oleh

Profesor Yohanes Usfunan : Pungutan PPDB di Sekolah Negeri Adalah Pungli

Profesor Yohanes Usfunan Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Udayana Bali (Foto Diambil blogger.com)

RADARNTT, Kupang – Pungutan yang ditengari terjadi di sekolah sekolah tertentu termasuk di SMPN 13 Kota Kupang rupanya menjadi bahan perbincangan publik yang tidak ada habisnya hal itu dipicu fakta yang diduga kontradiktif antara aturan di Permendikbud RI no 14 Tahun 2018 pada pasal 25 dengan aturan Juknis PPDB 2018 Dinas Pendidikan Kota Kupang.

Dalam pasal 25 Permendikbud terkait Larangan dan dalam pasal tersebut berbunyi, “Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima BOS dari pemerintah maupun pemerintah daerah, dilarang melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik baru.”

Sedangkan dalam Juknis yang dibuat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang pada pasal 13 menyebutkan, “Komponen dan besaran pungutan awal tahun pelajaran hanya boleh dilakukan setelah dibahas serta dimusyawarahkan dengan orang tua/wali siswa melalui forum komite sekolah dan dimasukkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS), mendapat persetujuan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang.”

Terkait dugaan tidak patuhnya pada peraturan yang lebih tinggi itu,  Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Udayana Bali yang juga menjabat Direktur Sekolah Tinggi Hukum (STIKUM) Kupang Profesor Yohanes Usfunan dalam wawancara via telpon mengatakan kepada radarntt terkait polemik pungutan pada saat PPDB di SMPN 13 Kota Kupang (Kamis, 01/11/2018).

“Secara teoritik pungutan terhadap siswa baru berdasarkan Juknis Kadis Dinas Pendidikan Kota Kupang itu sudah bertentangan dengan peraturan UU yang ada, secara hirarkis peraturan yang berada dibawah apalagi sebuah Juknis tidak boleh bertentangan dengan peraturan menteri karena melanggar teori penjenjangan norma Hukum Hans Kelsen yaitu Stufen Bow teori/penjenjangan hukum,” ungkapnya.

Lebih lanjut Profesor Yohanes Usfunan mengatakan, secara hukum juknis bertentangan dengan asas hukum  bertentangan yang disebut lex superior derogat legi inferiori (asas penafsiran hukum artinya hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah), jadi intinya ialah peraturan yang levelnya berada dibawah tidak boleh bertentangan dengan UU yang lebih tinggi kedudukannya.

“Kalau menggunakan teori dan asas hukum ini, maka pungutan yang dilakukan tidak dibenarkan dan pungutan itu liar (pungli) dan batal demi hukum dan bagi orang tua yang merasa dirugikan boleh menempuh jalan hukum untuk membatalkan berlakunya juknis itu,” lanjutnya.

Jika juknis memuat bisa dilakukan pungutan maka bersifat diskresi dan harus batal demi hukum. Perspektif sudut pandang perancangan undang – undang maupun pembuatan keputusan yang baik, ternyata juknis kadis itu tidak cermat karena ternyata menimbulkan konflik norma hukum (Antonomi) dengan peraturan permendikbud, berarti juknis yang dikeluarkan ini dilakukan secara tergesa – gesa tidak dilakukan secara cermat dan tidak melakukan asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) karena itu Juknis itu bertentangan dengan asas keadilan dan melanggar HAM pendidikan anak – anak dengan demikian juknis kadis tersebut mesti dicabut dan orangtua boleh gugat, tandas Usfunan.

“Kalau saja siswa yang merasa dirugikan dan mereka melaporkan pada pihak yang berwajib dan pungutan liar itu masuk dalam tindak pidana korupsi, hal ini boleh diadukan sekalipun bukan delik aduan. Harapan saya, walikota harus memperhatikan ini atau mengawal anak buahnya dan perlu melakukan pembinaan terhadap kepala dinas ini supaya tidak melanggar hukum,” pungkas Ahli Hukum Tata Negara ini.

Hal senada juga diungkapkan Parlindungan Sitorus, SH Ketua Umum Ormas Komunitas Rakyat Anti Korupsi (KORAK) Surabaya, “Sebuah aturan yang dipakai acuan selalu diatasnya, ya tidak boleh bertentangan dan peraturan dibawah harus mengikuti. Program pemerintah wajib belajar 12 Tahun, itu gratis semua. Berlaku sejak Juni 2015 dan dalam Perpres 87/2016 tentang larangan pungutan liar.

“Itu dengan tegas melarang segala pungutan di sekolah negeri. Jadi itu bisa dikategorikan juknis yang merupakan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang. Itu bisa dikategorikan pungli karena menentang perpres diatasnya. Itu bisa disampaikan ke DPRD, kenapa aturan itu bisa disetujui. Kalau pungutan liar bukan delik aduan jadi hal itu bisa langsung ditangani tim saber pungli,” kata Parlindungan.

Selain juga ditegaskan, “Walaupun sudah disepakati oleh komite tetapi dalam Undang Undang dilarang, itu merupakan perbuatan melawan hukum. Kesepakatan tetapi dilarang tetap dianggap perbuatan melawan hukum.” (TIM/RN)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru