hingga tuntas, jika ingin lembaga pendidikan bersih dari korupsi.

Dosen Universitas Nusa Cendana ini juga mengungkapkan, Apabila penyimpangan itu berindikasi pidana maka diproses melalui pengadilan tipikor, agar yang melakukan penyimpangan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tetapi jika penyimpangan hanya bersifat administratif, maka cukup dikenakan sanksi administrasi misalnya pengembalian keuangan, pembebasan dari jabatan atau melengkapi administrasi pertanggungjawaban.

Dalam negara hukum setiap orang yang melanggar hukum harus diproses sesuai hukum yang berlaku dan tidak ada orang divrepublik ini yang kebal hukum, tegasnya.

Sementara itu ditempat yang berbeda pemerhati pendidikan lainnya Direktur Institute Research of Governance and Social Change (IRGSC) Elcid Li via seluler menegaskan, “Saran saya biar Walikota Kupang menerapkan MoU dengan KPK. Kita minta Walikota Kupang Jefristson R. Riwu Kore komitmen untuk menginvestigasi lebih lanjut penggunaan dana BOS dilingkup sekolah wilayah Kota Kupang” (Kamis, 02/08/2018).

“Karena kalau sudah komitmen dengan KPK itu harus ada bunyinya dan sekaranglah momentumnya, berikutnya dana pendidikan secara keseluruhan di NTT bukan hanya di Kota Kupang perlu dicermati dengan khusus karena kualitas pendidikan kita disini sangat memprihatinkan dengan angka IPM ke 3 dari bawah,” katanya dengan nada prihatin.

Lebih lanjut Elcid menjabarkan, “Kalau dana dana seperti ini juga masih diselewengkan bisa dibayangkan kualitas pendidikan kita macam apa. Tanggungjawab moral para birokrat ini menjadi sangat penting, ini bukan lagi masalah manajerial maupun masalah isu kurikulum baru yang dibahas, namun ini masalah tanggungjawab moral. Kalau tidak ditindak secara serius, masalah ini bisa dibawa ke ruang lingkup masyarakat sipil, untuk dibuka bersama sama mengkritisi apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Kupang dan bawahannya di tingkat sekolah.”

“Masyarakat sipil itu bisa LSM, Gereja untuk ikut bersama sama mengontrol agar kasus ini bisa dibuat lebih terbuka, ujarnya.

Menurutnya, jabatan kepala sekolah sangat rentan dan mudah terjebak menjadi seorang pimpro atau pimpinan proyek, dibandingkan menjadi kepala sekolah. Karena ia bisa menjadi pengusaha langsung dan itu sangat rentan. Hal itu merupakan dana otonomi yang dikelola tiap  sekolah, seyogyanya harus ditambah peraturan khusus dan dilakukan kontrol yang lebih kuat sehingga peruntukan untuk dana pendidikan bisa dimaksimalkan.

“Saya melihat posisi kepala sekolah tidak steril dari godaan sebagai pengusaha,” kata Elcid Li

Ia menganjurkan pejabat untuk melakukan pembuktian terbalik dalam kepemilikan harta bendanya. Kita dalam mengelola dana pendidikan sudah gawat darurat, secara keseluruhan dunia pendidikan  di NTT.

“Saya tidak melihat ada jalan keluar untuk 5  – 10 tahun ke depan kecuali secara etika para birokrat berjuang lebih keras untuk mengontrol dana pendidikan,” harapnya.

Dikatakan Elcid, “Kini menjadi tren orang menjadi pengusaha dan bukan hanya menjadi kepala sekolah, ini menggejala di birokrasi, karena menjadi tren lalu siapa menegur siapa. Orang banyak berperilaku jadi pedagang, dan ini bertentangan dengan aparatur sipil negara yang katanya beretos pelayan rakyat dan hari hari ini  hal seperti itu sangat minim.”

Direktur IGRSC ini sempat menegaskan, “Bila polisi mau melakukan pendalaman kasus dan menjadikan prioritas dalam kasus pendidikan, hal itu sangat baik. Karena dunia pendidikan harus kita kontrol dan kita jaga bersama sama. Ini penting sekali dan penyelidikan terhadap modus modus harus diperkaya sehingga pihak kepolisian lebih jeli melihat kemungkinan korupsi ditingkat kepala sekolah, kepala dinas dan elemen yang terkait didalam. Inikan sistem bukan cuma orang perorangan dan tidak bisa diselesaikan dengan hal yang sederhana.”

“Saya minta kepolisian usut tuntas dan berpihak pada kepentingan masyarakat banyak. Jangan dilindungi, jangan lihat temuannya namun lihat dampak berantainya dalam dunia pendidikan, pungkasnya. (TIM REDAKSI)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru