oleh

Undana ‘Tutup’ Kampus di Tambolaka dan Bajawa

RADARNTT, Kupang – Pihak Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang-NTT menyatakan tidak melanjutkan atau menutup Program Studi Diluar Kampus Utama (PSDKU) yang berada di Tambolaka, Sumba Barat Daya (SBD) dan Bajawa, Ngada-Flores.

Hal ini disampaikan Rektor Undana, Prof. Dr. Ir. Fredrik L. Benu, M. Si., Ph. D saat melakukan Konferensi Pers Pengumuman Hasil SNMPTN 2018 di Lantai Dua Rektorat Undana, Jumat, (20/4/2018).

Dia mengatakan PSDKU merupakan bentuk kerja sama antara lembaga kampus Undana dengan pihak pemerintah daerah (Pemda). Sesuai pengalaman pelaksanaan kerja sama ini ditemukan banyak keterbatasan, dalam melakukan perkuliahan di kabupaten-kabupaten.

Dijelaskannya, PDSKU yang semula diketahui dengan nama Pendidikan di Luar Domisili (PDD), akan ditutup karena Pemda Ngada dan SBD tidak memiliki komitmen dan kepedulian yang sama untuk menyediakan fasilitas yang baik.

“Untuk menjamin kualitas pendidikan yang baik, semua pihak harus memiliki komitmen dan semangat yang sama untuk menyiapkan fasilitas belajar yang baik bagi mahasiswa”, papar Fred Benu.

Selama ini Undana telah melakukan kerja sama kurang lebih 10 tahun, saat kepemimpinan Rektor Undana sebelumnya Prof. Dr. Umbu Data hingga saat ini.

Kepala Humas David Sir, S.Sos., M.Hum menjelaskan saat ini Undana sudah beralih status menjadi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLU).

“Hal ini akan menimbulkan kerugian yang cukup besar, karena budgeting operasional penginapan dan tranportasi para dosen dibebankan kepada Undana, hal inilah yang membuat Undana memikirkan ulang untuk diajak kerja sama”, ungkap David Sir saat ditemui awak media di ruangan kerjanya.

Selain itu, katanya, ada hal yang sangat vital ialah mengenai status akreditasi B Undana saat ini menjadi kendala utama menjalankan PSDKU di kabupaten-kabupaten.

“Sejatinya aturan ini membatasi Undana melakukan kegiatan pembinaan pembelajaran jarak jauh, sebab status akreditasi B dengan posisi saat ini Undana menjadi BLU itu dilarang oleh aturan kementerian”, imbuhnya.

David Sir juga menuturkan, bahwa polemik ini akan membuat sejumlah pihak terutama Pemda yang bekerja sama mengalami gejolak untuk tidak menerima keadaan ini.

“Tapi kenyatanya harus demikian dan hal ini juga akan mengganggu para calon mahasiswa baru yang akan atau sudah mendaftar di Tambolaka dan Bajawa. Sampai saat ini, Undana belum menemukan solusi yang tepat untuk melakukan kerjasama lagi”, tutupnya. (Yoan/RN)

Komentar