oleh

OTT KPK Memberi Petunjuk Dapat Dibatalkannya Salah Satu Paslon Pilkada Kabupaten Manggarai Barat

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Tim Penindakkannya kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap enam pejabat Kementerian Sosial (Kemensos) terkait dugaan korupsi bantuan sosial di Kemensos. Menurut Ketua KPK Firli Bahuri, seperti dikutip beberapa media, bahwa kasus dugaan korupsi yang menjerat pejabat Kemensos ini terkait dengan bantuan sosial dalam rangka penanganan pandemi Covid-19.

Melalui OTT terhadap enam orang kasus dugaan korupsi ini terbongkar enam orang yang diamakankan dalam OTT tersebut antara lain, Matheus, Direktur PT Tiga Pilar Agro Utama Wan Guntar, Ardian, Harry, dan Sanjaya pihak swasta, serta Sekretaris di Kemenso Shelvy N. KPK dengan Tim Penindakannya juga mengamankan uang sekitar Rp14,5 miliar yang terdiri dari pecahan rupiah, dolar Amerika Serikat, dan dolar Singapura yang disimpan di dalam tujuh koper, 3 (tiga) tas ransel dan amplop kecil yang disiapkan Ardian dan Harry.

KPK akhirnya menetapkan lima orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi bantuan sosial Covid-19 ini, yakni Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kemensos Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono, serta Ardian I M dan Harry Sidabuke selaku pihak swasta, dan orang terpenting di Kemensos yakni Menteri Sosial Julia P Batubara selaku penerima.

Sementara Ketua KPK Komjen Firli Bahuri menjelaskan bahwa sebelumnya telah disepakati fee sebesar Rp10 ribu per paket Bnatuan Sosial (Bansos) yang diduga diterima Juliari. Fee 12 miliar diberikan secara tunai oleh Matheus kepada Juliari melalui Adi dengan nilai sekitar Rp8,2 miliar yang diduga diterima pada saat pelaksanaan Paket bansos  periode pertama. Eko dan Shelvy dipercaya untuk mengelola uang tersebut karena mereka orang kepercayaan Juliari, dan untuk digunakan membayar berbagai keperluan pribadi politikus PDIP tersebut. Sedangkan periode kedua pelaksanaan paket bansos sembako, terkumpul uang fee dari bulan Oktober 2020 sampai dengan Desember 2020 sejumlah sekitar Rp8,8 miliar yang juga diduga akan dipergunakan untuk keperluan Juliari.

Menarik untuk diperhatikan, bahwa sebelumnya Menteri Sosial Juliari Peter Batubara, bertandang ke Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) dengan rombongannya yang kabarnya tidak satu pesawat saja, namun tiga gelombang, dengan jumlah ratusan orang. Bisa dibayangkan berapa biaya pesawat, hotel, akomodasi dan biaya lainnya untuk turun ke daerah-daerah di Kabupaten Mabar untuk menyerahkan bantuan sosial ke masyarakat di daerah-daerah Mabar, bantuan-bantuan itu antara lain Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 70 KPM; Bantuan Sosial Tunai (BST) Kementerian Sosial RI melalui PT. Pos Indonesia; Bantuan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni 54 paket, serta 100 Paket sembako bagi warga untuk Komunitas Adat Terpencil. Bansos berupa 2.059 paket sembako melalui Pusat Pastoral Caritas Ruteng untuk warga di Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Barat untukPenanganan Covid-19. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial memberikan bantuan, 20 bahan pengasuhan anak senilai Rp 10 juta; alat bantu untuk penyandang disabilitas dan alat edukasi.

Sebagaimana diketahui saat ini, di Kabupaten Manggarai Barat dan Kabupaten Manggarai sedang menyelenggarakan Pilkada, yang sudah memasuki masa tenang, dan tiga hari setelah masa tenang yakni 9 Desember 2020 adalah tahapan puncak, yaitu Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS-TPS, di mana masyarakat akan menggunakan hak politiknya untuk memilih pemimpin di daerah mereka masing-masing, khususnya di Kabupaten Mabar dan Kabupaten Manggarai.

Oleh karena itu berikut pandangan kami INDONESIAN DEMOCRATIC (IDE) CENTER, terkait kasus yang membelit Menteri Sosial Juairi P. Batubara, dan Pasanagan Calon yang melanggar aturan UU Pilkada:

Pertama, sebagaimana diketahui bahwa Menteri Sosial Juliari P Batubara selain sebagai pejabat publik sebagai Menteri Sosial juga merangkap sebagai Politisi PDIP sebagai Wakil Bendahara Umum DPP PDIP. Rangkapan Jabatan Publik tidak dilarang oleh Presiden RI Joko Widodo. Pada tanggal 23 Oktober 2019, di Istana Merdeka, Presiden berkata bahwa “tak melarang jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju yang merangkap jabatan sebagai ketua umum atau pengurus struktur di partai politik. Jokowi menyebut yang paling penting mereka bisa membagi waktu.”Dan sejumlah menteri dalam Kabinet Indonesia Maju yang dilantik pagi ini, terdapat tiga menteri yang merangkap jabatan sebagai ketua umum maupun pejabat struktur partai antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartato yang juga Ketua Umum Golkar, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Gerindra, Kepala Bappenas Suharso Monoarfa yang juga Plt Ketua Umum PPP.

