oleh

Ratusan Buruh Di Bali Gelar Aksi

RADAR NTT, Denpasar- Memperingati hari buruh internasional yang jatuh pada tanggal 1 Mei, aliansi serikat buruh Provinsi Bali menggelar aksi di depan kantor Gubernur Bali pada, Selasa (1/5/2018).

Mereka menuntut agar upah buruh di Provinsi Bali naik. Ida I Dewa made Rai Budi Darsana selaku Sekertaris Regional Provinsi Bali meminta kepada pemerintah Provinsi Bali agar memperhatikan nasib buruh di Bali yang mendapatkan upah yang tidak layak.

Dalam aksi tersebut mereka membuat pernyataan sikap sebagai bentuk perlawanan dan penindasan terhadap kaum buruh. Berikut pernyataan sikap kaum buruh
Hari Buruh se-Dunia 1 Mei (MayDay) adaIah satu peristiwa bersejarah dalam tradisi perjuangan yang sengit terhadap kelas penghisap dan penindas.

Perjuangan tanpa kenal menyerah yang dilakukan jutaan kelas buruh saat itu telah memberikan inspirasi yang tiada terkira. Keteguhan sikap, pengorbanan serta disiplin membara dalam perjuangan yang bergelora membuahkan hasiI yang hingga saat ini dapat dinikmati oleh rakyat di seluruh penjuru dunia.

Salah satu kemenangan besar yang diraih adalah penetapan jam kerja bagi buruh, 8 jam sehari dan 40 jam seminggu (lima hari keria).

Mengakhiri segala bentuk kerja paksa dan perbudakan yang terselebung dalam kedok hubungan industrial. Sehingga buruh tidak lagi harus bekerja dengan jam kerja yang panjang12-16 jam bahkan bisa mencapai 18 jam sehari, namun cukup bekerja 8 jam sehari dan mempunyai banyak waktu yang lebih bagi keluarga serta mengembangkan kebudayaannya.

Namun kini, kemenangan-kemenangan perjuangan kelas buruh di masa Ialu kini banyak yang tereduksi, jam kerja yang terkadang meiebihi 8 jam kerja, intimidasi terhadap aktivis serikat buruh, serta pelanggaran atas hak normatif buruh.

Satu Mei (MayDay), setiap tahunnya selaIu di peringati oleh klas buruh di seluruh dunia secara gegap-gempita meIaIui berbagai aksi protes dalam bentuk demonstrasi, seminar, rapat-rapat akbar, diskusi terbuka serta dalam berbagai ragam aktivitas Iainnya yang serupa.

Tujuan umum dari keseluruhan kegiatan politik ini dimanapun di berbagai belahan dunia adalah sama, yaitu ingin memperjuangkan hak-hak dasar ekonomi, sosial maupun politik yang selama ini dirampas dan dicampakkan oleh kelas penindas dan banyak rezim anti rakyat diberbagai negeri, terutama di negeri-negeri jajahan, setengah jajahan dan bergantung seperti Indonesia.

Persoalan-persoalan yang dihadapi oleh kelas buruh di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari paket kebijakan yang dikeIuarkan oleh rezim Jokowi -JK, seperti halnya kebijakan di sektor pengupahan yakni PP 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan. Faktanya, kelas buruh yang bekerja di perkotaan semakin tertindas dengan berbagai kebijakan pengupahan yang terus mempertahankan skema poIitik upah murah.

Meskipun setiap tahunnya mengalami kenaikan, namun sesungguhnya nilai upah yang diterima selalu defisit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Secara berturut-turut, kenaikan upah minimum bagi buruh mengalami penurunan yang sangat signifikan.

Jika pada tahun 2015 kenaikan upah secara nasional masih di angka 18,6 %, turun menjadi 11.5 % pada tahun 2016 dan hanya naik 8,25% pada tahun 2017. Dan kebijakan ini puIa semakin mengucilkan peran atau posisi tawar Serikat Buruh untuk melakukan perundingan upah karena sudah ditentukan oleh PP 78 Tahun 2015 tersebut, tentu hal ini semakin terlihat jeIas bagaimana rezim Jokowi-JK mempertahankan poIitik upah murah ditengah tingginya harga kebutuhan pokok rakyat.

PHK juga masih terus mengancam kelas buruh dengan dalih perusahaan tutup/pailit, efisiensi dan Iain lain. Sistem kerja kontrak, outsourcing juga masih dipertahankan dan tentu ini merugikan kelas buruh karena sistem kerja ini tidak memberikan jaminan terhadap kelas buruh, serta pemberangusan serikat buruh masih saja terus terjadi tanpa adanya penindakan hukum bagi pengusaha-pengusaha yang melakukan praktek pemberangusan terhadap serikat buruh.

Selain itu, semakin suIitnya untuk mengakses pendidikan yang layak karena biaya kuIiah semakin mahal, yang ditandai dengan Angka Partisipasi Kasar di Pendidikan Tinggi yang rendah, justru semakin memperbesar jumlah angkatan kerja di sektor informal yang bekerja dengan upah rendah.

Biaya pendidikan yang semakin mahaI tersebut adalah implikasi dari UU Perguruan Tinggi No.12 Tahun 2012, yang sebenarnya hanya bertujuan untuk melepaskan tanggungiawab pemerintah dalam membiayai pendidikan ke masyarakat meIaIui mekanisme Uang Kuliah Tunggal (UKU Begitu juga dengan adanya wacana penerapan Kredit Pendidikan (Student Loan), yang melepaskan pembiayaan pendidikan oleh pemerintah melalui skema hutang.

Semua haI tersebut semakin mempertegas ”dan dijaminnya hak kita atas pendidikan Iayak yang sebenarnya diamanatkan oIeh konstitusi dan UU 11/2005 tentang hak-hak ekonomi, sosiaI, dan budaya. Maka dalam situasi sekarang May Day tidak Iagi hanya mencerminkan perjuangan dari kelas buruh semata.

tetapi Iebih dari itu adalah perjuangan yang seharusnya dilakukan oleh seluruh rakyat tertindas dan terhisap di indonesia. Atas dasar itu kami dari GERAKAN KAUM BURUH BALI menyatakan sikap:

  1. Tolak upah murah, cabut PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
  2. Hapus sistem kerja kontrak dan outsourcing.
  3. Cabut UU Perguruan Tinggi No. 12 Tahun 2012 serta wujudkan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis untuk seluruh rakyat lndonesia.

  4. Stop pemberangusan serikat pekerja (union busting).

  5. Stop PHK, naikan upah buruh.
  6. Stop eksploitasi pekerja magang/training.

  7. Cabut UU No. 2 Tahun 2017 tentang Omas .

  8. Stop kriminalisasi terhadap buruh.
  9. Bentuk tim pengawas independen. (Rio/RN)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru