oleh

Pilkada Berintegritas, KPK Bekali Calon Kepala Daerah Di NTT

RADARNTT, Kupang—Menyambut pilkada 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar program pilkada berintegritas di Nusa Tenggara Timur.

Dalam program ini, KPK mengadakan dua kegiatan sekaligus. Kegiatan pertama adalah pembekalan untuk para pasangan calon kepala daerah yang akan bertarung dalam pemilihan kepala daerah secara serentak Bulan Juni mendatang. Dilanjutkan kegiatan kedua yaitu deklarasi Laporan Harta kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)seluruh pasangan calon.

Untuk membekali para pasangan calon kepala daerah, KPK berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan Agung dan Kepolisian. Program ini dilaksanakan untuk mendorong terbangunannya perilaku antikorupsi dan pencegahan korupsi pasangan calon kepala daerah. Tujuan lain adalah untuk memberikan pemahaman persoalan-persoalan pokok penyelenggara pemerintahan di daerah.

“Meski sudah banyak kasus korupsi oleh kepala daerah, KPK optimis korupsi tetap bisa dicegahdan dihentikan, asal kita lakukan bersama dengan komitmen yang kuat”, kata Penasihat KPK Budi Santoso di Aula Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Propinsi Nusa

Tenggara Timur (Kamis 3/05/2018).
Kegiatan yang dilaksanakan di Aula DPD Nusa Tenggara Timur ini diikuti 42 pasangan calon kepala daerah di Propinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu 4 pasangan dari Propinsi NTT, 2 pasangan dari Kabupaten Alor, 3 pasangan dari Kabupaten Ende, 5 pasangan dari Kabupaten Kupang, 5 pasangan dari Kabupaten Manggarai Timur, 5 pasangan dari Nagekeo, 3 pasangan dari Kabupaten Sikka, 3 pasangan dari Kabupaten Sumba Barat Daya, 5 pasangan dari Kabupaten Sumba Tengah, 4 pasangan dari Kabupaten Timor Tengah Selatan dan 4 pasangan dari Kabupaten Rote Ndao.

Pembekalan ini dipendang perlu dilakukan karena KPK mencata terdapat 18 gubernur dan 71 walikota/bupati dan wakil yang terjerat kasus korupsi. Berdasarkan kasus tindak pidana korupsi tersebut KPK telah memetakan setidaknya titik rawan korupsi di pemerintah daerah.

Sembilan titik tersebut adalah perencanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), penganggaran APBD, pelaksanaan APBD, perizinan, pembahasan dan pengesahan regulasi, pengelolaan pendapatan daerah, rekrutmen, promosi, mutasi dan rotasi kepegawaian, pelayanan public dan proses penegakan hukum.

Selain pembekalan antikorupsi, KPK memanfaatkan momen Pilkada Berintegritas 2018 di Propinsi NTT untuk memfasilitasi pengumuman harta kekayaan masing masin calon kepala daerah kabupaten/kota di Nusa Tenggara Timur.

KPK mengharapkan partisipasi aktif dari seluruh komponen masyarakat untuk ikut memantau ketaatan para calon kepala daerah dalam mengumumkan harta kekayaannya. Masyarakat juga diharapkan melaporkan kepada KPK jika ditemukan adanya harta calon kepala daerah yang tidak dilaporkan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Masyarakat dapat menilai kejujuran masing masing calon dengan cara menelaah harta yang sudah dilaporkan dalam LHKPN atau apakah harta kekayaan yang dilaporkan dalam LHKPN memang benar benar miliknya. Masyarakat juga dapat menilai kepatuhan yang bersangkutan dalam pelaporan LHKPN dengan melihat apakah ketika menduduki jabatan strategis sebelumnya, calon kepala daerah tersebut patuh melaporkan harta kekayaannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Informasi lebih detail mengenai uraian harta kekayaan calon kepala daerah dapat diakses pada website elhkpn.kpk.go.id pada menu e-Announcement. Pengumuman harta kekayaan milik caon kepala daerah ini dapat dijadikan catatan bagi masyarakat untuk menentukan pilihannya pada saat pilkada serentak tahun 2018.

Selain Propinsi Nusa Tenggara Timur, kegiatan Pilkada Berintegritas 2018 juga dilaksanakan di 14 Propinsi lain di Indonesia yaitu, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Maluku. (Rob/Set/RN)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru