oleh

Tunda Upacara Hardiknas, Mahasiswa Kecam Pemda Malaka

RADARNTT, Betun – Peringatan hari pendidikan nasional yang diselenggarakan setiap tanggal 2 Mei bukan semata-mata untuk mengenang hari kelahiran Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Perintis Pendidikan Nasional namun jauh dibalik itu adalah momentum untuk merefleksikan maju dan mundurnya langkah pendidikan di negeri ini pada umumnya dan Malaka pada khusunya.

Memajukan kualitas pendidikan lewat refleksi Hardiknas adalah sebuah keharusan. Dalam surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 17445/MPK.A/TU/2018 perihal pedoman peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2018 tertanggal 29 Maret 2018, pada point ke 4 ditegas, bahwa Bupati/Walikota seluruh Indonesia agar melaksanakan upacara bendera secara serentak pada hari Rabu, 2 Mei 2018, Pukul 08:00 waktu setempat.

Ironisnya, di kabupaten Malaka Nusa Tenggara Timur(NTT) yang baru mekar dari kabupaten Belu, Bupatinya dengan berani menunda upacara Hardiknas 2 Mei ke 7 Mei 2018 tanpa alasan yang jelas.

Atas peristiwa aneh ini, Aliansi Mahasiswa Malaka Peduli Pendidikan mengadakan aksi protes di gedung DPRD Malaka. Mereka yang terdiri dari Gerakan Mahasiswa Malaka (GEMMA) Kefamenanu, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Betun, dan Persatuan Mahasiswa Malaka (PERMALA) Betun melakukan audiens dengan para Dewan di Kantor DPRD Malaka, Senin (7/5/2018).

Ketua Negosiator Aliansi Peduli Pendidikan Malaka, Remi Seran mengatakan upacara Hardiknas mestinya diselenggarakan pada tanggal 2 Mei bukan 7 Mei.

“Yang namanya klender nasional tidak bisa ditunda oleh apa dan siapapun selain karena kejadian luar biasa seperti musibah alam, gempa dan sejenisnya. Keputusan Bupati untuk menunda upacara ini sesungguhnya sudah melanggar sumpah jabatannya sebagai pemimpin yang siap sedia menjalankan agenda nasional sampai tuntas pada waktunya.” tegas Remi.

Lanjutnya, apapun alasan dibalik penundaan upacara 2 Mei ini, tidak bisa diterima oleh orang-orang yang berpendidikan. Karenanya, mereka mengecam keputusan tersebut.

“Kami mengecam keras keputusan penundaan tersebut. Bupati harusnya mendahulukan tugas nasional sebelum tugas daerah, apalagi urusan pribadi. Bagi kami sebagai orang-orang yang berpendidik, Bupati Stef Bria Seran telah gagal meletakkan dasar sejarah yang benar dan kokoh kepada kami generasi penerus bangsa.” kecam Seran.

Hal ini disoroti Remi terkait foto Bupati SBS yang lagi viral di medsos (Facebook dan WA), tengah membeli bubur kacang hijau di Kota Semarang di saat yang seharusnya Ia mengadakan apel upacara Hardiknas di Malaka, Rabu (2/5/2018).

Ketua PMKRI Betun, Maria Ansila Mau, pada kesempatan yang sama mengatakan, lewat kejadian ini menegaskan bahwa Bupati Stef Bria Seran tidak memiliki agenda kerja yang telah diprioritaskan.

“Hari ini menandakan kalau Bupati kita telah bekerja tanpa agenda terencana yang mestinya jauh-jauh hari dipilah dan diprioritaskan. Mana yang harus didahulukan dan mana yang dikebelakangkan. Agenda daerah tunduk dibawah agenda nasional.” ungkapnya.

Ansila kemudian menghimbau agar kejadian hari ini jangan sampai terulang lagi untuk yang kedua kalinya dalam masa kepemimpinan SBS maupun Bupati Malaka lain nantinya.

Bagi GEMMA Kefa, PMKRI Betun dan PERMALA Betun, tanpa penjelasan Bupati kepada masyarakat tentang sebab dari penundaan ini adalah satu bentuk warisan pendidikan yang sangat tidak tepat untuk dikonsumsi oleh anak-anak pelajar Sekolah Dasar juga merupakan satu bentuk ketidakmampuan bupati mendelegasikan tugas kepada orang lain selain wakil Bupati yang sudah meninggal dan belum ada penggantinya hingga sekarang.

Berdasarkan tinjauan-tinjauan di atas, kelompok masyarakat ilmiah Malaka ini bersama-sama menuntut DPRD Malaka memanggil Bupati Stef untuk mempertanggungjawabkan keputusannya, sekaligus mendesak DPRD Malaka menyurati Kemendagri memberi sanksi tegas kepada Bupati Malaka yang sudah seenaknya menunda upacara peringatan Hardiknas di Kabupaten Malaka.

Janji Aliansi Peduli Pendidikan Bangsa, akan melaporkannya kepada Presiden RI dan akan datang berunjuk rasa dengan massa sebanyak-banyaknya apabila semua tuntutan ini tidak diindahkan. (Baurae/RN)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru