oleh

Rektor Undana Terancam Kehilangan Jabatan

RADARNTT, Kupang – Rektor Undana, Prof. Fred Benu yang telah dilaporkan beberapa waktu lalu oleh sejumlah pihak lantaran melanggar ketentuan UU No.25 Tahun 2009.

Kandidat Doktor, Hyronimus Buyanaya, SH.,MH, saat diwawancarai RadarNTT diruang kerjanya. Kamis (26/07/2018) mengatakan UU No. 25/2009 ini memiliki asas proposionalitas yang maknanya ialah setiap Aparatur Sipil Negara diwajibkan bekerja sesuai proporsi masing – masing sesuai beban tugas yang diberikan.

Terkait masalah Rektor, Prof. Fred Benu, lanjut Buyanaya harus menempatkan dirinya pada proposional yang tepat, pasalnya itu merupakan jabatan public. UU pelayanan public ini melarang ASN merangkap jabatan.

“Pasal 17 Huruf a, jelas – jelas melarang dan bersifat “Mutlak”, karena dalam asas proposional, semestinya dijabarkan dalam tindakan yang jelas bahwa saat menduduki dua jabatan sekaligus, Prof Benu harus memilih salah satunya bukan menjalankan keduanya. UU ini juga sebetulnya memiliki asas keterbukaan, berkaitan dengan dokumen dan aturan dimana ASN tidak boleh merangkap jabatan apalagi sampai terindikasi merugikan Negara, sehingga musti dicari pembuktiannya oleh aparat yang berwenang.”tutur Buyanaya.

Mengenai keputusan sanksi yang bisa dikenakan pada Rektor Undana, kata Buyanaya, secara Hukum Adminitrasi dalam hal ini sanksi, pengambilan keputusan, bersifat membebankan. Membebankan artinya menimbulkan Rektor Undana kehilangan hak dan kewajibanya seperti jabatan, meskipun tetap melalui sebuah proses mekanisme pengambilan keputusan oleh atasan dalam hal ini Menteri.

Lebih lanjut dijelaskan Buyanaya, bahwa keputusan  bersifat membebankan ini juga musti melihat dasar legalitas mengenai aturan Hukum yang menjadi alasan Rektor dijatuhi sanksi.

“Sebagaimana yang kita ketahui bersama beliau melanggar aturan UU. No.25/2009 Pasal 17 huruf a dan terindikasi merugikan keuangan negara sehingga tindak lanjutnya ialah pembuktian.”Jelas Buyanaya.

Sementara Dr. Yohanes G. Tuba Helan, SH.,MH, yang ditemui RadarNTT, juga menegaskan terkait Sanksi ASN sesuai UU No. 25 Tahun 2009.

“Pada Pasal 54 ayat 7,UU No. 25 Tahun 2009 itu juga mengatur tentang sanksi, kalaupun seorang pelaksana pelayanan public tersebut melanggar larangan tadi, maka yang bersangkutan harus dibebas tugaskan dari jabatannya. Secara makna bisa saja Rektor Undana, Fred Benu,  yang terbukti melanggar aturan Hukum dan oleh atasan dalal hal ini Menteri bisa menghilangkan jabatannya sesuai ketentuan Hukum dan juga Fred Benu dapat terjerat kasus Korupsi karena terindikasi telah mengambil uang Negara yang bukan merupakan haknya selama menjabat sebagai komisaris Bank NTT.” Pungkas Tuba Helan ( Yoan/RN).

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru