oleh

Di Duga Insentif JKN Delapan Pustu, Dikebiri Kepala Puskesmas Busalangga

RADARNTT,Rote Ndao – Pembagian jasa medis atau biasa di sebut Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan dana kapitasi Kesehatan di peruntukan bagi tenaga medis sebagai jasa pelayanan kesehatan baik itu pegawai Negeri maupun tenaga honor yang bekerja di seluruh Fasilitas Kesehatan (Faskes) didaerah.

dana yang di klaim dari pengobatan masyarakat setiap hari yang menggunakan kartu BPJS Kesehatan tersebut diperuntukan untuk tenaga medis baik PNS maupun Non PNS untuk membantu para tenaga medis sebagai jasa pelayanan kesehatan.

Sayangnya, hal tersebut tidak sejalan dengan apa yang di alami oleh tenaga Honor medis yang bertugas didelapan pustu pada Puskesmas Busalangga Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur ( NTT),

Salah satu tenaga honor yang namanya engan dipublikasikan, kepada Radarntt, Jumat 22/09/2017 pukul 12:32 wita, merasa kecewa dan kesal dengan keputusan yang ditegakkan oleh kepala Puskesmas Busalangga Kristina B. Resi, S.Kep, yang mana dirinya (Kristina B. Resi, S.Kep, red) memotong insentif pembagian jasa pelayanan medis tersebut, yang semula Rp.900.000 per-bulan sesuai Peraturan Bupati Rote Ndao, dan hal itu realisai pada triwulan pertama, yakni Januaari sampai Maret 2017. Sementara triwulan dua (April sampai Juni) 2017 diturunkan menjadi Rp.300.000 per-bulan.

“ bulan Januari sampai Maret masih terima insentif dari pembagian jasa medis Rp 900.000 per orang dan tidak ada masalah, tapi pada bulan April, Mei, Juni, kami cuma di kasih Rp 300.000 per orang dan saat terima uang tersebut kami  peringatkan  keras untuk tidak boleh naikan di metsos maupun cerita kepada siapapun.” Tutur salah satu tenaga honor medis via telepon genggamnya, yang enggan namanya disebutkan.

Kepala Puskesmas Busalangga Kecamatan Rote Barat Laut, Kristina B. Resi, S.Kep ketika di konfirmasi via telepon genggamnya, Sabtu 23/09/2017 pukul 08:30 wita mengatakan ada kesepakatan pembagian jasa pelayanan kesehatan tersebut dan juda ada aturannya, cuman  dari JKN dibagikan sesuai jumlah kunjungan pasien yang dimasukan data kunjungannya berdasarkan Kartu BPJS Kesehatan.

 Hal tersebut kata Resi, dilakukannya agar ada efek jera bagi pustu yang selalu terlambat menginput data dipuskesmas, kalau datanya tidak diinputkan dipuskesmas, maka akan berimbas pada pembayaran jasa pelayanan bagi tenaga medis, dan JKN akan membayar sesuai jumlah klaim yang diajukan oleh Dinas Kesehatan kabupaten.

Resi mengaku bahwa, dirinya menyadari dan tahu kalau tenaga medis yang berada di Pustu kecewa dengan kondisi yang ada, namun hal tersebut sengaja dibuatnya agar ada efek jera.

Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao dr Suardi ketika ditemui di ruang kerjanya Sabtu 23/09/2017 pukul 12:31 wita, mengatakan, klàim asuransi pembayaran JKN tersebut mekanismenya cukup panjang, dibayarkan preminya oleh pusat namun hal tersebut diatur melalui Peraturan Bupati (PerBup) lalu diatur lagi oleh kepala Puskesmas yang bersangkutan karena pembagiannya berbeda dan tanggung jawabnya juga beda, sehingga hal ini dalam hal pembayaran tidak bisa disamakan.

Lanjut Suardi , persoalan yang terjadi di wilayah kerja Puskesmas Busalangga tersebut adalah kewenangan kepala Puskesmas dan dirinya tidak tau alasan mengapa kepala puskesmas mengambil kebijakan seperti itu dan mengatakan jika yang bersangkutan sengaja melakulan hal tersebut maka tentu uangnya masih ada pada kepala puskesmas yang bersangkutan.

Untuk diketahui kedelapan pustu yang dimaksud yakni Pustu Ingguinak, Pustu Daudolu, Pustu Laki, Pustu Temas, Pustu Fe’ama, Pustu Modosinal, dan Pustu Lidor (Tony Adang /RN)

 

Komentar