Adapun Menteri Komunikasi dan Informatika Jhonny G Plate yang juga menjabat Sekretaris Jenderal NasDem, Menteri Sosial Juliari Batubara yang juga menjabat Wakil Bendahara Umum PDIP. Kemudian Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah yang juga meduduki posisi Wakil Ketua Umum PKB, Menteri Desa Abdul Halim Iskandar yang juga menjabat Ketua DPW PKB Jawa Timur, hingga Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali yang juga Ketua DPP Golkar.

Yang menjadi pertanyaan apakah Menteri Sosial yang merangkap struktur resmi Partai Politik dalam Pelaksanaan Pilkada tahapan Kampanye melakukan pelanggaran Kampanye? Sebagaima diketahui di Kabupaten Manggarai Barat, KPU setempat menetapkan empat Pasangan Calon. Diantara empat Paslon tersebut adalah Pasangan calon Bupati Maria Geong dan Calon Wakil Bupati Silverius Sukur memperoleh nomor urut 2. Yang diusung gabungan parpol: PDIP, PKB, Gerindra dan Perindo,  dengan total perolehan suara gabungan parpol 30.423 atau jika dikonversikan menjadi  8 kursi.

Dalam kunjungan Mensos di Labuan Bajo dalam rangka menghadiri kegiatan sosialisasi Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tingkat Kabupaten Manggarai Barat. Acara sosialisasi berlangsung di aula lantai satu kantor Bupati Menggarai Barat, dan  dihadiri oleh 90 pendamping PKH di Manggarai Barat dan 458 anggota penerima PKH dan BPNT dari Kecamatan Komodo. Selain dihadiri Bupati Manggarai Barat Agustinus Ch Dula (Bupati Gusti), acara ini juga dihadiri Wakil Bupati Manggarai Barat Maria Geong, beberapa unsur Forkopimda Kabupaten Manggarai Barat, Asisten Sekda, beberapa Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dan Sejumlah pendamping PKH bersama 458 penerima PKH dan BPNT.

Padahal Jelas dalam Pasal 69 huruf h UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah oleh UU Nomor 10 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menegaskan dalam Kampanye dilarang menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah”. Calon Wakil Bupati Wakil Bupati Manggarai Barat Maria Geong, dengan terang benderang melanggar pasal tersebut beserta jajaran Pemda lainnya, oleh karena Mensos Juairi P. Batubara masih merangkap sebagai struktur partai politik, yakni Wakil Bendahara Umum DPP PDI Perjuangan.

Kedua, Bahwa rangkap jabatan Mensos Juairi Batubara sebagai Wakil Bendahara Umum DPP PDI Perjuangan, bisa dikategorikan kampanye, yang menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah seperti tercantum dalam Pasal 69 huruf h. Karena beliau bekum melepas jabatan struktur di parpolnya, yakni PDI Perjuangan.

Yang lebih harus serius diperhatikan lagi serta ditangani dengan jalur penegakkan hukum pemilu/pilkada adalah sanksi dari pelanggaran Pasal 69 huruf h, yang tertera di Pasal 187 ayat (3), yang menegaskan bahwa Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).”

 Pun diatur pula dalam Pasal 188 UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah oleh UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang menyatakan bahwa “Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).”

Kemudian telah terjadi juga pelanggaran atas Pasal 71 Ayat (1), (3), dan (5) UU No. 10 Tahun 2016 Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Pasal 71 Ayat (1) berbunyi: “Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.”

 Pasal 71 Ayat (3) berbunyi: Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.” (artinya sampai tahapan penetapan calon terpilih atau pemenang Pilkada).

 Pasal 71 ayat (5), lebih mengerikan lagi, disini dikatakan bahwa “Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”

Sebagaimana diketahui bahwa Pasangan calon Bupati Maria Geong PhD dan Calon Wakil Bupati Silverius Sukur SP memperoleh nomor urut 2. Yang diusung gabungan parpol: PDIP, PKB, Gerindra dan Perindo. Yang dimana Calon Bupati Maria Geong PhD adalah seorang incumbent atau petahana. Maka jika menurut Pasal ini, pasangan Nomor Urut 2, bisa dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Kabupaten Manggarai atas rekomendasi Bawaslu. Oleh karena itu, Bawaslu setempat atau Bawaslu RI harus didesak dengan segera mengambil tindakan untuk persoalan ini.

Ketiga, Pengaturan Pilkada dalam sebuah perundang-undangan tersendiri harus dinilai sebagai langkah maju dalam kerangka demokrasi prosedural yang harus terus ditata, diperbaiki dan dimurnikan pada satu sisi untuk mencapai derajat legitimasi yang tinggi dalam pemilihan kepala daerah, serta pada sisi lain guna menghasilkan efektivitas pemerintahan daerah. Oleh karena itu persoalan penegakkan hukum Pilkada Kabupaten Maggarai Barat harus segera diselesaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban Penyelenggara Pemilu, khususnya Bawaslu serta pranata-pranata hukum terkait.

Dalam hubungan itu, perlu diperhatikan bahwa nilai-nilai dan prinsip konstitusional kedaulatan rakyat serta aturan-aturan hukum yang menjamin partisipasi politik rakyat dalam proses penentuan pilihan politik melalui pemilihan umum atau Pilkada, jelas tidak dapat dinegasikan oleh asumsi-asumsi teoritik yang dapat melahirkan langkah mundur dalam kehidupan demokrasi. Oleh karena itu untuk menjamin prinsip konstitusional  kedaulatan rakyat dalam Pelaksanaan Pilkada  harus dijamin oleh penegakkan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan kepada publik, harus berorientasi pada pencapaian keadilan sebagai tujuan hukum.

 

Oleh: Girindra Sandino/Koordinator Indonesian Democratic (IDE) Center

Komentar

Jangan Lewatkan