oleh

Isu Mahar Politik Prabowo, Sandiaga Uno, PAN dan PKS

-Opini-1.268 views

Oleh : Petrus Selestinus

 

Isu mahar politik yang dihembuskan kubu Partai Demokrat terkait pencapresan Prabowo Subiyanto (Capres) – Sandiaga Uno (Cawapres), dalam koalisi Partai Gerindra, Demokrat, PAN dan PKS, telah berakibat pencapresan Prabowo Subiyanto-Sandiaga Uno, seperti bayi yang lahir prematur dan kemudian mati.

Artinya pencapresan paket Prabowo-Sandiaga Uno telah dibunuh secara perlahan-lahan sebelum menjadi Capres-Cawapres oleh isu mahar politik yang hingga saat ini tidak dibantah atau dibiarkan sebagai isu, baik oleh Sandiaga Uno, Prabowo, PAN maupun PKS sendiri.

Cara menyelidiki kebenaran isu mahar politik bisa dimulai dengan menyelidiki LHKPN  Sandiaga Uno selaku Penyelenggara Negara, (Wagub DKI Jakarta), yang secara berkala telah dilaporkan mengenai posisi harta kekayaannya dalam LHKPN termasuk setiap ada perubahan mengenai jumlah dan jenis kekayaannya.

Sebagai seorang Penyelenggara Negara, kekayaan Sandiaga Uno sudah tentu sudah dilaporkan ke KPK secara berkala dan diumumkan kepada publik dalam Berita Negara, sebagai  salah satu kewajiban asasi setiap Penyelenggara Negara.

Karena itu, jika benar Sandiaga Uno telah memberikan mahar politik kepada PAN dan PKS sebesar Rp. 1 Triliun untuk pencapresan Prabowo-Sandiaga Uno, maka pertanyaannya adalah apakah uang mahar politik Rp. 1 Triliun itu adalah bersumber dari uang pribadi Sandiaga Uno yang sudah dilaporkan dalam LHKPN ataukah uang Rp. 1 Triliun itu bersumber dari harta kekayaan Sandiaga Uno yang tidak dilaporkan dalam LHKPN ke KPK atau merupakan sumbangan dari teman-teman Sandiaga Uno terkait pencapresan ini.

Jika tidak terjadi perubahan dalam LHKPN terkait uang Rp. 1 triliun untuk mahar politik dan juga tidak ada sumbangan dari pihak lain atau diakui sebagai uang milik pribadi, maka Sandiaga Uno patut diduga tidak melaporkan sebagian harta kekayaan berupa uang Rp. 1 Triliun dalam LHKPN kepada KPK dan/atau Sandiaga Uno patut diduga menerima gratifikasi dari pihak lain untuk keperluan pencapresan jika mahar politik itu bersumber dari pemberian pihak ketiga atas nama sumbangan dan tidak dilaporkan ke KPK.

Dari aspek pidana pemilu, maka apa yang disebut-sebut sebagai mahar politik dari Sandiaga Uno kepada PAN dan PKS berimplikasi pada pencalonan dalam Capres-Cawapres menjadi cacat hukum bahkan berimplikasi sebagai tindak pidana pemilu yang dapat mengakibatkan batalnya proses pencalonan baik bagi capres atau cawapres yang memberi ataupun menerima maupun bagi Partai Politik yang menerima, karenanya  harus dimintai pertanggungjawaban pidana.

Akibatnya pencalonan dan keikutsertaannya sebagai Capres-Cawapres dalam Pilpres dapat dibatalkan menurut Undang Undang Pemilu. Oleh karena itu, Bawaslu harus melakukan koordinasi dengan KPK dan PPATK untuk mendapatkan penjelasan terkait dugaan politik uang dalam pencapresan, dugaan korupsi berupa gratifikasi terkait pilkada dengan segala akibat hukumnya.

 

(Penulis adalah Koordinator TPDI dan Advokat PERADI)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru