oleh

KPU Hanya Akui Hanura Kubu OSO

Pernyataan KPU RI bahwa hanya mengakui kepengurusan DPP. Partai HANURA yang dipimpin oleh Ketua Umum Oesman Sapta Odang dan Sekjen Harry Lontung Siregar, terkait verifikasi faktual Partai Politik peserta pemilu 2019, pasca pemecatan terhadap Sudding, Daryatmo dan kawan-kawan.

Pernyataan sikap yang sangat tepat karena sejalan dengan pendirian UU Partai Politik yang tidak mengakui dualisme kepengurusan Partai Politik. Ini merupakan “lonceng kematian” bagi kubu Daryatmo-Sudding. Karena itu seluruh Kader Partai Hanura mengapresiasi sikap KPU dimaksud, karena telah memberikan jaminan kepastian hukum, bahwa Partai Hanura dibawa kepemimpinan Oesman Sapta-Harry Lontung sebagai satu-satunya DPP. Partai Hanura yang sah untuk diverifikasi.

Sikap KPU tersebut sekaligus sebagai “lonceng kematian” bagi Hanura kubu Daryatmo-Sudding, karena KPU telah memastikan sekaligus menghentikan spekulasi kubu Daryatmo-Sudding yang mencoba berjudi membangun dualisme kepengurusan Partai Politik di saat Partai Hanura sedang berbenah diri menghadapi pemilu.

Ini merupakan pendidikan politik tingkat tinggi dari Menkumham terhadap kubu Daryatmo-Sudding, ibarat mimpi di siang bolong, karena pupus sudah harapan untuk menjalankan aktivitas politik atas nama Partai Hanura. Apapun alasannya, tindakan membentuk kepengurusan ganda Partai Hanura melalui Munaslub Ilegal, kemudian mencoba mendaftarkan kepengurusan ganda yang Ilegal itu untuk mendapatkan pengesahan dari Menteri, jelas merupakan langkah untuk melecehkan Pemerintah.

Pilihan sikap politik tidak cerdas versi Daryatmo-Sudding, ibarat mimpi di siang bolong, karena Menkumham tidak akan mentolerir produk inkonstitusional yang lahir dari Perbuatan Melanggar Hukum, karena bertentangan dengan AD, ART dan UU Partai Politik.

Meminta Menteri Hukum dan HAM untuk memberikan pengesahan kepada sebuah kepengurusan Partai yang lahir dengan tujuan untuk memecah belah dan menghancurkan Partai Hanura dari dalam, untuk kepentingan lain di luar visi dan misi besar Partai Hanura mewujudkan tujuan nasional bangsa dan membangun demokrasi yang lebih baik di masa yang akan datang, itu tindakan yang ilusif.

Siapapun kader Partai Politik, termasuk Daryatmo-Sudding dan kawan-kawan, seharusnya tahu bahwa hukum positif negara kita tidak mengenal, tidak mengakui bahkan menolak adanya kepengurusan ganda dalam Partai Politik, akibat pemberhentian seorang anggota atau pengurus Partai Politik.

Ini adalah praktek-praktek berpolitik sisa-sia orde baru yang masih melekat dalam diri sebagian kecil kader Partai Hanura yang harus dibersihkan. Meskipun demikian hukum positif kita memberi kesempatan kepada Anggota atau Pengurus Partai yang diberhentikan untuk menempuh penyelesaian secara hukum melalui Mahkamah Partai Politik dan melalui Pengadilan, manakala merasa tidak puas dengan pemberhentian ini.

Jika saja dengan pemecatan dari keanggotaan dan kepengurusan Partai Hanura, Daryatmo-Sudding dan kawan-kawan hendak kembali menjadi Anggota Partai Hanura, maka secara prosedural harus mengisi kembali formulir keanggotaan Partai Hanura guna mendapatkan kartu anggota Partai yang ditandatangani DPC Partai Hanura di bawah pimpinan Ketua Umum Oesman Sapta dan Sekjen Harry Lontung Siregar.

Mengapa, karena keputusan pemberhentian dari keanggotaan dan kepengurusan Partai Hanura oleh DPP. Partai Hanura pimpinan Oesman Sapta terhadap Daryatmo, Sudding dan kawan-kawqn sudah final dan mengikat. Disamping itu pihak Daryatmo dan Sudding harus memikul tanggung jawab untuk menanggung segala kerugian Partai Hanura akibat perbuatannya membentuk kepengurusan ganda Partai Hanura.

(Penulis : Koordinator TPDI & Ketua Departemen Bidang Penyelesaian Internal DPP. Partai HANURA)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru