oleh

Bawaslu Luncurkan Pojok Pengawasan Partisipatif di NTT

RADARNTT, Kupang – Dalam upaya meningkatkan kualitas pengawasan terhadap pesta demokrasi Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu Nasional 2019, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) meresmikan Pusat Pengawasan Partisipatif di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (24/10/2017) di Sekretariat Bawaslu NTT, Jl. Sam Ratulangi 25A Kelapa Lima Kota Kupang.

Peresmian Pojok Pengawasan Pemilu dilakukan menjelang tahun politik, yaitu berkaitan dengan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu Serentak 2019 (pemilu legislatif dan pemilu presiden/wakil presiden).

“Mulai tahun 2018 hingga 2019 adalah tahun pemilu, dimana pada tahun 2017 ini tahapan pemilu sudah berjalan. Dan tahun 2018 diselenggarakan Pilkada Serentak yang ketiga. NTT adalah salah satu dari 17 provinsi yang menyelenggarakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, dan pemilihan bupati dan wakil bupati di 10 kabupaten pada tanggal 27 Juni 2018, dan bersamaan juga pemilihan legislatif dan Pilpres pada April 2019 mendatang”, kata Ketua Bawaslu RI, Abhan, SH dalam sambutannya.

Menurut Abhan, sebagai penyelenggara pemilu, baik KPU dan Bawaslu khususnya pengawas pemilu sadar bahwa pemilu ini adalah hajat bangsa Indonesia. Bukan hajat kepentingan penyelenggara KPU maupun Bawaslu tetapi adalah kepentingan hajat seluruh bangsa Indonesia. Untuk itulah maka Bawaslu membuat program pusat pengawasan partisipatif. Diharapkan dengan pusat pengawasan partipatif ini, partisipasi masyarakat akan tumbuh dan kuat dalam mengawal proses demokrasi.

Abhan mengatakan, dalam perspektif pengawas pemilu adalah bagaimana selain masyarakat datang ke TPS (Tempat Pemungutan Suara) pada hari pemungutan, tetapi juga masyarakat kita dorong untuk mengawasi seluruh tahapan pemilu bersama–sama dengan Bawaslu.

“Kami memahami bahwa jumlah pengawas Pemilu itu terbatas, kalau dibanding dengan cakupan atau wilayah yang harus diawasi. Dengan dilaunching Pusat Pengawasan Partisipatif adalah dalam rangka mendorong masyarakat, simbol-simbol masyarakat untuk bagaimana berpartisipasi didalam pengawasan pemilu”, ujarnya.

Masyarakat berpartisipasi dalam pengawasan adalah untuk memastikan dirinya apakah terdaftar di DPT atau belum, itu sangat penting. Jangan sampai masyarakat yang sebetulnya memang penduduk setempat sudah bertahun-tahun, tetapi karena persoalan adminstratif tidak mempunyai e-KTP kemudian tidak bisa terdaftar di DPT maka hak pilihnya hilang.

“Ini salah satu contoh bagaimana masyarakat harus mampu mengawasi dirinya dan mengawasi proses tahapan pemilu itu, bisa berjalan dengan baik. Memastikan dirinya terdaftar atau tidak”, kata Abhan menjelaskan.

“Kemudian dalam contoh lainnya, misalnya pengawasan partisipatif adalah kita sering mendengar, dan saya kira dalam pemilu ke pemilu persoalan misalnya pelanggaran politik uang, itu sering terjadi dan sering muncul. Maka, bahwa bagaimana money politics ini tidak hanya didekati dengan persoalan hukum saja, tetapi perlu adanya kesadaran masyarakat. Maka kita mendorong partisipasi masyarakat bagaimana masyarakat harus berani untuk menolak money politick”, kata Abhan.

Menurutnya, bahwa persoalan money politics (politik uang) ini adalah persoalan besar didalam demokrasi atau kejahatan yang luar biasa didalam demokrasi. Kenapa? Bahwa akibat dari persoalan politik transaksional atau politik uang ini dampaknya adalah terjadinya persoalan KKN (Kolusi Korupsi dan Nepotisme).

Sementara Ketua Bawaslu NTT, Thomas Mauritius Djawa mengatakan, dengan membuka pojok pengawasan pemilu ini, Bawaslu akan menerima semua masyarakat baik pemilih, media massa, mahasiswa, LSM bisa mencari banyak informasi terkait dengan Pemilu baik itu tentang pengawasan maupun tentang kepemiluan.

“Dengan banyak masyarakat ke Pojok Pengawasan Pemilu ini, maka kami sungguh yakin pendidikan pemilih menjadi suatu prioritas. Sehingga ke depan keadilan pemilu yang kita cita-citakan bisa terwujud”, kata Thomas Djawa.

Peluncuran Pojok Pengawasan Partisipatif tersebut, ditandai dengan pemukulan gong dan pengguntingan pita oleh Ketua Bawaslu RI, Abhan, SH yang didampingi Ketua Bawaslu NTT, Thomas Mauritius Djawa dan Koordinator Divisi Pencegahan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu NTT, Jemris Fointuna dan disaksikan undangan yang hadir.
Ketua Bawaslu RI, Abhan bersama rombongannya saat tiba di Sekretariat Bawaslu NTT disambut dengan tarian kataga dari Sanggar Pasola Student Sumba Barat di Kupang. (Yolf/RN)

Komentar