oleh

“TAGAR” Uniknya  Demokrasi Indonesia.

-Opini-252 views
Ilustrasi

Fenomena “tagar” dalam iklim demokrasi tanah air menjelang pemilu lima kotak.

RADARNTT, Jakarta – Berkembangnya “tagar” Jokowi 2 Periode dan “tagar” 2019 Ganti Presiden yang menuai pro dan kontra menggambarkan fenomena unik demokrasi Indonesia. Tagar adalah buah ekspresi untuk menyalurkan aspirasi sebagai wujud kebebasan menyampaikan pendapat didepan umum sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 yang diamandemen dan dilindungi Undang-undang No.9 Tahun 1998.

Demokrasi Indonesia megalami fenomena yang unik, tagar ( #2019 Ganti Presiden dan #Jokowi 2 Periode) membuat suasana dan iklim demokrasi meningkat dan hampir mencapai titik didihnya sebelum pemilu lima kotak dilaksanakan, tagar tersebut mendapat reaksi tidak setuju oleh sekelompok masyarakat yang dimanifestasikan dalam beberapa tindakan yang menyimpang dari UUD 1945 yang diamandemen maupun UU No.9 Tahun 1998.

Begitupula aparat Kepolisian yang tidak mampu mengendalikan situasi dan bersikap netral terhadap kelopmpok yang menentang tagar 2019 Ganti Presiden yang telah melakukan persekusi terhadap pendukung tagar tersebut.

Penolakan deklarasi #2019 Ganti Presiden terjadi di Pekanbaru Riau ditandai dengan drama penghadangan terhadap Neno Warisman seorang aktivis gerakan tersebut oleh sekelompok orang yang diduga masa bayaran. Masa yang jumlahnya puluhan orang menghadang di depan gerbang bandara dengan cara menutup jalan akses dari bandara menuju pusat kota dan membakar sejumlah ban bekas. Tidak diketahui apakah masa tersebut benar berasal dari kelompok masyarakat melayu Riau atau kelompok lainnya.

Pada kesempatan itu disinyalir tindakan yang diambil oleh aparat kepolisian tidak professional dan tindakan seorang pimpinan BIN Daerah (Kabinda) telah menuai kritik tajam dari berbagai pihak terutama dari pimpinan DPR RI. Keadaan demikian sangat kontras dengan deklarasi #Jokowi 2 Periode yang berjalan tanpa hambatan.

Kebebasan berpendapat dijamin oleh Deklarasi Universal Hak – Hak Asasi Manusia PBB, tegasnya dalam pasal 19 dan 20, dan ditegaskan dalam UUD 1945 yang diamandemen Pasal 28 UUD 1945 “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan atau tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang – undang.” Dan pasal 28E UUD 1945 Ayat 3 “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”

Uniknya demokrasi di Indonesia berawal dari kurangnya pemahaman sebagian kelompok masyarakat akan isi dan aktualisasi UUD 1945 Amandemen dan UU No.9 Tahun 1998 serta kurang jelinya aparat kepolisian dan intelijen membaca fenomena tersebut. Hendaknya dalam penanganan setiap kegiatan penyampaian pendapat oleh masyarakat atau kelompok masyarakat perlu penanganan secara menyeluruh dan totalitas sebagaimana amanat UUD 1945 dan Undang-undang yang terkait didalamnya sehingga aparat Kepolisian benar-benar bersikap netral dan tidak memihak kelompok tertentu yang berakibat hilangnya kepercayaan sebagian masyarakat terhadap independensi Polri sebagai pengayom.

Uniknya demokrasi di Indonesia sebaiknya disikapi secara bijaksana oleh semua kelompok masyarakat, pemerintah, Kepolisian dan Badan Intelijen Negara sehingga pergesekan dalam demokrasi dapat diminimalisir dampaknya,
Sukses Pemilu 2019 menjadi gerbang kebangkitan Indonesia menjadi Negara kuat dimasa akan datang.(Thamrin&Dion/RN)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru