oleh

Ketua Suku BAAR Diundang Rapat Kemendagri Menyangkut Penyelesaian Tapal Batas

-News, Ngada-1.131 views

RADARNTT, Bajawa — Sekian lama sengketa perbatasan yang tidak kunjung selesai antara Kabupaten Manggarai Timur dengan Kabupaten Ngada, menyisakan rasa kecewa yang mendalam terutama bagi Suku Baar yang mendiami kawasan, tidak jauh dari titik konflik di tapal batas tepatnya berada di Kecamatan Riung Barat dan Kecamatan Riung Kabupaten Ngada.

Ketua Suku Baar Ibrahim Malik yang berhasil dihubungi radarntt via seluler mengemukakan bahwa hari ini dirinya bersama rombongan Pemda Ngada berangkat ke Jakarta untuk menghadiri rapat di kementerian dalam negeri pada Hari Senin esok.

Hal itu sesuai undangan yang diterima pihaknya berdasarkan surat pemberitahuan dari Pemda Ngada. Menurut informasi yang diterima redaksi dari Ibrahim Malik rombongan dari Pemerintah Ngada terdiri Plt Bupati Ngada Paulus Soliwoa, Asisten I Emanuel Dopo, Kabagtapapem Christian Haning dan Alfian selaku Camat di Kecamatan Riung (Minggu 15/07/2018).

Adapun isi surat undangan rapat diketahui sebagai berikut : mendasari Telex Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri No T.005/3782/BAK Tertanggal 9 Juli 2018 perihal rapat penyusunan dan pembahasan rancangan Permendagri wilayah III dalam rangka percepatan penyelesaian batas daerah segmen batas antara Kabupaten Manggarai Timur dengan Kabupaten Ngada.

Kegiatan rapat besok rencananya diselenggarakan di The Media Hotel and Tower Jalan Sahari 3 Sawah Besar Jakarta.

Kepada wartawan Ibrahim Malik sempat memberikan penjelasan singkat seputar polemik sengketa perbatasan yang sampai saat ini belum juga menemukan titik terang dalam penyelesaiannya.

Sengketa perbatasan sudah diambil Menteri Dalam Negeri karena pemerintah provinsi kami anggap tidak berhasil menyelesaikan, katanya.

Lebih lanjut dikatakan Ibrahim pada bulan lalu ada empat (4) orang utusan kementerian dalam negeri yang melakukan investigasi dan uji petik di lokasi perbatasan yang disengketakan yang didampingi Kepala Bagian Tata Praja Pemerintahan Christian Haning, Camat Riung Alfian dan tokoh masyarakat.

Menurutnya, format penyelesaian sengketa belum diketahui karena pada saat ini ia menghadiri pertemuan yang membahas rancangan peraturan menteri tentang wilayah III.

Namun intinya mungkin untuk mempercepat proses penyelesaian sengketa tapal batas Ngada dan Manggarai Timur, imbuhnya.

Ia menceritakan proses penanganan sengketa yang stagnan dari pemerintah provinsi sehingga akhirnya diambil alih kemendagri. ”Tekanan dari terus menerus dari Suku Baar tentang sikap Pem Provinsi NTT, sehingga Komnas HAM selaku lembaga independen yang berpihak ke masyarakat meminta menteri untuk mengambil alih urusan itu, tegas Ibrahim.

Dirinya juga kecewa dengan sikap Pemda Ngada yang dipandang pasif dalam upaya penyelesaian sengketa tapal batas ini. ini murni perjuangan kami Suku Baar untuk menyelesaikan, dan Pemda Ngada tidak punya agenda untuk itu, terangnya dengan nada kecewa.

“Tapal batas harus tetap di Sangasipar sesuai dengan peta batas pada zaman Belanda, itu perjuangan kami yang tidak bisa ditawar lagi,” sambung Ibrahim.

Kemudian salah satu Tokoh Adat Riung Arifin Sage sempat memberikan statemen yang memperkuat pernyataan Ketua Suku Baar Ibrahim Malik.

Tentu kalau sengketa perbatasan sudah selesai seperti yang kami perjuangkan, maka agenda besar selanjutnya adalah pemekaran Riung sebagai kabupaten baru (DOB) dan itu bisa perlahan lahan dilaksanakan, itu sudah menjadi agenda publik katanya.

Ia menambahkan,“ Masalah perbatasan itu menjadi penghambat pembangunan di daerah kami, kami minta dari pemerintahan kabupaten hingga pemerintah pusat bersungguh sungguh supaya masalah ini segera berakhir.

Arifin melihat konflik ini khususnya masyarakat Riung di perbatasan menjadi sangat tertekan dan hanya dimanfaatkan menjadi ATM Politik oleh para pemangku kepentingan seperti pada saat pileg, pilkada, pilgub dan pilpres.

Masyarakat hanya mendapat harapan namun kepastian itu tidak pernah datang, memang perjuangan ini bermula dari masyarakat Riung, kemudian ada campur tangan Pemda Ngada dan selanjutnya difasilitasi Pemerintah Provinsi NTT namun semua dihantar tidak sampai tuntas, pungkasnya. (Set/RN)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru