oleh

Profesor Simon Sabon Harap TIPIKOR POLDA NTT Objektif Tangani Kasus SD Inpres Liliba

Ket: Profesor Simon Sabon Ola Akademisi Sekaligus Pemerhati Pendidikan Di Nusa Tenggara Timur

RADARNTT, Kupang — Kasus dugaan penyelewengan dana BOS di SD Inpres Liliba telah masuk dalam penyelidikan dan sejumlah saksi telah diperiksa intensif oleh Tipikor POLDA NTT hampir 3 pekan lamanya.

Informasi yang cukup valid  yang diterima media ini menyebutkan bahwa pada Hari Senin nanti (03/09/2018) akan dilakukan pemeriksaan terhadap Kepala Sekolah SDI Liliba, Rosina Meno, S.Pd.

Akademisi sekaligus pemerhati pendidikan, Prof. Simon S. Ola, M.Hum, saat dihubungi via seluler oleh radarntt pagi tadi, (01/09/2018) menyampaikan pandangannya terkait dugaan skandal Dana BOS di SD Inpres Liliba ini,

“Berangkat dari pengalaman saya, ada kecenderungan setiap sekolah dalam memilih atau mengangkat bendahara dana BOS dan perangkat lainnya itu, tidak ada keterbukaan atau musyawarah bersama antara kepala sekolah dan dewan guru bahkan juga sering kali tidak melibatkan orang tua murid lewat komite sekolah. Terkait asas keterbukaan inilah yang membuat peluang terjadinya korupsi di dunia pendidikan saat ini termasuk di SD Inpres Liliba.”

“Saya berharap kepala sekolah bertanggung jawab jika terbukti bersalah, karena akan sangat merugikan dunia pendidikan terutama SD Inpres Liliba dalam proses mencerdaskan anak – anak bangsa. Harapan saya yang setinggi – tingginya juga kepada penyidik TIPIKOR Polda NTT agar Objektif dan profesional dalam penanganan kasus ini dan tidak boleh gampang masuk angin (menerima suap) dari pihak manapun yang bermaksud menghambat dan mengintervensi kasus ini agar kepala Sekolah tidak ditetapkan sebagai tersangka,” tegasnya.

Sementara itu, salah seorang pengawas pembina di Kota Kupang berkomentar terkait masalah dana BOS di SD Inpres Liliba,

“Dana BOS ini baik manajemen dan pengelolaannya harus sesuai aturan dan juknis yang berlaku. Mengangkat dan memberhentikan personil manajemen BOS juga mesti ada mekanisme dan tahapan yang prosedural. Sesuai aturan jelas, diangkat berdasarkan msuyawarah bersama dewan guru dan juga pemberhentiaan pun seperti itu, tidak boleh sepihak atas nama Kepala Sekolah, karena dana BOS itu diperuntukan untuk Sekolah bukan Kepala Sekolah.” (YO/SET/RN)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru